Kalau ini sudah masalah politis dan bukan ekonomis
lagi, namun akhirnya tergantung kepentingan
pemerintah.
Waktu LPG dan Pertamax naik akhir tahun lalu dan
kemungkinan BBM akan naik, alasannya adalah mengurangi
subsidi dan memberikannya bagi yang membutuhkan,
seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang
kurang mampu.
Jadi bila subsidi pemerintah bagi iuran anggota OPEC
(ada yang tahu berapa besarnya ?) dapat disalurkan
bagi yang membutuhkan, kenapa tidak?
Apalagi pemerintah butuh dana besar (selain bantuan
pinjaman hutang jangka panjang) untuk membangun
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumut akibat bencana
gempa dan tsunami.
Setahu saya Malaysia bukan negara anggota OPEC, tapi
industri MIGAS-nya berkembang pesat di Asia Tenggara.
Mengapa kita tidak mengambil contoh ini ?
Salam menjelang libur panjang juga.
TAM
--- "Musakti, Oki" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
>
> Sebenarnya Indonesia masih net exportir atau sudah
> net importir sih?????
> Dulu ketua BPMigas (?) bilang sudah net importir,
> sekarang menterinya
> bilang masih exportir. Ini masalah data yang berbeda
> atau apa....?
>
> Salam menjelang libur panjang
> Oki
>
> Potongan :
> Menurut dia, pada kenyataannya hingga pekan lalu
> Indonesia masih menjadi
> negara pengekspor minyak. "Surplus ekspor dan impor
> sekitar 30 ribu
> barel per hari," katanya. Karena itu, ia berpendapat
> Indonesia belum
> perlu ke luar dari OPEC. "Indonesia belum perlu
> keluar," ujarnya di
> kantor Kepresidenan.
>
>
> - - - - - -
> Indonesia Kaji Kemungkinan Keluar dari OPEC
> Selasa, 08 Pebruari 2005 | 05:01 WIB
>
> TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesia sedang mengkaji
> kemungkinan untuk
> keluar atau tetap menjadi anggota organisasi
> negara-negara pengekspor
> minyak (OPEC). Pemerintah telah membentuk tim untuk
> membahas masalah
> tersebut dari sisi ekonomi maupun politik.
>
> Tim kajian tidak hanya beranggotakan pejabat
> Departemen Energi dan
> Sumber Daya Mineral, tapi juga melibatkan Departemen
> Luar Negeri dan
> Departemen Keuangan. Tim itu dipimpin oleh Kepala
> Badan Pelaksana
> Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas)
> Rachmat Soedibyo.
>
> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo
> Yusgiantoro, mengatakan
> pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam
> sebelum mengambil
> keputusan. "Karena ini menyangkut masalah politis
> dan diplomasi
> Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah,"
> ujarnya dalam rapat kerja
> dengan Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral DPR di
> Jakarta, Senin
> (7/2).
>
> Seusai sidang kabinet, Purnomo menjelaskan, usulan
> agar Indonesia keluar
> dari OPEC muncul dalam rapat kerja dengan DPR. Dasar
> pertimbangannya,
> Indonesia dianggap sudah menjadi negara murni
> pengimpor minyak.
>
> Menurut dia, pada kenyataannya hingga pekan lalu
> Indonesia masih menjadi
> negara pengekspor minyak. "Surplus ekspor dan impor
> sekitar 30 ribu
> barel per hari," katanya. Karena itu, ia berpendapat
> Indonesia belum
> perlu ke luar dari OPEC. "Indonesia belum perlu
> keluar," ujarnya di
> kantor Kepresidenan.
>
> Direktur Jenderal Minyak dan Gas Iin Arifin, yang
> juga anggota tim,
> mengatakan ada banyak pertimbangan yang harus
> dipikirkan untuk keluar
> atau tidak dari keanggotaan OPEC. Pertimbangannya
> tidak hanya menyangkut
> masalah bisnis minyak. "Dengan menjadi anggota OPEC,
> mungkin ada manfaat
> lain dari segi diplomasi luar negeri," tuturnya.
>
> Bila pemerintah memutuskan keluar dari keanggotaan
> di kartel tersebut,
> Iin menambahkan, Indonesia akan menjadi satu-satunya
> negara yang keluar
> dari OPEC dalam kurun waktu 9 tahun terakhir. Negara
> lain yang
> melepaskan keanggotaannya, yaitu Gabon pada 1996 dan
> Ekuador pada 1992.
