-------- 轉寄郵件 --------
主旨: [GELORA45] Selesaikan Krisis Kesehatan, Mencegah Krisis Ekonomi
日期: Sat, 31 Oct 2020 20:31:36 +0100
從: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>
Nampaknya krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 TIDAK MUNGKIN
teratasi TANPA lockdown ketat seperti yang dijalankan di Wuhan, Tiongkok
itu! Harus menunggu vaksin yang ampuh bisa digunakan, ... masalahnya
mungkinkah kita menunggu vaksin baru mencegah krisis ekonomi? Nampaknya
juga TIDAK MUNGKIN, ... rakyat banyak sudah berada disimpang jalan, mati
karena Covid-19 atau mati kelaparan! Sedang pemerintah juga TIDAK MAMPU
menunjang krisis ekonomi yang berkepanjangan, makin lama makin parah, ...!
TAK ADA jalan lain kecuali percepat penggunaan vaksin, ...!
--
j.gedearka <[email protected]>
https://news.detik.com/kolom/d-5235779/selesaikan-krisis-kesehatan-mencegah-krisis-ekonomi?tag_from=wp_cb_kolom_list
Kolom
*Selesaikan Krisis Kesehatan, Mencegah Krisis Ekonomi*
Bambang Soesatyo - detikNews
Sabtu, 31 Okt 2020 11:50 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -
Krisis kesehatan dan krisis ekonomi dalam waktu bersamaan tidak boleh
terjadi. Karena itu, menyelesaikan krisis kesehatan akibat pandemi
COVID-19 sekarang ini menjadi prasyarat, bahkan harga mati, agar
perekonomian nasional maupun global lolos dari situasi krisis.
Apalagi, ketika pandemi COVID-19 belum berakhir, perekonomian dunia
sudah masuk zona resesi. Semua negara masih harus all out mengerahkan
semua daya dan upaya untuk meminimalisir dampak pandemi terhadap semua
aspek kehidupan manusia. Ragam subsidi dan stimulus ekonomi
direalisasikan. Mulai dari anggaran untuk merawat mereka yang terinfeksi
COVID-19, membiayai ragam program perlindungan sosial hingga tunjangan
gaji, subsidi untuk menjaga ketahanan sektor bisnis agar tidak bangkrut
hingga alokasi puluhan triliun untuk belanja bahan baku dan program
pengadaan vaksin virus Corona.
Kocek banyak negara benar-benar terkuras. Untuk membiayai semua program
subsidi itu, sebagian negara harus menguras tabungan, sebagian lainnya
mencari utang atau hibah. Banyak negara mengalami tekanan pada neraca
pembayaran, maupun cadangan devisa yang terkuras. Tak kurang 100 dari
189 negara anggota IMF telah berkomunikasi dengan lembaga keuangan
multilateral ini untuk mendapatkan dana darurat. IMF pun mengalokasikan
bantuan pinjaman sebesar US$ 1 triliun untuk membantu negara anggota
menangani pandemi COVID-19.
Pandemi virus Corona menjadi pukulan telak bagi perekonomian dunia.
Permintaan barang dan jasa anjlok. Konsekuensinya, sektor bisnis atau
perusahaan melakukan efisiensi dengan menurunkan volume produksi hingga
mengurangi jumlah karyawan. Karena permintaan pasar dunia melemah,
penerimaan banyak negara dari ekspor pun anjlok. Penerimaan dari pajak
pun pasti tidak signifikan karena sektor bisnis hanya mampu bertahan
dari potensi kebangkrutan. Untuk alasan itu pula banyak negara justru
memberi keringanan pajak bagi dunia usaha. Mengharapkan investasi baru
pun tidak realistis karena investor atau pemilik modal masih menunggu
kepastian baru pasca pandemi.
Pertanyaan mendasarnya adalah mau berapa lama lagi situasi seperti
sekarang ini akan berlangsung? Seberapa kuat keuangan negara terus
mensubsidi atau memberi perlindungan sosial? Pada akhirnya, kemampuan
setiap negara ada batasnya dan karena keterbatasan itulah banyak negara
berutang. Ketika negara mulai mengurangi atau menurunkan volume subsidi
saat perekonomian masih terkontraksi, ancamannya jelas pada memburuknya
kualitas kehidupan.
Kualitas hidup yang memburuk adalah benih-benih krisis. Sekarang,
perekonomian banyak negara, termasuk negara kaya, sudah di zona resesi.
Indonesia pun sudah di zona yang sama. Jika stimulus ekonomi yang sudah
direalisasikan itu gagal membawa sebuah negara keluar dari zona resesi,
yang terjadi kemudian adalah krisis ekonomi.
