Isu Kudeta, PDIP Jegal Airlangga?
F63<https://www.pinterpolitik.com/author/f63>-Thursday, October 29, 2020
17:03
https://www.pinterpolitik.com/isu-kudeta-pdip-jegal-airlangga
/Airlangga Hartarto dan Hasto Kristiyanto (Foto: Pikiran Rakyat)/
/7 min read/
*Sejumlah politikus PDI Perjuangan (PDIP) melemparkan kritik
terhadap kinerja para menteri Kabinet Kerja Joko Widodo
(Jokowi)-Ma’ruf Amin. Mereka bahkan meminta Jokowi untuk waspada
terhadap kemungkinan adanya upaya kudeta yang dilakukan para
pembantu Presiden. Lantas apa motif PDIP melempar isu tersebut?*
------------------------------------------------------------------------
*PinterPolitik.com* <http://www.pinterpolitik.com/>
Desakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk me-/reshuffle/kabinet
yang dikomandoinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali menyeruak
saat peringatan satu tahun kepemimpinannya di periode kedua beberapa
waktu lalu. Menariknya, desakan tersebut kini justru muncul dari
elemen-elemen relawan Jokowi-Ma'ruf sendiri.
Kelompok Pro Jokowi (ProJo), misalnya, dalam refleksi satu tahun
kepemimpinan pasangan yang mereka jagokan pada Pemilu 2019
lalu,*menekankan*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201021103926-20-560925/projo-kritik-menteri-jokowi-tak-maksimal-tangani-covid-19>kritik
pada performa kabinet yang dinilai melempem. Mereka mempersoalkan
strategi komunikasi publik para menteri yang dianggap menghambat kinerja
kabinet dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Senada, relawan Jokowi Mania (JoMan) juga*melempar*
<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35869684/menteri-berinisial-p-diusulkan-relawan-jokowi-untuk-dicopot-dari-jabatannya>narasi
serupa. Kelompok yang diketuai Immanuel Ebenezer ini mengaku gerah
dengan menteri yang namanya diawali 'Pra' dan diakhiri huruf 'O' karena
dinilai sibuk berbisnis di tengah pandemi.
Kendati memberikan 'kisi-kisi', namun kritik yang dilontarkan JoMan
tersebut tetap tidak spesifik. Sebab ada sejumlah nama menteri di
Kabinet Indonesia Maju yang memenuhi kriteria tersebut, yakni Menteri
Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, atau
Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Namun, terlepas dari siapa yang dimaksud JoMan, manuver
kelompok-kelompok relawan Jokowi semakin menarik kala kritik-kritik
tersebut juga diafirmasi oleh PDI Perjuangan (PDIP)
yang/notabene/sebagai partai utama pendukung pemerintah.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu
lalu*melontarkan*
<https://www.liputan6.com/news/read/4387157/hasto-menteri-harus-total-kerja-yang-ingin-maju-2024-hentikan-dulu-pencitraan>kritik
nyinyir terhadap para menteri yang dinilainya kerap melakukan pencitraan
untuk Pilpres 2024. Ia meminta para menteri untuk fokus bekerja membantu
presiden.
Selain Hasto, suara-suara miring juga turut dilontarkan oleh sejumlah
kader PDIP lainnya, seperti*Andreas*
<https://news.detik.com/berita/d-5225427/politikus-pdip-ikut-sorot-kinerja-menteri-ada-yang-duduk-manis>Hugo
Pareira dan*Kapitra*
<https://jakarta.tribunnews.com/2020/10/26/sindir-menteri-masih-terobesi-jadi-presiden-kapitra-ampera-bereaksi-ini-saat-didesak-sebut-nama>**Ampera.
Namun di antara politisi partai banteng tersebut, kritik yang
dilontarkan oleh Darmadi Durianto boleh jadi menjadi*pernyataan*
<https://www.wartaekonomi.co.id/read310775/astaga-ada-pembantu-jokowi-yang-siap-kudeta-pdip-jangan-lengah>yang
paling banyak menuai keributan.
Bagaimana tidak, Ia secara terang-terangan meminta Presiden Jokowi untuk
mencopot menteri yang tengah bermanuver untuk kepentingan Pilpres. Ia
bahkan meminta Kepala Negara untuk berhati-hati akan adanya potensi
'kudeta merangkak' yang dilancarkan oleh pembantu-pembantunya sendiri.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai isu yang
tengah dimainkan politikus-politikus PDIP tersebut provokatif dan
berpotensi memancing keributan. Ia juga menilai isu tersebut
kontraproduktif terhadap kinerja Kabinet yang tengah membangun
konsolidasi untuk menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi.