> Namun, Ekuador berencana untuk mendaftarkan diri
> kembali sebagai
> anggota.
>
> Usulan untuk keluar dari OPEC sebelumnya juga
> dilontarkan oleh mantan
> Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim. Menurut dia,
> pemerintah
> sebaiknya mengundurkan diri dari keanggotaan di OPEC
> karena Indonesia
> terus mengalami penurunan produksi minyak, bahkan
> telah menjadi net oil
> importer.
>
> Ia menilai, selama Indonesia tidak berhasil
> meningkatkan investasi di
> sektor minyak untuk mendongkrak volume produksi,
> maka keanggotaan itu
> tidak relevan lagi. "Saya tidak melihat adanya
> keuntungan riil untuk
> tetap berada di OPEC," katanya dalam sebuah seminar,
> akhir tahun lalu.
>
> Menurut Baihaki, keberadaan Indonesia di OPEC lebih
> didasari
> pertimbangan politis, yakni berusaha menjaga relasi
> dengan negara-negara
> produsen minyak di Timur Tengah. Padahal keanggotaan
> itu tidaklah murah,
> karena Indonesia harus membayar iuran keanggotaan
> setiap tahun. "Saya
> tahu itu karena Pertamina yang selalu harus
> membayarnya," ujarnya.
>
> Di sisi lain, kata Baihaki, pengunduran diri dari
> organisasi itu bisa
> menjadi "terapi kejut" bagi masyarakat. Masyarakat
> memperoleh sinyal
> bahwa minyak tidak lagi melimpah ruah seperti
> puluhan tahun silam.
> Dengan begitu, diharapkan masyarakat lebih hemat
> energi.
>
> Purnomo membantah Indonesia telah menjadi net oil
> importer. Menurut dia,
> status net oil importer harus didasarkan atas
> perhitungan ekspor minyak
> mentah dibandingkan dengan impor minyak mentah juga,
> bukan dengan bahan
> bakar minyak, karena keduanya berbeda. BBM merupakan
> produk olahan dari
> minyak mentah. "Bila dihitung rata-rata ekspor dan
> impor minyak mentah
> maka Indonesia masih ekspor," katanya.
>
> Iin membenarkan hal itu. Ia mengaku, tahun lalu
> Indonesia memang sempat
> menjadi net oil importer, tetapi hanya empat bulan
> (sedangkan pada 2003
> satu bulan). Delapan bulan sisanya, kata dia,
> menjadi net oil exporter.
> "Jadi secara keseluruhan masih surplus. Memang
> selisihnya tipis, sekitar
> 30 ribu barel per hari," ujarnya.
>
> Dukungan agar Indonesia tetap menjadi anggota OPEC
> juga diungkapkan
> pengamat perminyakan Kurtubi beberapa waktu lalu.
> Menurut dia,
> keberadaan Indonesia di OPEC masih dibutuhkan.
> Alasannya, harga gas alam
> cair yang diekspor Indonesia berpatokan pada harga
> minyak mentah.
>
> Pertimbangan lainnya, kata Kurtubi, dinamika harga
> minyak dunia sebagian
> besar dipengaruhi kebijakan OPEC, terutama melalui
> kebijakan kuota
> produksi. "Kalau kita berada di dalam, ada peluang
> untuk ikut menentukan
> kuota, yang secara langsung ikut menentukan harga
> minyak dunia,"
> ujarnya.
>
> Berdasarkan data Departemen Energi, pada Januari
> 2005 total produksi
> minyak Indonesia 1,0814 juta barel per hari.
> Meliputi minyak mentah
> 952,6 barel per hari dan kondensat 128,8 barel per
> hari.
>
> Retno Sulistyowati/Budi Riza-Tempo
>
>
> Santos Ltd A.B.N. 80 007 550 923
> Disclaimer: The information contained in this email
> is intended only for the use of the
> person(s) to whom it is addressed and may be
> confidential or contain
> privileged information. If you are not the intended
> recipient you are hereby
> notified that any perusal, use, distribution,
> copying or disclosure is strictly
> prohibited. If you have received this email in
> error please immediately
> advise us by return email and delete the email
> without making a copy.
>
>
---------------------------------------------------------------------
>
=== message truncated ===
__________________________________
Do you Yahoo!?
Meet the all-new My Yahoo! - Try it today!
http://my.yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED]
To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED]
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL
PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED])
Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED])
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED])
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]),
Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED])
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED])
---------------------------------------------------------------------
