|
Rabu, 16
Nopember 2005 Handi
Risza Idris ''Jika seandainya
pemilu dilaksanakan dalam satu bulan kedepan, bisa dipastikan yang akan keluar
sebagai pemenang adalah Partai Golput". Itu adalah ungkapan seorang pengamat
politik terkenal bagi kondisi politik tanah air. Tentu, ungkapan tersebut bukan
sebuah candaan belaka, tapi lahir dari sebuah keprihatinan mendalam dan memiliki
alasan kuat. Dalam tiga bulan
terakhir, hampir semua partai politik di Pada awalnya, tentu
masayarakat berharap ada kekuatan baru yang lebih segar, progresif, dan
ideologis, yang akan memainkan peran untuk menyegarkan ranah politik
Benar, sebagian kader
PKS berasal dari semua elemen kekuatan organisasi Islam, bahkan pendidikan
sekuler. Tapi, setelah itu, dengan formula yang mereka miliki, PKS bisa tampil
dengan wajah yang sangat berbeda dari wajah semua kekuatan politik Islam yang
ada di Indonesia.Keberhasilan PKS masuk enam besar Pemilu 2004, telah
mengantarkan 45 wakil rakyat mereka ke kursi empuk DPR. Ribuan anggota
legislatif (aleg) PKS juga tersebar di seluruh Bulan madu kekuasaan
ini boleh dikatakan berlangsung mulus. PKS secara terbuka telah menyatakan
sebagai partai pendukung pemerintah dengan tidak menghilangkan sikap kritisnya
pada masa awal Pemerintahan SBY-JK. Memang, bisa dimaklumi, karena belum ada
kebijakan Pemerintah yang perlu dikritisi secara tajam. Barulah ketika akan
memasuki masa satu tahun Pemerintahan SBY-JK, banyak kebijakan Pemerintah yang
sangat kontraproduktif terhadap kondisi masyarakat. Puncaknya adalah kebijakan
menaikkan harga BBM pada kisaran 100 persen pada 1 Oktober. Efek domino kenaikan
BBM ini telah berdampak kepada perekonomian masyarakat secara
umum. Secara kuantitas dan
kualitas, jumlah penduduk miskin bertambah, penggangguran meningkat, angka gizi
buruk naik tajam, angka anak putus sekolah semakin besar, disparitas pendapatan
semakin tajam, inflasi yang mencapai dua digit, dan semua persoalan ekonomi yang
ada, hadir menghinggapi kehidupan masyarakat. Dilema
PKS Pertama, pada dasarnya posisi
politik PKS sangat lemah di mata pengambil keputusan, terutama terhadap
kebijakan ekonomi yang selama ini bermasalah. Walau mereka (PKS-SBY) memiliki
pola komunikasi informal, tetapi tidak cukup kuat untuk diimplementasikan
menjadi sebuah kebijakan politik Pemerintah. Posisi menteri pertanian, menpera,
dan menpora, menjadi tidak berarti (lemah), atau bahkan bisa dikatakan kartu
mati bagi bargaining position
politik PKS. Contoh konkretnya
terlihat dalam pengambilan keputusan harga BBM. Berkali-kali Presiden PKS,
Tifatul Sembiring, memberikan klarifikasi bahwa kenaikan yang disepakati dengan
SBY hanya berkisar 30 persen saja. Tapi kenyataanya, Pemerintah berjalan dengan
keputusannya sendiri. Ke depan, jika ''musyarakah politik'' ini masih ingin
terus berjalan, minimal PKS harus mendapat jatah menteri keuangan, jaksa agung,
atau bahkan seorang menko perekonomian. Kedua, keberadaan 45 wakil
rakyat PKS boleh dikatakan belum menunjukkan kinerja memuaskan --baik di tingkat
individu, komisi, maupun fraksi. Bahkan, untuk beberapa komisi tertentu,
kompetensi aleg PKS cenderung dipaksakan. Mungkin, yang masih menyelamatkan
citra partai ini adalah keberadaan aleg PKS di daerah yang masih bersikap
kritis, dan beberapa aksi sosial yang dilakukan. Kondisi ini terjadi
karena PKS menyatakan diri sebagai pendukung Pemerintah, sehingga daya kritis
para anggota Dewan-nya terkesan mandul. Bahkan, untuk beberapa kebijakan
tertentu, terkesan sudah tidak memiliki sense terhadap kondisi masyarakat. Hal ini
terlihat dari persetujuan Fraksi PKS terhadap perubahan anggaran, di mana salah
satu poinnya adalah kenaikan harga BBM. Parahnya, kebijakan
itu dilanjutkan dengan menaikkan tunjangan anggota Dewan sebesar Rp 10 juta per
bulan. Apapun dalihnya, tindakan ini jelas sangat memukul harapan masyarakat
akan pembela nasib dan suara mereka di parlemen. Bisa dimaklumi jika kemudian
bendera PKS turut dibakar mahasiswa yang kecewa terhadap kebijakan politik PKS.
