dikirim ulang setelah diedit dikit biar enak dibaca --- Aku FW diskusi seru soal CR di milist sebelah ....
hef e nais whik en .. RDP ============== Forwarded Message Follows: From: Sritomo <[EMAIL PROTECTED]> Date: Fri, 1 Aug 2003 02:42:01 +0100 Subject: [Geologi UGM] Re: [oilgasprof] Re: Entertainment Costs Paid b y Public Money -------------- Sewaktu UU Oil& Gas yang baru dulu masih digodok, saya bersama 7 orang representatif dari oil kumpenis diundang Pak Iin & Kardaya (MIGAS).. waktu itu kalo gak salah saya bilang bahwa sistim PSC ini memang kelemahan utamanya di 'cost recovery' ... Gara2 CR telo ini maka kumpeni asing banyak yang memanfaatkannya antara lain dengan jalan : >- bulenisasi >- TSA >- mark-up proyek >- time sheet writers masukin ke CR biarpun yang dikerjakan sebenarnya proyek yang gak >CR.. >- intertainment gila-gilaan, salah satunya ya nge-golep, trekjing2 ninjau TSA >..dsb..dsb.. >- mark-up reserves biar di setujui commercialitynya... sehingga sampai minyaknya >habis terkadang government-nya gak kebagian.. >- CR termasuk sunk cost (juga sunk cost dari operator sebelumnya) ... makanya kebanyakan kumpeni nyari2 untuk beli suatu blok dengan sunk cost yang guede .. Maxus / Repsol sekarang ngekek-ngekek beli 25% saham Kodeco dengan sunk cost yang 140 juta itu ... atawa Premier beli Amoseas yang punya SC sekitar 80 juta ... sehingga biar kecil kami masih ngekek2 mubra-mubru dengan uang CR.. Lha daripada dikembalikan ke negara mending dipakai foya-foya dulu ... uang diputer diantara kita ... mungkin demikian pikiran management. Hal ini karena system cost recovery yang sekarang ini mengganti operating cost hingga 80% (yang 20% diambil pemerintah dalam bentuk FTP)... Pada hal sewaktu dulu pada mulanya dikenalkan oleh Ibu Sutowo th. 1966, yang di cost recovered cuma 40% .. kemudian naik hingga 100% ... turun lagi jadi 80%.. Waktu dimeeting itu kami usulkan sistim CR-nya ditinjau ulang .. misal dikembalikan dulu ke 60% saja .. atau secara perlahan diganti dengan sistim royalti yang glek .. Atau separo-separo .. CR tetapi begitu produksi pamarintah sudah harus dapat terus menerus, misal 20% dari produksinya .. Atau sistim penalti mengenai usulan reservesnya ... misal reserves yang diusulkan agar di setujui untuk dikembangkan dan government masih dapat bagian adalah 50 MMBO ... maka kalo kenyataannya nanti baru 30 MMBO udah telo sisa 20 MMBO nya yang nanggung harus kumpeni sehingga Government masih tetep dapat bagian ... Dengan demikian si kumpeni gak bisa semena-mena mereka-reka itu reservesnya... Tentu saja semua itu akan bisa berhasil apabila pengawasan BP-MIGAS betul2 tegas sesuai peraturan yang ada.. Dulu sewaktu setiap kali mau ada meeting RPTKA dengan MPS/BPPKA atau dengan MIGAS maka saya pasti ngontak mereka dulu dan bilang bahwa (misal) ini bule gak usah disetujui karena tenaga kita dipasaran udah bejubel ..dsb..dsb.. Di meeting memang mereka keras .. di coret usulan bule-bule yang saya usulin untuk di libas ... namun gak tahu bagaimana prosesnya ... akhirnya mereka masuk juga .. Sewaktu saya datang ke MPS Eksplorasi dan protes kok itu bule2 petani Kiwi masuk juga ... beliau2 yang disana bilang : "Wah Pak Dhe' ... kami udah tolak itu ... cuma mungkin bagian HR yang meluluskannya ....". Wah yo wis kalo gitu ... akibatnya lagi sekarang ini saya gak dilibatkan lagi kalau ada meeting RPTKA dan kena cap sebagai employee yang gak loyal di kumpeni ... Malah dalam diskusi appraisal beberapa tahun lalu si boss nanyain saya sebenarnya saya ini loyal ke kumpeni atawa ke Pertamina / MIGAS...? Saya jawab ya dua-duanya ... satunya sebagai ladang cari rejeki yang lainnya ya karena wajib untuk negara (sok patriot gitu...). >Wassalam, >ST From: <[EMAIL PROTECTED]> -------------- Memang cost recovery merupakan salah satu opsi untuk daya tarik investor, tentunya masih banyak lagi( country risk,fiskal,insensif,split dll). Selama ini ada kesan ( mungkin kesan ini salah) bahwa adanya cost recovery ini menyebabkan penafsiran yang berbeda beda, yang ujung ujungnya, bagaimana