saya agak bingung dengan liberalisasi ini...

yang jadi masalah : kalau ada monopoli seperti sekarang PLN/PDAM  ,
walaupun disubsidi PLN/PDAM tidak mempunyai dorongan untuk bekerja secara
lebih profesional
karena toh tidak ada saingan ( mau terima begini ya silahkan, enggak toh
enggak ada pilihan )...apalagi dengan kkn seperti sekarang
Kalau pasar bebas ( ada pesaing yang lain ) maka akan terjadi persaingan
dan harusnya harga kompetitif.....tapi kalau akhirnya mis: PLNA (PLN Asing
) menang karena lebih efesien dan bermodal besar...
atau lebih parahnya PLNA1,PLNA2 dsb bersatu dan mengalahkan PLN , maka
harga akan ditentukan oleh PLNA dan kembali ke monopoli lagi....dan akan
jauh lebih parah lagi karena pemerintah tidak punya kekuasaan apa -apa lagi
karena PLNA tersebut akan melibatkan negaranya juga untuk
negoisasi....(inget kasus geothermal)
Nah apa kita sudah siap dengan regulasi dan akibatnya.....

melihat pasar yang sebesar Indonesia ini pasti banyak investor asing yang
mau masuk.....paling tidak kalau Indonesia enggak bisa bayar pakai uang kan
ada pulau yang bisa diambil.....:-((
mengharapkan bangsa sendiri....??


Kartiko-Samodro

bbm sudah naik tapi listrik dan air malah mati terus..
komplit dah balikpapan



|---------+---------------------------->
|         |           <[EMAIL PROTECTED]|
|         |           id>              |
|         |                            |
|         |           04/10/2005 10:52 |
|         |           AM               |
|         |           Please respond to|
|         |           iagi-net         |
|         |                            |
|---------+---------------------------->
  
>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |                                                                             
                                               |
  |       To:       <[email protected]>                                       
                                               |
  |       cc:                                                                   
                                               |
  |       Subject:  Re: [iagi-net-l]  Bagaimana mematok harga minyak?  Was:Re: 
[iagi-net-l] Kemiskinan Turun 14 %              |
  
>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




Liberalisasi masalah BBM ini juga sama dengan di Listrik, harga
listrik juga akan mengikuti harga pasar ( sementara ini listrik
juga disubsidi) dan memberikan kepada semua pihak ( badan
usaha) untuk memproduksi dan dan menjual listriknya, karena
trasportasi setrum ini harus melalui jalan khusus ( Kabel/
Jaringan) maka, para produsen tsb harus mengikuti tender untuk
berapa dan kapan produksinya ( listriknya ) dibeli yang diatur
oleh suatu badan ( Bapetal ), ibaratnya seperti di bursa saham
, ada juga Bapepamnya, sewaktu waktu harga dan permintaan
berubah ubah ( multi seller multi buyer ). Namun rencana ini
gagal total ( bahkan Bapetalnya sudah diproper and tes segala)
, akibat di batalkannya UU 22/2002 ttg listrik oleh MK.(
sedangkan UU migas kan Tidak dibatalkan oleh MK). Akhirnya
untuk listrik ini kembali ke UU yang lama ( UU 15/1985) dimana
PLN memepunyai Hak Khusus ( monopoli) untuk menjual listriknya
ke konsumen langsung ( mungkin ini sama dg fungsi pertamina
dalam hal BBM sebelum ada UU MIgas ). Dalam seminar yang
diselenggarakan Oleh > API-MKI-Kadin , menteri ESDM telah
memeberikan patokan bahwa PLN hanya akan membeli listrik dari
para produsen listrik non PLN (IPP) seharga 450 RP / Kwh ( dg
1$=10.000 Rp maka harga tsb sama dg 4.5 cent dollar/Kwh).Dengan
harga beli segitu diharapakan masih ada keuntungan bagi PLN (
sebagai perusahaan)untuk dijual lagi ke konsumen baik itu rumah
tangga , industri atau yang lain.Unutk kasus BBM ini sesuai UU, Pemerintah
akan menjamin
ketersediannya dimanapun tempatnya di Nusantara ini, kalau
harga BBM yang ditentukan kemarin , ternyata untuk daerah yang
remote harganya bisa melonjak ( karena faktor transportasai)
maka selsish harga tsb akan di "tomboki" oleh pemerintah, bukan
oleh si Badan Usahanya ( baik itu BUMN maupun BUMS ), Mungkin.

