Jokowi Terjebak Vaccine Nationalism?
/Seri Pemikiran Khishore Mahbubani #19/
S13<https://www.pinterpolitik.com/author/s13-207>-Wednesday, October 21,
2020 21:00
https://www.pinterpolitik.com/jokowi-terjebak-vaccine-nationalism
Jokowi dan para pemimpin dunia (Foto: istimewa)
/7 min read/
*Singapura bersama 14 negara lain menggalang gerakan/vaccine
multilateralism/untuk menjamin ketersediaan vaksin bagi
negara-negara kecil. Langkah ini bertolak belakang dengan yang
dilakukan oleh Indonesia, yang cenderung ada di
pendekatan/vaccine nationalism/– yang oleh beberapa pihak
dianggap justru berbahaya.*
------------------------------------------------------------------------
*PinterPolitik.com <https://pinterpolitik.com/>*
Singapura kini jadi salah satu negara yang paling menyita perhatian
negara-negara dunia. Bukan tanpa alasan, negara yang dipimpin oleh
Perdana Menteri Lee Hsien Long ini tengah menggalang gerakan global
dengan menyatukan banyak negara dalam satu panji untuk secara bersama
menghadapi kesulitan yang kemungkinan besar dihadapi oleh sebagian besar
negara, terutama dalam hal pengadaan vaksin Covid-19.
Setidaknya demikian yang *ditulis*
<https://www.straitstimes.com/singapore/politics/spore-takes-lead-in-assembling-multi-nation-grouping-to-develop-covid-19-vaccine> oleh
media asal negara tersebut, The Straits Times, dalam salah satu ulasan
terbarunya terkait bagaimana negara tersebut mengupayakan platform
multinasional dengan menggandeng negara-negara lain.
Disebutkan ada setidaknya ada 14 negara dan organisasi regional yang
didekati oleh negara tersebut, di antaranya ada Australia, Kanada, Uni
Eropa, Islandia, Israel, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia,
Qatar, Saudi Arabia, Swiss, Uni Emirat Arab, United Kingdom alias Inggris.
Negara-negara ini sudah mengirimkan komitmen legal yang mengikat mereka
dalam Covid-19 Vaccine Global Access (Covax) Facility yang merupakan
semacam kesepakatan terkait jaminan akses terhadap vaksin bagi semua.
Hal ini menjadi gerakan politik yang menarik untuk dilihat, mengingat
konteks ketersediaan vaksin Covid-19 menjadi kepentingan nasional banyak
negara saat ini.
Sementara di saat yang sama, tidak semua negara bisa memproduksi vaksin
tersebut. Bahkan, negara seperti Tiongkok “menggunakan” vaksin secara
politik untuk memperkuat pengaruhnya di berbagai kawasan.
Apa yang dilakukan oleh Singapura ini bisa dikategorikan sebagai
pendekatan/vaccine multilateralism/atau multilateralisme vaksin, yang
bisa disebut sebagai cara menggalang dukungan lewat kerja sama lebih
dari dua negara untuk menyelesaikan persoalan trerkeait ketersediaan
vaksin Covid-19.
/Vaccine multilateralism/merupakan kutub seberang dari pendekatan lain
yang juga kini tengah diupayakan oleh banyak negara, yakni/vaccine
nationalism/atau nasionalisme vaksin. Istilah terakhir merujuk pada
negara yang menggunakan kerja sama bilateral dengan negara atau produsen
vaksin tertentu semata-mata untuk kepentingan masyarakatnya sendiri.
Menariknya,/vaccine nationalism/adalah strategi yang kini dipakai oleh
pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat kerja sama dengan Tiongkok
terkait penyediaan produk vaksin.
Lalu, seperti fenomena ini dilihat dalam kaca mata pemikiran akademisi
dan mantan diplomat asal Singapura sendiri, Kishore Mahbubani?
Benarkah/vaccine nationalism/justru berbahaya di tengah pandemi Covid-19
seperti sekarang ini?