Ketiga, dalam mendukung
Pemerintahan SBY-JK, jelas PKS tidak berada sendirian. Selain PKS, terdapat
partai pendukung utama Pemerintah, yaitu Partai Golkar. Pada awal reformasi,
hampir semua pengamat menilai PKS tidak akan mungkin berkoalisi dengan Golkar.
Hampir tidak ada titik temu yang cukup kuat untuk
mempertemukan. Tapi kepentingan
politik telah mengubah segalanya. Tidak ada lagi sekat dan batasan yang jelas
antara kepentingan ideologi dan politik. Tidak cukup kuat mengatakan bahwa PKS
berkoalisi dengan SBY, bukan dengan Golkar. Kondisi tersebut benar, ketika Akbar
Tandjung masih menjadi ketua umum Golkar. Sekarang, kondisinya sangat berbeda.
Keempat, godaan kekuasaan dan
materi telah membuat perangkap yang cukup ampuh bagi kekuatan politik manapun.
Memang, dalam hal ini, belum bisa dibuktikan ada efek yang negatif terhadap
''pejabat publik PKS'' di manapun mereka berkiprah. Tetapi sikap politik dan
sikap individu ''pejabat publik PKS'' ini menunjukkan gejala yang mengarah
kepada sikap yang mulai tidak proporsional terhadap kerja-kerja kader PKS di
tingkat kecamatan (DPC) bahkan sampai ke kelurahan
(DPRa). Kerja dakwah tanpa
pamrih, door to door, kadangkala
tidak mendapat apresiasi yang memadai. Bahkan persoalan ekonomi yang melilit
pendukung PKS dipinggiran, atau di daerah seringkali tidak cukup menjadi beban
bagi sebagian elite untuk mulai bergaya hidup mapan, selaku pejabat publik, baik
di legislatif atau pemerintahan. Sehingga dikhawatirkan, sikap ini akan memupuk
jurang komunikasi yang dalam dengan para konstituen di pinggiran dan daerah,
sehingga menyebabkan semakin merebaknya kekecewaan para pendukung partai ini,
dan bahkan cenderung bersifat apatis terhadap persoalan
politik. Kelima, sejarah perjuangan
partai-partai Islam telah memberikan sebuah catatan yang sangat pantas untuk
dikaji ulang. Belum pernah satu kekuatan politik Islam yang mampu bertahan dalam
''koalisi'' kekuasaan yang panjang, bahkan Masyumi sekalipun. Tantangan terberat
yang dialami parpol Islam adalah tarik menarik antara kepentingan ideologi dan
politik. Konsekuensi yang akan dihadapi hanya berada dalam dua pilihan: larut
dalam kekuasaan dengan segala macam masalahnya atau terpental dari kekuasaan
yang menggiurkan dan itu terjadi pada Masyumi. Dan pelajaran berharga ini harus
menjadi modal berharga bagi PKS dalam menentukan pilihan politiknya di kemudian
hari. Mau tidak mau, suka
tidak suka, pasca-satu tahun Pemerintahan SBY-JK, PKS harus kembali menentukan
sikap politiknya. PKS harus mampu mengevaluasi pencapaian yang sudah mereka
lakukan dalam satu tahun ini. Keputusan yang akan ditunggu oleh seluruh
pendukungnya, atau bahkan seluruh rakyat yang masih menginginkan
perubahan. Minimal, PKS masih
memiliki komitmen dengan janji semula, yaitu baru akan ''berkuasa'' jika jumlah
anggota parlemennya sudah mencapai angka 20 persen. Sehingga mereka punya
kekuatan untuk mengambil setiap keputusan penting di republik ini dengan
''bersih dan peduli''. Semuanya akan sangat bergantung kepada hasil evaluasi
internal yang mereka lakukan. Dan itu, hanya Allah dan elite PKS lah yang
tahu. Sumber : http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=221342&kat_id=16 -------------------------------------------------------------------------- All views expressed herein belong to the individuals concerned and do not in any way reflect the official views of Hidayahnet unless sanctioned or approved otherwise. If your mailbox clogged with mails from Hidayahnet, you may wish to get a daily digest of emails by logging-on to http://www.yahoogroups.com to change your mail delivery settings or email the moderators at [EMAIL PROTECTED] with the title "change to daily digest". YAHOO! GROUPS LINKS
|
