Trenyuh juga baca cerita kayak begini. Masing masing kayaknya punya interest. Kapan nih negeriku tercinta bisa bangun? On 8/26/05, Rovicky Dwi Putrohari <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > http://www.gatra.com/artikel.php?id=87585 > > Menolak Kesepakatan Tanpa Nama > > AGUSTUS tahun lalu, beberapa jam setelah menjabat sebagai Direktur Utama > PT > Pertamina, Widya Purnama langsung melontarkan pernyataan menantang. Pria > bertubuh tinggi besar ini bertekad melawan siapa saja yang merugikan > Pertamina. "Saya akan lawan mereka, bahkan saya siap mati melawan mafia > perminyakan," katanya di hadapan wartawan cetak dan elektronik. > > Masih belum puas. ''Aparat dapat bertindak tegas terhadap penyelundup. > Kalau > perlu, tembak saja!'' katanya bersemangat. Sebagai orang dengan bekal nol > pengalaman di bidang perminyakan, tekad Widya itu terdengar nekat. Pria 51 > tahun ini juga menyatakan akan menolak pihak lain yang mengobok-obok > Pertamina. > > Kenyataannya, selama satu tahun menjabat, kursi Widya justru sering > digoyang. Pekan lalu, goyangan untuk melengserkan Widya makin kencang. > Menteri Negara BUMN, Sugiharto, memberi isyarat bahwa jabatan Widya tak > bisa > diperpanjang lagi. ''Insya Allah, akan diganti sebelum akhir bulan ini,'' > katanya. > > Seperti sadar akan nasibnya, Jumat pekan lalu Widya mengundang wartawan ke > kantornya. Tapi jumpa pers itu tidak didesain sebagai pertemuan > perpisahan. > Semua anggota direksi Pertamina hadir lengkap. Seolah-olah ingin > menyatakan > bahwa direksi kompak dan tidak ada masalah serius di Pertamina. > > Dengan tetap bersemangat, Widya memaparkan kinerja Pertamina selama berada > di bawah kekuasaannya. Misalnya, ia menyebutkan pemasukan bersih Pertamina > di luar pajak, depresiasi, dan pengeluaran non-kas lain (EBITDA) dari > sektor > hulu mencapai Rp 6,72 trilyun hingga pertengahan tahun ini. Widya yakin > akan > melampaui target pemerintah Rp 10 trilyun di akhir tahun. EBITDA sektor > hilir juga melampaui target. > > Sekadar mengingatkan, ketika tiga bulan pertama menjabat sebagai direktur > utama, Widya pernah mendapat surat teguran dari Sugiharto. Ia dinilai > belum > mampu menghasilkan EBITDA sesuai target pemerintah. Dengan pemaparan itu, > Widya seperti hendak menunjukkan bahwa kinerjanya selama ini makin baik. > > Tapi, selantang apa pun pernyataan Widya, kekuatan yang hendak mencopotnya > sulit tertandingi. Selain Sugiharto, Menteri Koordinator Perekonomian, > Aburizal Bakrie, pun menyatakan bahwa Widya tidak akan dipertahankan lagi. > Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memberi lampu hijau. Kepada lingkaran > dalamnya, Aburizal dan Kalla beberapa kali mengungkapkan kejengahannya > terhadap gaya kepemimpinan Widya. > > Widya pun dianggap membangkang pada pemerintah dalam kasus sumur minyak > Cepu. Blok yang mengandung 1,4 milyar barel minyak itu sempat > ditelantarkan > ExxonMobil Oil Indonesia selama empat tahun. Perusahaan ini semula > memiliki > konsensi menggarap sumur Cepu sampai 2010. > > Namun perusahaan asal Amerika itu meminta perpanjangan kotrak hingga 20 > tahun. Exxon mengaku telanjur menggelontorkan uang hingga US$ 450 juta > untuk > pembelian saham Humpuss dan biaya eksplorasi. Jika masa konsesinya hanya > sampai 2010, Exxon mengaku tekor. Tapi Pertamina menganggap pengeluaran > Exxon tak lebih dari US$ 147 juta. > > Adalah Widya yang berani menghentikan kerja sama dengan ExxonMobil, 26 > Agustus tahun lalu. Alasannya, ExxonMobil tidak beriktikad baik. ''Semua > anggota direksi Pertamina setuju. Jadi, ini keputusan resmi,'' kata Widya. > Keputusan itu diambil melalui kajian finansial dan teknis. > > Keputusan Widya mengundang kegeraman ExxonMobil. Sampai-sampai, kasus ini > menjadi agenda pembicaraan antara Presiden Amerika Serikat George W. Bush > dan Susilo Bambang Yudhoyono, saat keduanya berjumpa di pertemuan APEC, > Cile, November tahun lalu. > > Pulang dari Cile, pemerintah langsung berbenah. Menteri BUMN Sugiharto > membentuk > tim perunding dengan ExxonMobil, 29 Maret 2005. Tim itu diketuai Martiono > Hadianto, yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Anggota > tim > 10 orang, terdiri dari Martiono, Roes Aryawijaya, Lin Che Wei, Muhammad > Abduh, Umar Said, Mustiko Saleh, Iin Arifin Takhyan, Achmad Rochjadi, M. > Ikhsan, dan Rizal Mallarangeng. > > Dalam daftar itu tidak tampak nama Widya. Direksi