*Manuver Singapura Bendung Tiongkok?*
Manuver galang dukungan ala Singapura ini memang salah satunya
diupayakan oleh Umej Bhatia, Duta Besar Permanen Singapura untuk
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Programnya memang tidak lepas dari
pernyataan Perdana Menteri Singapura sendiri, Lee Hsien Long
yang*menyebutkan
<https://www.straitstimes.com/singapore/pm-spore-will-work-to-develop-distribute-vaccines-fairly-to-all>*bahwa
negaranya akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjamin
ketersediaan vaksin bagi semua orang dan semua negara.
Artinya, gerakan ini memang akan sangat efektif jika menggunakan pintu
PBB dengan 193 negara anggotanya. Umej Bhatia sendiri menyebut dirinya
terinspirasi dari kiprah para diplomat veteran Singapura macam Tommy
Koh yang memainkan peranan penting dalam negosiasi hukum laut di PBB,
juga termasuk mantan diplomat permanen seperti Kishore Mahbubani dan
Bilahari Kausikan. Tokoh-tokoh ini memang dikenal karena keberhasilan
mereka meningkatkan daya tawar Singapura di dunia internasional.
Dengan demikian, memang ada kesamaan perspektif yang bisa dilihat dari
Singapura saat ini dengan di era Kishore Mahbubani, termasuk dalam
konteks persepsinya tentang hubungan internasional. Mahbubani memang
kerap*menunjuk
<https://www.arabnews.com/node/1439786/world>*multilateralisme sebagai
salah satu kunci utama negara bisa bertahan dan meraih kesuksesan dalam
sistem internasional saat ini.
Dalam konteks perkembangan dan kebangkitan Tiongkok seperti sekarang ini
misalnya, multilateralisme adalah salah satu variabel utama yang
ditunjuk oleh Mahbubani sebagai faktor yang menempatkan negara tersebut
ada pada titik kebangkitan seperti saat ini.
Terkait penanganan Covid-19,/vaccine multilateralism/sendiri merupakan
langkah yang sesuai dengan kebutuhan bagi negara-negara dengan jumlah
penduduk kecil seperti Singapura. Negara tersebut juga menjadi pimpinan
di Forum of Small States – semacam kelompok negara-negara kecil yang
beranggotakan negara-negara dengan populasi di bawah 10 juta.
Ada setidaknya 108 negara yang menjadi bagian dari forum ini. Dengan
demikian, multilateralisme cenderung akan lebih menguntungkan bagi
negara-negara ini karena akan cenderung lebih dipandang setara dengan
negara-negara yang berwilayah luas dan berpenduduk banyak.
Dalam konteks di Covax sendiri, disebutkan bahwa target program tersebut
adalah menyediakan 2 miliar dosis vaksin hingga penghujung tahun 2021.
Singapura tentu merasa perlu menjadi salah satu negara terdepan untuk
mewujudkan vaksin yang berkeadilan – demikian yang kerap
digembar-gemborkan oleh banyak pemimpin dunia.
Manuver Singapura ini juga menarik untuk dilihat dalam kaitannya dengan
upaya “menandingi” strategi sebaliknya yang kini tengah dilakukan oleh
salah satu negara yang sudah berhasil memproduksi vaksin Covid-19, yaitu
Tiongkok. Negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping ini memang dalam
beberapa waktu terakhir cenderung menggunakan vaksin sebagai alat
politik untuk menggapai kepentingannya terhadap negara lain.
Politik vaksin Tiongkok ini memang ada pada kutub/vaccine
nationalism/seperti yang sudah disinggung di awal. Negara tersebut
menggunakan status beberapa perusahaannya yang sudah menjamin
ketersediaan produksi vaksin untuk “menekan” secara tidak langsung
negara-negara lain.
Filipina misalnya, akan mendapatkan akses cepat produksi vaksin
Tiongkok. Negara tersebut bahkan menyebut tak akan mengkonfrontasi
Tiongkok di Laut China Selatan jika diberikan bantuan pengadaan vaksin
yang cepat dan diprioritaskan.