setiap pengeluaran itu kalau bisa di cost recoverykan.pertanyaannya apakah sistem cost recovery ini masih layak dipertahankan, apakah tidak ada insentif lain yang lebih cocok yang fix dan jelas peruntukannya. sehingga mudah sistem pengontrolannya.Kalau tidak salah saat ini ada pembahasan pembahasan ttg aturan main (PP) ttg kegiatan hulu , sesuai dg UU yang baru.nggak tahugimana nanti kedepan sistem cost recovery ini masih atau tidak. ISM > >-----Original Message----- >From: Soejanto Poedjosoedarto [mailto:[EMAIL PROTECTED] >Sent: Friday, August 01, 2003 7:58 AM >To: '[EMAIL PROTECTED]' >Subject: [Geologi UGM] Re: [oilgasprof] Re: Entertainment Costs Paid b y >Public Money > > >Jangan mengatakan "dikadali" dong...... > >Cost recovery dalam system PSC kita dipakai sebagai salah satu daya tarik >investasi di Indonesia. >Cost recovery dalam definisinya adalah operating cost recovery. > >Sedangkan Community development, Company Phylantrophy, sponsorship dlsb >adalah bagian dari operating cost semua bentuk bisnis dimuka bumi >ini........Jadi apanya yang salah bagi sebuah kampeni yang memasukan >operating cost tsb sebagi cost recovery........ > >Yang perlu direview adalah system cost recovery itu masih relevan >nggak.......... > >Jangan sepotong2 dong melihatnya, dan juga jangan menyalahkan >kumpeninya...........Semua kan diaudit.............. > >Salam, >Soejanto > > >-----Original Message----- >From: ismail [mailto:[EMAIL PROTECTED] > >Jadi perlu dipertanyakan kalau ada kampeni yang kelihatannaya suka memberi >sesuatu , padahal uangnya sebetulnya uang negara juga, yang dibungkus dg >cost recovery, jangan jangan kalau menseponsori suatu kegiatan kegiatan yang >sampai puluhan juta itu uang cost recovery juga, Jadi ya dikadali terus, >Perdebatan mengenahi cost recovery ini sudah cukup lama dan sering muncul, >tapi kelihatannya cost recovery ini dipelihara terus oleh yang empunya, >karena kelihatannya saling "menguntungkan", >ISM >----- Original Message ----- >From: "Rovicky Dwi Putrohari" <[EMAIL PROTECTED]> >To: <[EMAIL PROTECTED]> >> Everybody knows that entertainment cost always exists in all kind of >> bussiness. >> >> The main reason of the considering 'public money' is "cost recovery >> scheme". >> If there is no cost recovery scheme, the PSC would not easily use >> this entertainment cost, and it would not consider as 'public money'. >> If we want to remove this cost recovery scheme, of course we should >> recalculate the split. >> >> I believe "Cost recovery scheme" has created several inefficiency for >> the host country. >> >> RDP >> --- In [EMAIL PROTECTED], "Moderator Oilgasprof" >> <[EMAIL PROTECTED]> wrote: >> > Jakarta Post, Monday July 28, 2003 >> > >> > When an oil or gas production sharing contractor (PSC) receives a >> visit by a >> > high-ranking government official, the PSC normally pays the >> official's >> > expenses. >> > >> > Most PSCs cover the cost of airfare, accomodation and meals. Some >> PSCs even >> > give officials a dailly per diem, while others provide additional >> > "entertainment" of the visiting official. >> > >> > All these expenditures are incorporated into a >> PSC's "entertainment" >> > spending, and is recoverable under a cost recovery scheme. >> > >> > According to Bangun Usman Harahap, deputy chairman for general >> affairs at >> > upstream oil and gas authorithy BP Migas, any expenditures under >> the cost >> > recovery scheme would be considered using "public money", as the >> bulk of the >> > cost would eventually be shouldered by the government. >> > >> > . >> > . >> > . >> > . >> > . >> > Bangun said that in a number of developed countries, giving money >> to a >> > guest, particularly a visiting government official, could be >> classified as >> > bribery. >> > >> > >> > "What will they say if we allow such cash payments? They will >> consider us as >> > legalizing corruption, " he said. --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) ---------------------------------------------------------------------
