setelah mengunjungi Link
http://www.dpr.go.id/
Menurut saya Biasa2 Saja templatenya,.... Admin GF dan Uyan jg bs buat seperti
itu, yang Luar biasanya Nilai 600 JT. wow fantastis........
Kecuali jika Nilai 600 Jt... trus .... Konsep Web Sitenya adalah Interaksi
langsung antara Pengunjung dengan Anggota dewan Baik Video Streaming dalam
Situs tersebut, atau atau ada yg nilai lebihnya dari Situs2 Lainnya mungkin
Wajar kalo 600 JT... tp Tampilannya Bo Sama dengan yang Lain2 .... Mending
Pesan sama RIGAP.... utk bs kembangkan .... yang lain...
Mohon Maaf...
Wassalam
TP
--- On Mon, 6/30/08, ahmad fadhli <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: ahmad fadhli <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [GM2020] DPR Bikin Website Seharga 600 Juta ! (Lbh Sadis dr pd Mhswa
yg Bakar Mobil)
To: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Date: Monday, June 30, 2008, 8:46 PM
Saturday, June 28, 2008
DPR Bikin Website Seharga 600 Juta !
Sekretariat Jenderal (Setjen)
DPR silang pendapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) soal proyek
pengadaan website seniali Rp 600 juta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR
Nining Indra Saleh mengaku proyek tersebut sesuai prosedur. Menurut
dia, tender proyek tersebut dilakukan secara terbuka pada 19 November
2007, dengan mengikutsertakan tujuh perusahaan.
"Ke luar sebagai
pemenang, CV Insani Sarana Mandiri dengan harga terendah Rp567,6 juta.
Sedang pengoperasian webesite itu dimulai 3 Januari 2008,? ujarnya.
Namun
anggota BURT Syafrin Romas menyatakan, pernyataan Sekjen hanya
menyebutkan sebatas peserta tender dan pemenang tender. Tapi soal kapan
dan di mana tender itu diumumkan, belum disebutkan. Syafrin juga
menyatakan keheranannya. Karena ia sendiri belum diperlihatkan bukti
oleh Sekjen kalau tender proyek website itu sudah sesuai prosedur.
"Saya
belum paham masalah ini dengan utuh. Seharusnya kami di BURT semuanya
diberi data lengkap. Agar mudah untuk mengawasi dan menjelaskannya ke
publik. Tapi ini tidak. Cuma diberitahukan beres saja,? kata anggota
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ini.
Menurut dia, BURT berfungsi
sebagai pengawas semua kegiatan yang dilakukan Setjen DPR. Karena itu,
apabila ada sesuatu yang dinilai tidak beres dan berkembang luas di
masyarakat, BURT bisa memaksa sekjen DPR menjelaskan ke publik secara
jujur. Syafrin menambahkan, dalam rapat BURT dengan Setjen DPR,
pihaknya sudah menanyakan kepada pimpinan proyek (pimpro) Setjen DPR
soal website.
Jawabannya hanya beres tidak ada persoalan,
semuanya dilakukan sesuai ketentuan. Tetapi kenyataanya sampai saat ini
ia belum diberikan data lengkap, termasuk pengumuman tender itu melalui
surat kabar apa dan kapan?
"Tender itu kalau sudah dinyatakan
terbuka, harusnya memang ada pengumuman melalui surat kabar nasional.
Karena saya belum diberitahu, maka kami tunggu kebenaran masalah ini,?
ujar Syafrin. (Ahmad Baidowi/Sindo/ fit)
Ini contoh website seharga 600juta : http://www.dpr. go.id/
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