Cerita serupa juga terjadi pada Thailand, Vietnam, Kamboja dan Laos yang
bertaruh pada tuntutan terhadap Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa
terkait tuduhan bahwa negara tersebut bertanggungjawab pada kekeringan
yang terjadi di keempat negara lain.
Sebelumnya memang sempat *diberitakan
<https://www.nytimes.com/2020/04/13/world/asia/china-mekong-drought.html>* bahwa
Tiongkok dituduh melakukan pembatasan terhadap aliran sungai Mekong,
sehingga menjadi penyebab kekeringan di negara-negara lain yang dialiri
oleh sungai tersebut. Nah, Tiongkok kemudian mendinginkan persoalan
tersebut dan justru menawarkan vaksin sebagai bagian dari kesepakatan.
Proposal ini diterima dengan baik oleh negara-negara tersebut.
Pun demikian halnya dengan berbagai negara lain.
Di satu sisi/vaccine nationalism/bisa dianggap sebagai cara negara untuk
mengamankan kepentingan masyarakatnya. Namun, di sisi lain, jika bicara
Covid-19 sebagai pandemi yang mengglobal, maka konteks kepentingan
negara lain tidak bisa diabaikan.
Pasalnya, Covid-19 mengganggu/supply chain/atau rantai ekonomi dan arus
manusia di seluruh dunia. Jika hanya berfokus pada satu negara, maka
potensi pandemi itu akan terus tersebar menjadi sangat besar karena
kemungkinan negara-negara miskin dan lemah untuk tidak mendapatkan
vaksin yang cukup menjadi terbuka lebar.
Hal inilah yang kemudian membuat Rebecca Weintraub, Asaf Bitton dan Mark
L. Rosenberg dalam*tulisan
<https://hbr.org/2020/05/the-danger-of-vaccine-nationalism>*mereka untuk
Harvard Business Review (HBR) menyebutkan bahwa/vaccine
nationalism/justru berbahaya. Pasalnya, strategi tersebut tak menjamin
rantai penyebaran virus bisa terputus begitu saja.
Jika demikian apakah hal ini berarti langkah yang diambil oleh Presiden
Jokowi yang memang cenderung/vaccine nationalism/merupakan jalan yang salah?
*Salah Langkah Jokowi?*
Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Tiongkok, Xi
Jinping disebut telah memberikan jaminan bahwa negaranya akan memberikan
bantuan terkait pengadaan vaksin bagi Indonesia.
Indonesia bahkan telah menandatangani kesepakatan pengadaan vaksin dalam
bentuk konsentrat sebanyak 50 juta dosis, yang nantinya akan diproduksi
secara lokal oleh PT Bio Farma – perusahaan farmasi pelat merah.
Namun, banyak yang menduga ada persoalan politik yang kemungkinan besar
menjadi turunan dari kerja sama vaksin ini. Yang jelas Presiden Jokowi
tidak bisa disalahkan juga terkait langkah yang diambilnya demi menjamin
ketersediaan vaksin lewat kerja sama langsung dengan negara atau
perusahaan tertentu. Pasalnya yang diperjuangkan Jokowi tentu saja
adalah nasib masyarakat di negara ini.
Namun, dalam konteks yang lebih besar, mungkin Indonesia perlu melihat
langkah politik Singapura yang menggalang dukungan internasional sebagai
peluang untuk menjaga perimbangan pengaruh.
Jika punya cadangan sumber vaksin lainnya, posisi tawar Indonesia di
hadapan Tiongkok justru akan meningkat. Ini bisa menjamin Indonesia
terhindar dari jebakan vaksin Tiongkok yang mungkin saja akan merugikan
negara ini di kemudian hari.
Yang jelas, menarik untuk ditunggu apa langkah Pak Jokowi terkait
manuver yang dilakukan oleh Tiongkok ini. Kita mungkin sempat mendengar
pidato Jokowi di Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu yang menekankan
vaksin yang berkeadilan bagi semua lewat kerja sama mulitilateralisme.
Namun, jelas Indonesia saat ini berdiri di atas dua kaki – baik/vaccine
nationalism/maupun/vaccine multilateralism./(S13)