Lantas pertanyaannya, apa sebenarnya motif PDIP memainkan isu kudeta
para menteri di tengah krisis kepercayaan terhadap pemerintah saat ini?
Lantas siapa kira-kira menteri yang mereka maksud sedang bermanuver
untuk Pilpres 2024?
*Politik**/Blame-Avoidance/**ala PDIP?*
Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), pengesahan
Rancangan UU/Omnibus Law/Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) hingga
penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
(KAMI), hanyalah sedikit dari kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang
menuai sentimen minor publik.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin
Mochtar*mengatakan*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201017202718-32-559634/ragam-uu-kontroversial-selama-satu-tahun-jokowi-maruf>bahwa
gelombang aksi penolakan terhadap UU Ciptaker merupakan bentuk akumulasi
penghakiman publik terhadap Jokowi. Kendati menuai kecaman publik, semua
kebijakan-kebijakan anti-populis tersebut nyatanya diambil pemerintah
dengan penuh kesadaran sebagaimana*diakui*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200901165520-20-541653/moeldoko-bela-jokowi-berani-ambil-kebijakan-non-populis>sendiri
oleh Istana.
Dengan kata lain, Jokowi sebenarnya menyadari bahwa kebijakan-kebijakan
yang Ia ambil akan menuai kritik dari publik, namun tetap Ia lakukan
dengan dalih demi kepentingan masyarakat. Asumsi ini terdengar masuk
akal jika kita mengingat kembali pernyataan Presiden yang mengaku tak
lagi memiliki beban dalam memerintah di periode kedua.
Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kritik-kritik publik memang
agaknya tak lagi terlalu penting mengingat dirinya memang sudah tak bisa
lagi mencalonkan diri pada kontestasi elektoral berikutnya. Akan tetapi,
bagi PDIP selaku partai yang mengusungnya, akumulasi kekecewaan publik
dapat membahayakan posisinya di kontestasi elektoral mendatang. Maka
menjadi wajar jika partai berlambang banteng itu kini tengah berusaha
mencari siasat untuk membendung kekecewaan publik tersebut.
R Kent Weaver dalam*tulisannya*
<https://www.jstor.org/stable/4007281?seq=1#metadata_info_tab_contents>**di/Journal
of Public Policy/memaparkan fenomena di mana pemangku kebijakan
cenderung lebih memilih untuk menghindari tuduhan atau
disalahkan/(avoiding blame)/ketimbang mengklaim pujian (/taking credit/)
atas sebuah kebijakan. Fenomena ini Ia istilahkan sebagai/the politics
of blame avoidance. /
Weaver mengatakan salah satu alasan mengapa taktik ini begitu populer
dipraktikan oleh para pemangku kebijakan adalah karena tak bisa
dilepaskan dari fenomena/negativity bias/yang sering dialami
publik./Negativity bias/sendiri menyebabkan manusia cenderung lebih
mengingat hal-hal buruk ketimbang pengalaman positif yang dialaminya.
Dengan kata lain,/negativity bias/ini akan membuat publik lebih
mengingat kebijakan-kebijakan buruk pemerintah ketimbang
kebijakan-kebijakan positif yang pernah dilakukan. Lantas, untuk
membendung sentimen negatif publik, para pemangku kebijakan tersebut
kemudian melemparkan tanggung jawab kesalahan kepada pihak lain.
Berangkat dari sini, maka manuver-manuver PDIP yang melempar isu-isu
miring kepada para menteri bisa saja diartikan sebagai salah satu
strategi untuk melemparkan tanggung jawab atas kebijakan-kebijakan
non-populis yang diambil Presiden Jokowi kepada para pembantu presiden.
Dengan adanya pihak lain yang disalahkan, maka PDIP sedikit banyak bisa
membendung sentimen minor publik agar tak terlalu membahayakan bagi
dirinya di Pemilu mendatang.
Namun dalam konteks kabinet, di mana komposisinya terdiri dari sejumlah
politikus-politikus yang bisa saja berpeluang untuk maju pada Pilpres
2024, maka taktik ini bisa juga dimaknai untuk tujuan lain. Terlebih
Weaver juga mengatakan bahwa taktik/the politics of blame
avoidance/biasanya dilakukan untuk memaksimalkan kepentingan elektoral
pemangku kebijakan.
