Menhut Siap Hukum Berat Mafia Hutan
Ayu Fitriana - detikNews
Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyayangkan vonis hukuman yang
terlalu ringan bagi pelaku pembalakan hutan. Maka UU Tindak Pidana Kehutanan
akan memuat ketentuan hukuman lebih berat dari yang sudah ada.
"Jadi Kemenhut dan DPR sudah berencana membuat UU Tindak Pidana Kehutanan
(Tipihut), yang tadinya itu UU Illegal Logging. Kita ingin ubah jadi Tipihut
karena di UU illegal logging itu yang disebutkan hukuman maksimal 10 tahun.
Jadi
hukuman dua bulan juga tidak masalah kan. Makanya kita ingin ubah hukumannya
minimal berapa tahun, bukan maksimal," kata Menhut.
Hal itu dikatakan Menhut usai bertemu dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
di
kantor Kemenhut, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (13/7/2010).
Keputusan menyusun UU baru itu adalah hasil peninjauan lapangan Menhut beserta
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ke Kalimantan Timur. Di daerah tersebut,
Menhut
banyak menemui fakta mafia hutan yang mendapatkan hukuman ringan.
"Seperti hukuman pada pelanggaran pembukaan tambang batu bara oleh CV Dwikarya
Pratama. Mereka hanya mendapatkan hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 2
juta
rupiah. Itu kan rendah sekali," kata Menhut.
Menhut mengatakan, hukuman yang sedemikian ringan tidak akan memberi efek jera
bagi para mafia hutan. "Siapa saja jadi bisa melakukan pelanggaran karena
hukumannya terlalu ringan," kata dia.
