Dear All Gm2020.
Kenapa pemerintah SBY-JK ngotot menaikkan harga BBM? Ternyata, hal itu
dilakukan agar segera mencapai tingkat harga yang diinginkan oleh pemain asing.
Jadi kenaikan BBM itu tidak untuk rakyat dan tidak juga untuk menyelamatkan
APBN.
Demikian disampaikan Ismail Yusanto, Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, saat
berbicara di depan ratusan peserta acara diskusi Forum Kajian Sosial
Kemasyarakatan ke 38, bertema BBM Naik, SBY-JK Turun?, di Jakarta, Senin (19/5).
Menurut Ismail, kesimpulan itu berdasarkan pernyataan dari Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro yang ditulis di Kompas, 14 Mei
2003. Purnomo mengatakan, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan
bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…. Namun,
liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah.
Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.”
Meski pernyataan itu sudah lama, tapi menurut Ismail kita baru menemukan
faktanya sekarang. “Ini ironi, kita membeli minyak milik kita sendiri di
halaman rumah kita, dengan harga yang ditentukan oleh asing, ” ujar Yusanto.
Saat ini saja, tambahnya, mengutip pernyataan Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin
Arifin Takhyan, di Majalah Trust (edisi 11/2004), terdapat 105 perusahaan yang
sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka
stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU). Perusahaan migas raksasa itu antara
lain British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC),
Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Serikat Pekerja Pertamina, Abdullah Sodik.
Menurutnya, problem kelangkaan BBM itu sebenarnya diakibatkan oleh rusaknya
sistem yang diberlakukan pemerintah, yang membuka peluang privatisasi
pengelolaan gas. “Serta memberikan kewenangan kepada perusahaan asing dan
domistik untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak. Bahkan dibiarkan
juga untuk menetapkan harga, ” ujarnya.
Wajar bila kemudian, tambah Sodik, minyak dan gas yang ada di Indonesia ini
sebagian besar dikuasai asing. Tercatat dari 60 kontraktor, 5 di antaranya
dalam kategori super major, yakni ExxonMobil, ShellPenzoil, TotalFinaEIf,
BPAmocoArco, dan ChevronTexaco, yang menguasai cadangan minyak 70 persen dan
gas 80 persen. Selebihnya masuk kategori Major, seperti Conoco, Repsol, Unocal,
Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, yang menguasai cadangan minyak 18
persen dan gas 15 persen. “Sedangkan perusahaan independent menguasi cadangan
minyak 12 persen, dan gas 5 persen, ” terang Sodik.
Melihat fakta itu logis bila kemudian kita mengalami masalah dengan BBM. Logis
pula bila rakyat banyak yang menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM
bersubsidi itu. Sebab rakyat lah akan menjadi korban akibat kebijakan yang
tidak populis ini.
”Saya juga tidak setuju kenaikan BBM, ” ujar Abdullah Sodik. “Kita harus
menyadari minyak bumi itu bukan dibuat oleh pemerintah. Tapi minyak bumi itu
dibuat oleh Allah. Karena itu rakyat berhak mendapatkan subsidi. Kenapa ketika
pemerintah menyubsidi rakyat sendiri pemerintah kalang kabut, ” tambahnya.
Ekonom Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini, juga tidak sepakat bila harga
BBM dinaikkan. Pertimbangannya adalah ekonomi. Ketika pemerintah mengatakan
kita akan kolaps kalau tidak segera menaikkan harga BBM, maka publik harus tahu
bahwa yang dimaksud kolaps menurut pemerintah itu adalah APBN. Sementara APBN
itu terhadap kue ekonomi besarnya hanya 20 persen. “Jadi kalau harga BBM
dinaikan, maka yang kena dampaknya 80 persen adalah rumah tangga dan industri,
” ujarnya.
Hendri mengatakan, kalau ada kenaikan harga minyak dunia, jika memang
pemerintah itu akan menyelamatkan APBN maka semestinya pos yang boleh dikotak
katik tidak hanya subsidi BBM. Karena kita punya pos-pos lain yang dalam
kondisi darurat mestinya bisa direvisi. “Kenapa yang halal hanya subsidi BBM,
kenapa pembayaran utang luar negeri menjadi tidak halal, ” ujar Hendri heran.
Ismail menegaskan ini semua terjadi karena adanya liberalisasi di sektor migas,
yang merupakan bagian dari liberalisasi ekonomi, liberalisasi politik,
liberalisasi sosial, budaya, pendidikan. Inilah yang harus dilawan. Sebab
Indonesia makin hari makin menuju kepada negara liberal. “Dan siapa yang
menjadi korban, kita semua, ” terangnya.
Solusi
Seperti dikatakan Hendri Saparini, pemerintah seharusnya tidak menaikan harga
BBM, sebab masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan
APBN, terkait meningkatnya harga minyak dunia itu. Peserta Diskusi Forum Kajian
Sosial Kemasyarakatan ke 38 mengusulkan solusi jangka pendek yang bisa
dilakukan pemerintah:
Pertama, pemotongan bunga rekap di APBN sebesar 40-60 triliun.
Kedua, pemotongan bunga utang 95 triliun,
Ketiga, Winfall profit dari hasil minyak bumi tidak perlu dibagi ke daerah,
tetapi digunakan untuk menutupi subsidi BBM.
Keempat, membatalkan kontrak/nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan
minyak asing.
Dan kelima, mengubah sistem pengelolaan BBM, gas, batu bara dan energi lainnya
dari swasta ke pengelolaan negara.
Terkait dengan wacana nasionalisasi perusahaan asing, Hendri Saparini
mengatakan, “Kita memang selalu sering dicekoki bahwa nasionalisasi itu tidak
boleh. Padahal banyak fakta, ketika negara lain melakukan nasionalisasi tidak
ada masalah...Fakta terbaru, Inggris barus saja melakukan nasionalisasi bank
–nya. Jadi jangan kita kemudian ditakut-takuti oleh sesuatu yang sebenarnya itu
bisa terjadi di negara-negara maju, ” ujar Hendri.
Bukan hanya nasionalisasi, kata Hendri, kita juga selalu ditakut-takuti siapa
pun yang menjadi presidennya dia pasti menaikan harga BBM. Padahal jawabannya
tidak. “Pertama untuk beban subsidi misalnya, sekarang ini PLN masih
menggunakan BBM. Kalau kemudian kita mengganti dengan gas maka tidak perlu ada
tambahan subsidi. Masih juga ada hal lain. Jadi tidak sama. Bukan siapa pun
presidennya akan menaikkan BBM, tapi kalau kebijakannya sama maka akan
menaikkan BBM juga, ” ujar Hendri.
Ismail Yusanto mengatakan, kesalahan utama pengelolaan migas dan SDA kita
adalah terjadinya transpormasi atau perpindahan dari State Business Management
ke Coorporate Business Management. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah
mengembalikan bagaimana agar entitas negara itu kembali menjadi pilar utama
pengelolaan SDA, termasuk migas. Untuk itulah, katanya perlu dilakukan
perubahan total atas UU migas dan PMA yang ada. Juga perubahan atas mind set
ideologi yang ada. [LI/Abu Ziad]
Presiden Venezuela Hugo Chavez adalah pemimpin yang berjiwa Nasionalis dan
berani mengambil sikap dengan Kemajuan Ekonomi Rakyatnya. Kapan Indonesia
memiliki Presiden Seperti Chavez ?
Semoga Pemilu 2009 Nanti menelurkan Pemimpin yang Berjiwa Nasionalis dan
Religius, Tapi siapakah Pemimpin tersebut ?
Wassalam
Taufik Polapa