Maka rasionalnya, jika strategi tersebut menguntungkan para pelaku
politik/blame avoidance/, maka efek sebaliknya akan menimpa para korban
yang dijadikan sasaran untuk dilemparkan tanggung jawab. Dengan kata
lain, strategi/blame avoidance/juga bisa dimanfaatkan untuk
mendelegitimasi lawan politik.
Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam***bukunya*
<https://books.google.co.id/books/about/How_Democracies_Die.html?id=GmkwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>/How
Democracies Die/mengatakan bahwa bentuk penyangkalan legitimasi lawan
politik dapat diartikan dengan melemahkan/power/atau pengaruh yang
dimiliki oleh pihak yang berseberangan dengan dirinya. Artinya sikap
pendelegitimasian lawan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk blokade
ruang kepada lawan politik, sekaligus penolakan terhadap pembagian
kekuasaan/(balance of power)/.
Ini menjadi masuk akal mengingat isu kudeta para menteri tersebut bisa
membuka kembali ruang untuk wacana/resfhuffle./Lantas jika memang
asumsi-asumsi ini benar, menteri mana yang kira-kira menjadi target PDIP
untuk disingkirkan dari kabinet?
*Airlangga Jadi Sasaran Empuk?*
Seperti diketahui, di dalam kabinet Indonesia bentukan Jokowi-Ma’ruf,
terdapat sejumlah politikus yang duduk di pemerintahan. Posisi strategis
ini tentu dapat memperkaya modal politik mereka untuk maju di Pilpres 2024.
Jika memperhitungkan modal politik, maka yang paling berpeluang untuk
maju dalam kontestasi elektoral tertinggi di negeri ini adalah para
ketua-ketua parpol. Di kabinet saat ini, yang memegang status tersebut
hanyalah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan,
Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri
Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Namun mengingat hubungan PDIP-Gerindra yang saat ini tengah
mesra-mesranya, maka satu-satunya sasaran empuk yang bisa saja menjadi
target PDIP adalah Airlangga. Apalagi Golkar sendiri sudah
mengirimkan*sinyal*
<https://www.merdeka.com/politik/pdip-sindir-menteri-pencitraan-politisi-golkar-dukung-menko-airlangga-nyapres.html>**akan
memajukan ketua umumnya dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Asumsi ini semakin mendapat afirmasinya jika kita mempertimbangkan
pendapat sejumlah pengamat yang menilai bahwa Jokowi semakin mesra
dengan Partai Beringin. Menurut pengamat politik dari Universitas
Paramadina, Hendri Satrio,***sinyal*
<https://www.merdeka.com/politik/pengamat-ada-pesan-di-balik-kritik-kader-pdip-soal-naiknya-iuran-bpjs.html>itu
bisa dibaca dari keputusan-keputusan Presiden Jokowi yang kerap
mempercayakan tugas strategis pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga
Hartarto yang menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Teranyar, Presiden menunjuk Airlangga sebagai Ketua Komite Penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Posisi strategis ini,
memberikan ruang bagi Airlangga dalam penanganan pandemi Covid-19
termasuk dalam program***vaksinasi.*
<https://pinterpolitik.com/vaksin-covid-19-manuver-rahasia-airlangga>Selain
itu, tak tergabungnya politikus-politikus PDIP dalam PEN, dapat
mengafirmasi keregangan Jokowi dengan partai besutan Megawati
Soekarnoputri tersebut.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka boleh jadi taktik/blame
avoidance/yang dilakukan PDIP terhadap para menteri Jokowi bisa saja
memang menarget Airlangga. Terlebih, dengan segala modal yang dimiliki,
peluang Airlangga untuk muncul sebagai salah satu calon kuat di Pilpres
2024 memang besar.
Akan tetapi, meski asumsi-asumsi tersebut disandarkan pada teori-teori
logis, namun yang mengetahui maksud dari beredarnya isu kudeta para
menteri hanyalah PDIP sendiri. Namun yang jelas, akumulasi sentimen
minor publik akibat kebijakan-kebijakan anti-populis Jokowi memang dapat
merugikan PDIP untuk kontestasi elektoral ke depan. Maka dari itu,
partai besutan Megawati itu memerlukan strategi khusus untuk membendung
sentimen-sentimen publik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)
