Harusnya Lemhanas diganti dengan Lemjurnas "Lembaga Kejujuran Nasional." Dulu semua eselon satu harus melalui "brainwashing" dengan wajib mengikuti program Lemhanas. Bahkan pimpinan swastapun harus melalui program derivatif dari Lemhanas yaitu penataran P4. Jadi seharusnya ada lembaga yang mulai mengindoktrinasikan (susah benar kata ini, sedok-teri-nasi) kepada para pimpinan bangsa, bahwa korupsi, potong kompas, nyalah-gunakan-jabatan, tidak lagi dibenarkan di Indonesia.
Pandangan saya, program-program diatas yang banyak sekali dilakukan jaman orba, berhasil untuk menyatukan Indonesia. Tapi sayangnya, kebersatuan justru menjadikan Indonesia "myopic." Hanya melihat apa yang mau dilihat. Jadi hal-hal kecil seperti kemajuan di negara Singapore atau Malaysia dibilang, "itu bukan caranya Indonesia." Nggak ada yang mau bilang "Kalau bisa berhasil di Thailand, kita perlu belajar dari mereka." Hebatnya, jalan pikiran para pemimpin orba benar-benar satu, nggak ada berbedaan. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi, kena flu dari Bangkok, langsung babak belur.
Nah, sebenarnya kenapa Kominfo ingin tetap dalam jalur "Politik dan Keamanan" karena fungsinya sebagai lembaga propaganda. Untuk dipakai mengengkang kembali rakyat Indonesia yang sudah mulai pinter. Mereka seharusnya melihat dari sisi marketing atau public relations. Kan enak kalau kita punya Kominfo yang kerjanya selling, mempromosikan Indonesia, membantu UKM dalam pemasaran di luar negeri. Kalau saya boleh saran kepada Presiden akan datang. Coba deh, kasih misi kepada Kominfo untuk memperbaiki citra-gambaran Indonesia di mata luar negeri.
Regards,
Deva Choesin - EL 74
[EMAIL PROTECTED]
Salam,
Dihingar bingar kampanye Pilpres &usul-mengusul kementrian, saya baca di
media indo kemarin IKAL(Ikatan Alumni Lemhanas) mengusulkan
bahwa Kementrian Kominfo dibawah Menko Polkam ?
Menurut pemahaman Alumni Lemhanas, apakah Kominfo itu
suatu sektor atau alat politik dan pertahanan? Apa terbias
dengan kondisi saat ini yg posisinya seperti itu?
Kalau Kominfo yg dimaksud adalah ICT, mungkin sebagai 'anggota komunitas
ICT' menjadi ragu? Kenapa tidak untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan
daya saing ataupun kehidupan sosial lainnya?
Memang sebenarnya ICT bisa masuk dimana-mana, tinggal skala prioritas?
atau semacam CIO (Chief Information Officer) or CKO (Chief Knowledge
Officer).
Tapi alumni lemhanas masih menganggap sebagai alat politik
or keamanan (Polkam), wah kalau ini masih beranggapan sebagai kementrian
penerangan kali ya?
Saya kurang paham dengan pemikiran IKAL, Mudah-mudahan tidak begitu.
Salam
Suhono
***
Referensikan alumni ITB lainnya untuk bergabung,
minta mereka kirim email kosong ke [EMAIL PROTECTED]
Members: 1,508 Last Updated: Jun 1, 2004
------------------------------------------------------------
***** IA-ITB *****
- Merajut komunitas alumni ITB -
Persahabatan, Kesejahteraan, Bisnis, Iptek, Desain, Seni
http://www.yahoogroups.com/group/IA-ITB
Managed by: IA-ITB, ITB & 99Venus International
------------------------------------------------------------
| Yahoo! Groups Sponsor | |
|
|
Yahoo! Groups Links
- To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/IA-ITB/
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
<<inline: graycol.gif>>
