Wah, Kang Witan buka-buka kartu, membeberkan isi dapur orang,... atau hal2 demikian memang sudah wajar dan menjadi praktek umum hampir seluruh PSC di Indonesia ?
Tadinya saya termaksuk orang yang positif bahwa kondisi akan menjadi lebih baik dengan dibentuknya BP Migas, seperti proses yang sudah dijelaskan oleh Uda Redesmon mengenai rambu2 bagi maksuk dan terlibatnya expat dalam operasi migas di Indonesia. Meskipun ada negatif list, tapi kalau kita lihat kenyataan-nya expat tertentu menjadi "kutu loncat" alias posisinya berubah setiap beberapa tahun, sehingga terhindar dari ketentuan dari Depnaker tsb. Posisi yang seharusnya bisa di-isi oleh orang Indonesia tidak terjadi, malah sebaliknya, terjadi bulenisasi posisi2 yang sudah dipegang oleh orang Indonesia. Yang paling menyedihkan, penurunan produksi dengan sengaja untuk mengidari DMO dan terjadi MAT- Mutually Agreed Termination, terhadap rekan2 kita yang tidak lagi Mutual, tapi setengah pemaksaan ditengah2 sulitnya mencari pekerjaan dan situasi ekonomi yang tidak menentu. Yang minta MAT tidak dikasih, tapi yang tidak minta malah dipaksa untuk menerima. Kalaulah ini terjadi karena aktifitas perusahaan menurun demi "cost cutting" mungkin dapat dimengerti, tapi kalau disisi lain, jumlah expat semakin banyak, sudah mulai bekerja di Indonesia meskipun tidak punya izin/ belum keluar, malah uang pesangon pensiun beberapa expat yang hanya bekerja di Indonesia beberapa tahun saja dari seluruh karirnya, juga dapat di cost recovery,.. ini agak sulit untuk dicerna. Tapi rupanya praktek ini sudah umum dilakukan oleh berbagai PSC di Indonesia. Kalau sudah begini, saya kembali bertanya-tanya,.. jangan2 sinyalmen Pak Ruslan ada benarnya,... "kita dijajah Belanda karena bodoh". Bagaimana dengan statement Minarwan, masalah mental atau sistim PSC itu sendiri ? Pertanyaan saya: Mustikah kita mendewakan investor ? sehingga apapun yang mereka minta pasti dikabulkan dan kecurangan dibiarkan. Mungkin sudah saatnya kita bercermin diri, dan mungkin kita perlu belajar dari Cina, bagaimana cara mereka menarik investor, termaksud bagaimana mereka membangun industri Migas mereka,... wass. Bambang Istadi ConocoPhillips Inc. +1-281-293-3763 -----Original Message----- From: Witan OA [mailto:[EMAIL PROTECTED]] Sent: Thursday, February 13, 2003 7:34 PM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [iagi-net-l] sistem psc di indonesia Jitu sekali pak Koesoema (pengalaman pribadi waktu di Humpuss pak?). Hal lain yang harus diwaspadai adalah proyek TSA (Technical Service from Abroad). Biayanya biasanya besar sekali, sangat kolusif nuansanya, data kita dikerjakan di pusat riset mereka, atau mereka datangkan konsultan seabreg ke Indonesia.Seakan-akan di Indonesia tak ada ahlinya atau fasilitas utk mengerjakan proyek tsb.Bayangkan berapa banyak devisa negara kita yg pindah ke negara mereka. Belum lagi kalau perusahaan tsb punya PSC area yg sudah produksi dan yang masih eksporasi, biasanya beban biaya di PSC eksplorasi secara terselubung dimasukan ke biaya PSC yg sudah tahap produksi karena adanya mekanisme cost recovery tadi. Sehingga kalau eksplorasinya gagal sebagian cost nya masih bisa diselamatkan. Masalah pekerja expat /RPTKmemang kadang2 bikin geram, diawal tahun 80an sering sekali pekerja Indonesia di hire hanya untuk mengimbangi jumlah expat yg didatangkan. Setelah itu jenjang karir diperpanjang,misalnya tadinya dari Jr. Geologist - Geologist-Sr Geologist dirubah jadi Geologist IV,Geologists III,II,I, baru ke level Sr Geologist, dengan memasukan 2 level tambahan tsb jelas memperlambat orang Indonesia menggantikan expat. Di level yg lebih atas sama saja, anda naik jadi chief geologist diatas anda ada expat manager geology, anda diangkat jadi exploration manager diatas ada expat sbg VP exploration. pokoknya diatas langit ada langit. Dengan dibentuknya BP Migas saya mempunyai optimisme yg besar terhadap teman2 kita disana utk lebih ketat lagi mengadakan pengawasan dan menelaah kembali peraturan2 yg akan merugikan