Ketika perekonomian global dilanda krisis, segala sesuatunya menjadi
sangat sulit. Apalagi masih ada krisis kesehatan sebagaimana terjadi
sekarang ini. Semua negara akan fokus dan berorientasi mengamankan
berbagai aspek kepentingan nasional, utamanya bahan pangan. Kalau sudah
begitu, negara kaya dengan cadangan devisa melimpah pun tidak akan bebas
dari kesulitan.
Indonesia pun akan mengalami kesulitan itu karena sejumlah kebutuhan
komoditas pangan masih diimpor, seperti biji gandum, gula, kedelai,
beras, jagung hingga tepung terigu dan bawang putih. Dengan cadangan
devisa per September 2020 sebesar US$ 135,2 miliar sebagaimana
dilaporkan Bank Indonesia (BI), nilai tambah dari jumlah itu mungkin
menjadi minim ketika perekonomian global dilanda krisis. Volume cadangan
devisa itu setara pembiayaan 9,5 bulan impor plus pembayaran utang luar
negeri pemerintah. Namun, impor bahan pangan menjadi tidak mudah dalam
periode krisis global.
Karena itu, krisis kesehatan skala global maupun nasional saat ini harus
segera dan cepat diselesaikan. Hanya itu opsinya agar perekonomian tidak
terjerumus ke dalam lingkaran krisis. Untuk menghindari malapetaka,
krisis kesehatan yang melanda dunia sekarang ini jangan sampai dibebani
lagi dengan krisis ekonomi. Sangat mengerikan jika peradaban sekarang
harus menghadapi dua krisis sekaligus di periode waktu yang sama.
Untuk alasan strategis itulah kerja dan kesadaran memutus rantai
penularan COVID-19 menjadi faktor kunci. Semua elemen masyarakat
Indonesia harus aktif berperan dalam upaya memerangi COVID-19. Peran
masyarakat jelas sangat menentukan karena besar-kecilnya jumlah kasus
COVID-19 di dalam negeri benar-benar ditentukan oleh perilaku
masyarakat, utamanya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi.
Semua orang hanya perlu realistis dan mengakui bahwa ancaman virus
Corona SARS-CoV-2 itu nyata. Ancaman itu bisa dihindari jika semua orang
mau mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Wacana tentang COVID-19
sebagai rekayasa atau konspirasi sama sekali tidak produktif dan juga
tidak menyelesaikan masalah.
Virus Corona mewabah dan merenggut banyak nyawa manusia di negara-negara
kaya hingga negara paling miskin sekalipun. Amerika Serikat (AS) yang
adidaya itu bahkan mencatatkan jumlah kasus terbanyak dan korban jiwa
terbanyak. Memasuki Oktober 2020, wajah Eropa pun kembali suram karena
banyaknya bermunculan klaster baru COVID-19 di berbagai negara di Benua
Biru itu.
Daripada berwacana tentang rekayasa atau konspirasi, lebih produktif dan
solutif jika semua orang yang peduli memaknai data tentang jumlah kasus
COVID-19 di dalam negeri maupun jumlah kasus di seluruh dunia. Lebih
dari satu juta orang telah meninggal dunia karena penyakit COVID-19.
Dengan memaknai data kasus COVID-19, semua orang akan terdorong untuk
mencari solusi. Saling menyalahkan atau menuduh pemerintah lamban
mengantisipasi penularan COVID-19 juga tidak solutif. Tak satu orang pun
atau satu negara pun yang tahu cara paling efektif menghentikan
penularan virus ini. Pun tak ada teknologi canggih kekinian yang bisa
diandalkan untuk mengeliminasi virus ini. Virus Corona memiliki akses
jelajah penularan karena ketidaktahuan semua orang sejak awal pandemi.
Karena ketidaktahuan itu, dan juga karena alasan begitu sulitnya
mengatur perilaku miliaran orang untuk menaati protokol kesehatan, semua
orang akhirnya hanya berharap pada hadirnya vaksin Corona. Di penghujung
2020 nanti, rangkaian proses uji klinis vaksin Corona diperkirakan
tuntas, sehingga vaksinasi untuk mewujudkan kekebalan kelompok (herd
immunity) dijadwalkan realisasinya pada kuartal pertama 2021.
Vaksinasi Corona pun belum menyelesaikan keseluruhan masalah. Setelah
vaksinasi itu, banyak negara, termasuk Indonesia, pun harus menata lagi
perekonomian yang pondasinya nyaris rusak berat karena pandemi COVID-19.
Vaksinasi yang sukses mewujudkan herd immunity akan membuka ruang bagi
proses pemulihan semua mesin perekonomian. Sebab, sukses vaksinasi akan
menghilangkan rasa takut sehingga semua orang lebih percaya diri untuk
memulai lagi kegiatan-kegiatan produktif.
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI
(prf/ega)
pandemi covid-19
mpr
opini