Pertamina hanya diwakili > oleh > Mustiko Saleh, Wakil Direktur Utama Pertamina. Sedangkan semua anggota > komisaris Pertamina ada di sana. Lin Che Wei adalah tenaga ahli Sugiharto > yang menjabat sebagai sekretaris dalam tim tersebut. > > Saat ini, Lin sudah menjabat sebagai Direktur Utama Danareksa. Jauh > sebelum > terlibat di Cepu, Lin Che Wei pernah menjadi anggota tim pemerintah untuk > berunding dengan Cemex dalam kasus Semen Gresik. Sedangkan Ikhsan dan > Rizal > tercatat sebagai tenaga ahli Aburizal di Kementerian Perekonomian. > > Penunjukan anggota tim itu juga diikuti penetapan tiga anggota yang > memiliki > kapasitas istimewa, yakni Martiono, Lin Che Wei, dan Roes Aryawijaya. > Tanpa > ketiga orang ini, negosiasi dianggap tidak valid. Bahkan rapat sudah > dianggap kuorum asal ketiganya hadir dalam perundingan. Tapi, kepada > Gatra, > Martiono menyatakan bahwa sebagian besar anggota tim hadir setiap ada > rapat. > > Pembentukan tim oleh pemerintah itu menyudutkan Widya. Dia berpendapat, > seharusnya Pertamina-lah yang menjadi perunding dengan ExxonMobil. > Sikapnya > itu didukung para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang merasa bahwa > pemerintah sedang dikadali oleh Amerika. ''Kami tak mengakui tim perunding > itu,'' kata Alvin Lie dari Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi. > > Dalam perjalanan selanjutnya, Martiono makin tampak berseberangan dengan > Widya. > Tiba-tiba saja, Martiono mengumumkan dicapainya kesepakatan dengan > ExxonMobil. Pengelola Blok Cepu adalah konsorsium yang terdiri dari > Pertamina, ExxonMobil, dan pemerintah daerah. Pertamina mendapat saham > 45%, > ExxonMobil 45%, dan pemda 10%. Konsep kesepakatan itu tertanggal 25 Juni > lalu. > > Widya merasa dirugikan dengan kepemilikan Pertamina yang minoritas itu. > Jika > ada kasus, posisi Pertamina jadi lemah. Ia khawatir, asing akan menyetir > perusahaan. Kesepakatan itu juga dianggap janggal, karena melibatkan tiga > pemda yang berhak ikut dalam Blok Cepu. Yakni Bojonegoro dan > Tuban --keduanya di Jawa Timur-- serta Blora, Jawa Tengah. > > Kenyataannya, pemda tidak punya cukup uang untuk ikut mengelola minyak. > Pemda mengundang pihak ketiga. Kabupaten Bojonegoro, misalnya, mendirikan > PT > Asri Dharma untuk mengelola Cepu. Perusahaan ini menggandeng PT Surya > Energi > Raya milik Surya Paloh, pengusaha yang juga Ketua Dewan Penasihat Partai > Golkar. > > Menurut versi Widya, pemda seharusnya tidak ikut mengelola. Sebaiknya > pemda > mendapat jatah dari Pertamina. ''Semua kendali ada di Pertamina,'' > katanya. > Bila saham pemda masuk ke Pertamina, maka Pertamina menjadi mayoritas > tunggal, dengan kepemilikan saham 55%. > > Dalam kesepakatan itu, Widya tidak ikut tanda tangan. Yang nongol adalah > tanda tangan Martiono, tanpa nama. Hanya tertulis "ketua tim perunding > Blok > Cepu" dalam bahasa Inggris. Pada posisi wakil pemerintah tertulis Menteri > Koordinator Perekonomian plus tanda tangan Aburizal Bakrie di atasnya. > > Anehnya, tak ada tanda tangan pejabat penting lainnya yang selama ini > membidangi minyak dan gas. Misalnya Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu > Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Kardaya Warnika, atau Menteri Energi dan > Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro. > > Sedangkan dari pihak ExxonMobil terdapat tanda tangan pejabat dari Mobil > Cepu Ltd dan seorang Managing Director Ampolex Pte Ltd. Semuanya tanpa > nama > jelas. Ampolex adalah perusahaan asal Australia, mitra ExxonMobil di Cepu. > > Penolakan Widya atas hasil kesepakatan dengan ExxonMobil adalah salah satu > sikap ketegasannya kepada pemerintah. Tapi, bagi para menteri, sikap Widya > malah bikin pusing. Apalagi bukan kali ini saja Widya membangkang > perintah. > > Dalam kasus Karaha Bodas, Widya menolak membayar US$ 300 juta atas > kerugian > akibat pembatalan proyek ini. Meski di tingkat Arbitrase Internasional, > Indonesia dinyatakan kalah, Widya tetap ogah membayar sebanyak itu. > Menurut > dia, Pertamina hanya pantas membayar sekitar US$ 50 juta, sesuai dengan > biaya yang telah dikeluarkan Karaha. Kasus Karaha Bodas ini sampai > sekarang > belum kelar (lihat: Copot Pucuk, Cari Celah). > > Widya juga sempat dituduh sebagai biang keterlambatan pasokan bahan bakar > minyak, Juni lalu. Waktu itu, di beberapa daerah terjadi antrean panjang > kendaraan di SPBU. Menteri