negara kita. wass Witan ----- Original Message ----- From: "Koesoema" <[EMAIL PROTECTED]> To: "iagi-net" <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Friday, February 14, 2003 7:57 AM Subject: Re: [iagi-net-l] sistem psc di indonesia > Menurut hemat saya kelemahan dari sistim PSC ini adalah adanya "cost > recovery", karena ini adalah sumber korupsi, dan menjadikan perusahaan > cenderung tidak efficient. Perusahaan PSC akan berusaha membebankan segala > cost (bahkan mungkin cost yang pegawai mereka yang tidak secara langsung > bekerja untuk contract area) pada cost recovery, walaupun ada kontrol dari > Badan Migas (tapi kan bisa diajak jalan-jalan ke luar negeri). termasuk > sumbangan, misalnya ke Perguruan Tinggi . Sehingga pada akhirnya sumbangan > itu seolah-olah diberikan si oil company (dengan upacara dsb) tetapi > sebetulnya pemerintah yang memberikan. Setiap kali diminta sumbangan untuk > aktivitas ilmiah /research mereka bilang sih setuju saja kalau BPPK > Pertamina (dulu Badan Pelaksana Migas, sekarang) setuju. Kalau tidak > disetujui > seolah-olah BPPK yang menghalang-halangi, kalau disetujui si PSC itu yang > dapat nama menyumbang. > Kalau saya boleh sedikit suudzon soal expat saja. Kalau tidak ada cost > recovery mungkin PSC akan mengurangi mereka, karena tentu geologist lokal > dengan kwalifikasi yang sama akan jauh lebih murah. Tetapi dengan adanya > cost recovery mereka akan memasukkan konco-konco karena tokh akan dibebankan > pada cost recovery, walaupun soal ini diatur oleh BP Migas, tapi kan bisa > diatur. Ini suudzon saja. Suudzon lain adalah bahwa adanya sistim cost > recovery akan mendorong pula sedikit mungkin dilakukannya investasi, segala > sesuatu seperti mobil, peralatan, bahkan storage tank, lebih baik menyewa > daripada membeli. Ini juga sumber KKN. > Saya kira sebaiknya cost recovery itu dihilangkan saja seperti dulu zaman > Ibnu Sutowo, tetapi splitnya dinaikkan seperti dulu 40-60, tetapi semua cost > ditanggung oleh PSC, dan pemerintah terima 60% clean. Memang sebaiknya split > ini dikaitkan dengan harga minyak international, sehingga mereka tidak > mendapatkan wind-fall profit terlalu besar. Jadi misalnya kalau harga minyak > naik sampai 30 USD/barrel, splitnya diturunkan menjadi 20-80. > Adanya cost recovery itu dalihnya adalah supaya Pemerintah (dulu cq > Pertamina) ikut dalam management, tetapi sebenarnya akibat adanya kenaikan > minyak yang tiba-tiba pada tahun 1973, sehingga PSC mendapatkan windfall > profit yang menurut Pemerintah (menteri pertambangan Sadli pada waktu) > terlalu besar, sehingga kemudian Pemerintah secara sepihak merubah split > menjadi 15-85. PSC kemudian protest semua karena merubah kontrak secara > sepihak; dan pemerintah mundur dengan menawarkan adanya cost recovery ini > yang diterima dengan baik oleh para PSC. Tetapi kemudian cost recovery ini > dimanfaatkan betul oleh PSC, sehingga adakalanya cost recovery ini begitu > besar menggerogoti bagian pemerintah yang 60%, bahkan pemeritah tidak dapat > apa-apa. Makanya kemudian diakali dengan adanya FTP (First Trench > Petroleum), sehingga pemerintah tidak kosong sama sekali. > Saya kira split 15-85 ini sangat menyesatkan untuk orang di luar industri > perminyakan. Misalnya Amien Rais pernah membandingkan split 15-85 sistim PSC > dengan royalty yang diterima pemerintah dari Kontrak Karya dibidang > pertambangan yang saya kira hanya sekitar 5%, tanpa menyadari adanya cost > recovery yang selain bisa besar sekali juga menjadi sumber KKN. > Saya kira sistim PSC itu dapat diperbaiki dengan menghilangkan adanya cost > recovery, dan split-nya disesuaikan dengan harga minyak di pasaran. > Akibatnya tentu BP Migas tidak akan terlalu memerlukan terlalu banyak > kontrol. > Tolong pendapat saya ini dikritik, karena kebanyakan pendapat ini bersifat > suudzon saja, wallahu alam kebenarannya bagaimana. > Wassalam > RPK --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) ---------------------------------------------------------------------
