Menkeu: Pemulihan ekonomi tidak hanya mengandalkan fiskal dan moneter
Jumat, 16 Oktober 2020 03:27 WIB
Menkeu: Pemulihan ekonomi tidak hanya mengandalkan fiskal dan moneter
Tangkapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi
panelis dalam CNBC Debate on Global Economy secara virtual di Jakarta,
Jumat (16/10/2020). (ANTARA/Dewa Wiguna)
“Bagi kami, dukungan berkelanjutan oleh komunitas internasional tidak
hanya dalam pemulihan, tapi juga akses vaksin akan sangat kritikal,”
katanya.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan
pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 tidak hanya
mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter tetapi menggunakan semua
instrumen termasuk salah satunya Omnibus Law.
“Dalam masa krisis ini, Presiden dan DPR setuju memiliki Omnibus Law
yang akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia guna menciptakan
lapangan kerja,” katanya ketika menjadi panelis dalam CNBC/Debate on
Global Economy/secara virtual di Jakarta, Jumat dini hari.
Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah akan mempermudah masa transisi
dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi
struktural yang diharapkan berkontribusi bagi pertumbuhan.
Tak hanya itu, menurut Menkeu, dukungan komunitas internasional juga
dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi untuk mendukung khususnya negara
miskin agar mereka tidak hanya bertahan dari krisis tapi juga bisa pulih.
*Baca juga:Menkeu dorong transformasi ekonomi global berbasis pemulihan
hijau
<https://www.antaranews.com/berita/1783741/menkeu-dorong-transformasi-ekonomi-global-berbasis-pemulihan-hijau>*
“Bagi kami, dukungan berkelanjutan oleh komunitas internasional tidak
hanya dalam pemulihan, tapi juga akses vaksin akan sangat kritikal,”
katanya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyatakan untuk pulih
dari dampak pandemi, ia juga mendorong restorasi perdagangan dan aliran
modal khususnya investasi asing langsung (FDI) yang lebih penting
dibandingkan aliran modal jangka pendek.
Sri Mulyani menambahkan dalam mendesain pemulihan ekonomi juga tidak
hanya bicara pertumbuhan namun harus melihat dari sisi gender khususnya
peran wanita harus mendapat dukungan.
“Kebanyakan jaring pengaman sosial dan dukungan UMKM, mereka akan
membantu wanita. Jangan lupa COVID kebanyakan memberi dampak kepada
wanita, banyak tenaga kesehatan juga wanita,” katanya.
*Baca juga:Menkeu ungkapkan kuartal III perekonomian RI mulai pulih
<https://www.antaranews.com/berita/1778349/menkeu-ungkapkan-kuartal-iii-perekonomian-ri-mulai-pulih>*
Selain itu, lanjut dia, desain pemulihan ekonomi juga harus berkaitan
dengan perubahan iklim agar bisa bertumbuh mengurangi karbon melalui
pemberian stimulus fiskal atau insentif.
“Menyediakan yang lebih terbarukan dan proyek lebih hijau. Ini salah
satu yang sekarang Indonesia lakukan. Jadi kami menggunakan krisis ini
dalam hal untuk mentransformasi ekonomi, saya harap negara lain
mengambil langkah yang sama,” ucapnya.
Selain Sri Mulyani, dalam sesi interaktif yang dipandu pembawa acara
Geoff Cutmore dan disiarkan dari London, Inggris itu juga menghadirkan
tiga panelis lain di antaranya Direktur Pelaksana Dana Moneter
Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.
Selain itu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dan Kepala
Gavi, Aliansi Vaksin yang juga mantan Menteri Keuangan Nigeria, Ngozi
Okonjo Iweala.
*Baca juga:Banggar DPR RI setujui RAPBN 2021 dibawa ke sidang paripurna
<https://www.antaranews.com/berita/1748017/banggar-dpr-ri-setujui-rapbn-2021-dibawa-ke-sidang-paripurna>*
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rolex Malaha
Menkeu yakini Indonesia punya akses pasar untuk pembiayaan COVID-19
Jumat, 16 Oktober 2020 03:32 WIB
Menkeu yakini Indonesia punya akses pasar untuk pembiayaan COVID-19
Tangkapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam CNBC Debate
on Global Economy secara virtual di Jakarta, Kamis (15/10/2020).
(ANTARA/Dewa Wiguna)
“Meski dalam situasi seperti itu Indonesia dengan reputasi yang baik,
kami masih memiliki akses terhadap pasar,” katanya.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini
Indonesia masih memiliki akses terhadap pasar dalam menyerap surat
berharga negara (SBN) untuk pembiayaan COVID-19 meski sempat ada
kepanikan pelaku pasar pada April dan Juni 2020.
“Meski dalam situasi seperti itu Indonesia dengan reputasi yang baik,
kami masih memiliki akses terhadap pasar,” katanya dalam CNBC Debate on
Global Economy secara virtual di Jakarta, Jumat.
Menurut Menkeu, meski memasuki pasar keuangan saat terjadi turbulensi
akibat pandemi COVID-19, namun SBN pemerintah masih diserap investor
karena menawarkan bunga yang menarik.
Adapun imbal hasil SBN tenor 10 tahun adalah sebesar 6,9 persen per 1
Oktober 2020.
*Baca juga:Menkeu: Pemulihan ekonomi tidak hanya mengandalkan fiskal dan
moneter
<https://www.antaranews.com/berita/1786349/menkeu-pemulihan-ekonomi-tidak-hanya-mengandalkan-fiskal-dan-moneter>*
Menkeu melanjutkan saat ini pemerintah juga bekerja sama dengan pelaku
pasar keuangan dalam negeri dan juga Bank Indonesia (BI) Keterlibatan
bank sentral dalam membeli SBN pemerintah di pasar perdana karena
membutuhkan pembiayaan yang luar biasa besar dan dalam situasi yang
belum pernah terjadi sebelumnya atau/unprecedented./
“BI juga bisa membeli SBN pemerintah di pasar perdana tanpa menciptakan
kesan bahwa kami akan mengancam independensi BI. Ini/unprecedented/,
kami butuh banyak komunikasi, dalam waktu yang sama mendesain kebijakan
apa yang tepat,” katanya.
Meski begitu, Menkeu memastikan kebijakan itu dilakukan secara hati-hati
dan tidak sembarangan serta transparan.
*Baca juga:Menkeu dorong transformasi ekonomi global berbasis pemulihan
hijau
<https://www.antaranews.com/berita/1783741/menkeu-dorong-transformasi-ekonomi-global-berbasis-pemulihan-hijau>*
Krisis pandemi COVID-19 membuat pemerintah memperlebar defisit fiskal
APBN 2020 yang sebelumnya mencapai 1,7 persen kini menjadi 6,34 persen
dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah
mengalokasikan Rp695,2 triliun di antaranya untuk kesehatan,
perlindungan sosial, dukungan UMKM hingga insentif usaha.
“Kami sangat/prudent/dan hati-hati menggunakan pilihan dan kebijakan dan
instrumen. Ini sangat penting ketika kami harus menstabilkan pasar,
ketika kami harus memiliki utang berkelanjutan dan juga agar kami mampu
menyelamatkan masyarakat dan mata pencahariannya,” imbuhnya.
*Baca juga:Sri Mulyani raih penghargaan Menkeu Terbaik Asia Timur
Pasifik 2020
<https://www.antaranews.com/berita/1779517/sri-mulyani-raih-penghargaan-menkeu-terbaik-asia-timur-pasifik-2020>*
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rolex Malaha