Keuangan, Jusuf Anwar, menyangka ada problem > manajemen pembelian BBM di Pertamina. > > Dalam kasus ini, Widya tak balik menyerang Jusuf. Tapi Widya menolak kalau > dikatakan ada masalah manajemen pembelian BBM. Ia hanya mengatakan, dana > untuk mengimpor BBM biasanya ditransfer ke Pertamina pada awal bulan. > Faktanya, uang untuk membeli BBM tidak cukup. Ketika terjadi kelangkaan > itu, > pemerintah kembali menyetor uang pada 24 Juni, sehabis sidang kabinet, > atas > perintah presiden. > > Besarnya kucuran uang dari Departemen Keuangan dengan kebutuhan Pertamina > memang kadang berbeda. Sebab Jusuf Anwar menggunakan harga minyak yang > dipatok anggaran. Sedangkan Pertamina membeli minyak berdasar harga pasar. > Saat ini, kelangkaan BBM sudah tidak terjadi lagi. > > Masih soal BBM, Widya juga pernah dituduh mendahului pemerintah, ketika > Pertamina menaikkan harga Pertamax dan elpiji, akhir tahun lalu. Ketika > itu, > pemerintah baru merencanakan menaikkan bensin dan solar. Kenaikan harga > Pertamax itu langsung diantisipasi masyarakat untuk memprotes rencana > kenaikan harga bensin dan solar. Pemerintah akhirnya menunda kenaikan > premium dan solar. Widya pun mendapat peringatan dari Sugiharto. > > Dalam hal ini, Widya sebetulnya tidak bersalah, sebab tanggung jawab > kenaikan harga Pertamax memang ada di Pertamina. Pasalnya, Pertamax tidak > mendapat subsidi dari pemerintah. Kalau harganya tidak dinaikkan, > Pertamina > bisa rugi hingga Rp 500 juta per tahun. Kekeliruan Widya saat itu, ia > tidak > berkonsultasi dengan menteri lain. Widya pun tidak melapor pada Sugiharto > ketika mengangkat direksi dan komisaris salah satu anak perusahaan > Pertamina. > > Sederet dosa Widya itu menyeretnya ke ujung jurang. Pemerintah kini tengah > menggodok nama-nama pengganti Direktur Utama Pertamina. Kali ini, proses > uji > kelayakan dan kepatutan tidak seperti biasa. Kata Sekretaris Menteri BUMN, > Said Didu, pihaknya tidak lagi menyodorkan daftar pendek calon kepada Tim > Penilai Akhir (TPA) seperti yang sudah-sudah. "Kelihatannya TPA sudah > punya > daftar sendiri," ujar Said. Kementerian BUMN menangani administrasinya > saja. > > Calon terkuat adalah Martiono, kawan serumah Widya di Pertamina. TPA yang > diketuai presiden itu dikabarkan sudah setuju dengan Martiono. Aburizal > dan > Jusuf > Kalla pun mendukung. Namun masih ada calon lain yang pantas > dipertimbangkan. > Antara lain, Direktur Jenderal Migas Iin Arifin Takhyan dan Kepala BP > Migas > Tubagus Haryono. Ketika dikonfirmasi, Martiono tidak berani menyatakan > kansnya untuk menjadi Direktur Utama Pertamina. ''Pejabat yang berwenang > saja belum menentukan, kok,'' katanya. > > Pengamat perminyakan, Kurtubi, menyatakan bahwa Martiono tahu isi perut > Pertamina. Saat menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina di bawah > Presiden > B.J. Habibie, Martiono dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan karyawan > dan > pejabat lain. ''Di saat senggang, dia kan pintar nyanyi. Direktur-direktur > lain nggak pernah menyanyi," ujarnya. > > Tapi Alvin Lie mempertanyakan mengapa harus Martiono. ''Apakah kita > kekurangan kader sehingga harus daur ulang?'' katanya sengit. > > Widya yang sedang menghadapi kemungkinan kehilangan jabatan mencoba tegar. > ''Saya anak tentara, hidup di asrama. Saya akan loyal dan bilang: yes > Sir!'' > > Rihad Wiranto, Astari Yanuarti, Hatim Ilwan, dan Arief Ardiansyah > [Laporan Utama, Gatra Nomor 41 Beredar Senin, 22 Agustus 2005] > > --------------------------------------------------------------------- > To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id > To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id > Visit IAGI Website: http://iagi.or.id > IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ > IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi > Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina > [at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id > Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) > Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) > Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) > Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau > [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) > Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) > --------------------------------------------------------------------- > >
-- Salam hangat Shofi
