Mas Fer,
Bayar subsidi BBM kayaknya nggak menggantikan pajak PKB di STNK. Ini hanya
pembayaran berdasarkan estimasi volume BBM yg akan dikonsumsi kendaraan tsb
selama 1 tahun ke depan, karena untuk kendaraan ini (plat item atau merah),
subsidi BBMnya harus dibayar sendiri. Sedangkan PKB sih itu urusan orang Pemda
(?) yg masuk ke APBD.
Wassalam,
HK
[EMAIL PROTECTED] wrote:
Wah ide bagus
Pajak mobil berdasar cc dan tahun pembelian
cc diatas 1800, kenakan pajak yang gede sekalian...
mobil makin baru makin gede pajaknya...
jadi buat mobil tua yang ccnya gede jadi kan bisa berimbang itungannya...
Regards
Kartiko-Samodro
Telp : 3852
Sebetulnya ada ide seorang teman (Pak Mac Sarwadhamana di ITB - TF75) yang
mengatakan
bahwa mungkin ada baiknya subsidi BBM itu ditagih langsung dari pemakai yg
tidak "layak" menikmatinya dengan cara pembayaran dimuka, dengan hitungan
sbb:
Mobil2 plat hitam (dan juga plat merah) dapat diklasifikasikan berdasarkan
konsumsi BBM-nya. Misalnya mobil 1500 cc di Jakarta berjalan rata2
20000km/thn, dan konsumsi
BBMnya adalah 1ltr/10km, sehingga konsumsi BBM setahunnya adalah 2000
liter. Katakanlah misalnya subisidi BBM adalah Rp. 1000 / ltr, sehingga
subsidi BBM yg dikonsumsi mobil tsb setahun adalah 2000 ltr/thn X
Rp.1000/ltr = Rp. 2,000,000 /thn.
Harga inilah yg harus ditagihkan ke mobil tsb di muka pada saat
perpanjangan STNK.
Semakin besar cc mobi, maka semakin boros pula konsumsi BBMnya, sehingga
semakin besar pula nilai subsidi BBM yg harus dia bayar.
Kalau pendapat saya, system ini lebih mengena, karena tidak akan mengenai
rakyat banyak yg tidak punya mobil. Tetapi dampaknya, mobil2 simpanan yg
tadinya sedikit berjalan, akan lebih banyak dipergunakan karena pemiliknya
merasa telah membayar subsidinya dan akan merasa rugi jika tidak
menggunakannya. Tidak tahu berapa persen mobil yg bersifat seperti ini
(mobil simpanan?). Akibatnya lagi, jalan di Jakarta akan semakin macet.
Ttg penarikan uangnya dan kemungkinan korupsi yg akan semakin marak, saya
kira dengan era komputer dan budaya anti korupsinya Pak SBY sekarang, hal2
di atas seharusnya dapat diatasi. Data mobilnya jelas, system inventory
dan postingnya ada secara komputer dan terintegrasi dng system2 lain
(samsat dsb), jadi saya rasa "agak" sulit untuk diakali. Yang akan banyak
terjadi adalah mungkin dampak sosialnya saja, ant. lain spt.:
Bgmn dng mobil2 tua yg cc-nya besar2 yg masih digunakan? Logikanya
mobil2 spt ini digunakan oleh kalangan yg ekonominya tertinggal, krn
mereka tdk mampu membeli yg lebih baru? Apakah ini berarti mereka2 tidak
boleh bermobil-ria lagi? Padahal selama system transportasi belum memadai,
mobil masih akan menjadi kebutuhan primer di masyarakat kita.
Bgmn dng harga BBM yg murah, yg memungkinkan terjadinya penyelundupan?
Dng membayar subsidinya di muka, berarti harga BBM di pasar akan dijual dng
harga bersubsidi (lebih murah dari harga sebenarnya). Jika dijual ke
negara tetangga yg harga BBMnya lebih mahal, hal ini akan memberikan
keuntungan yg menarik. Bgmn kita mencegahnya?
Mungkin banyak lagi bagaimananya, yg harus dipikirkan, dan rasanya
menjadi kewajiban moral kita semua untuk memberi masukan2 ini.
Wassalam - HK
Paulus Tangke Allo
wrote:
kalau pakai warna, harga bbm-nya tambah mahal ndak?
maksudnya, apa perlu pewarna khusus utk mewarnai bbm?
lagipula, kalau sampai berbekas di tangki,
apa nanti tidak berbekas juga di komponen mesin lainnya?
bahayakah?
--pta
On 7/13/05, [EMAIL PROTECTED]
wrote:
>
> Pengusaha yang punya angkot isi bensin, terus dkeluarin, dijual di
pinggir
> jalan dengan harga di antara harga bbm untuk angkot dan bbm untuk
> kendaraan pribadi ....pasti laku keras...
> kenapa kok enggak pakai sistem warna saja ya...? kalau angkot mis : bbm
> warna hijau dan pribadi warna merah...dan ada bekasnya di tangki....
---------------------------------
Start your day with Yahoo! - make it your home page