Ism

> Sekedar menduga-duga, kalau harga bbm mengikuti harga pasar,
> kemudian banyak pemain asing yang masuk, maka pemerintah
> tidak perlu lagi mensubsidi melalui Pertamina. Pertamina
> mesti disapih untuk bersaing dengan kompetitor asing. Pada
> awalnya Pertamina diuntungkan dengan jaringan distibusi SPBU
> yang tersebar luas di seluruh pelosok. Di kota-kota besar
> barangkali Pertamina tergusur, di pinggiran atau di luar
> Jawa Pertamina mungkin bisa bertahan atau bahkan berkibar.
> Resikonya, di  pelosok bbm bisa lebih tinggi dari harga di
> kota-kota besar. Ini bisa dijadikan sumber keuntungan
> Pertamina untuk menutupi kekalahan persaingan di kota besar.
> Ujung-ujungnya udah dapat diduga, yaitu kenaikan harga bbm
> di mana-mana. Di negeri kita ini, privatisasi sama artinya
> dengan menaikkan harga. Tidak ada privatisasi yang
> menjadikan lebih murah.
>
> Untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi dari
> persekongkolan jahat di dalam menentukan harga,  barangkali
> pemerintah masih perlu menerapkan tarif dasar. Kalau masih
> juga tidak terkontrol, barangkali pemerintah masih harus
> menerapkan subsidi lagi untuk mengontrol harga, tapi tidak
> harus Pertamina, melainkan siapa saja yang bisa menjual
> minyak ke pemerintah dengan harga yang paling murah, untuk
> dijual ke pasar dengan harga khusus (dengan catatan: kalau
> pemerintah mau/mampu).
>
>
>
> BPJ
>
>
> "O.K Taufik" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Kalau semua pemain akan memasarkan BBM di Indonesia
> bagaimana harga minyak itu ditentukan?, akan dijual dengan
> harga dollar atau rupiah?. Bagaimana juga Pertamina sebagai
> pedagang akan mematok minyak mereka, karena selama ini masih
> membeli crude oil dari pasar bebas, pasti mereka akan
> kelimpungan, karena mengikuti harga minyak di pasar bebas
> dan menyesuaikan gonjang-ganjing rupiah terhadap dollar,
> dengan 800ribu barrel kekurangan pasokan konsumsi BBM dalam
> negeri yg diekspor apakah Pertamina akan melepas pangsa
> pasarnya tersebut dan diambil oleh
> Perusahaan lain?. Kalau begitu Pertamina hanya akan menjual
> dari jatah hasil crude oil dalam negeri yg hanya 600ribu
> barrel, apakah mereka akan tetap mematok harga crude oil ini
> berdasar harga patokan dunia? Atau supaya bersaing Pertamina
> mematok sendiri harganya..sehingga
> mempengaruhi harga BBM produk mereka lainnya?. Atau juga
> masihkah
> pemerintah menentukan harga minyak Pertamina? Sementara
> keperusahaan asing mereka tak punya wewenang untuk
> melakukannya.
>
> Hal lainnya, masihkah berharap ada persaingan harga BBM yg
> murah?...fakta-fakta yg ada, kalangan Industri akan
> diijinkan kementrian ESDM untuk membeli solar dari LN (harga
> solar dalam negeri 50 sen, Cina 30 sen, Thailand 45 sen).
> Dengan kenaikan BBM terbaru yg hampir 120%, apakah ini bukan
> akal-akalan pemerintah untuk menarik dana masyarakat untuk
> tambal sulam anggaran mereka?
>
> -----Original Message-----
> From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED]
>
> Sent: Monday, October 03, 2005 8:13 AM
> To: [email protected]
> Subject: Bagaimana mematok harga minyak? Was:Re:
> [iagi-net-l] Kemiskinan Turun 14 %
>
>
> saya dapet juga info dari antah-berantah..
>
> sebentar lagi Shell, Total, Exxon, de el el,..sudah bisa
> buka pom bensin sendiri.
> harganya kan sudah harga pasar, 1000 perak perliter,mungkin
> bisa dikear dengan 'efisiensi perusahaan asing tersebut.
>
> Bagaimana efisiensi di pertamina?
> Sudah siapkah bersaing, dengan raksasa-raksasa perminyakan?
>
>
>
>
>
>
>
>
> Rovicky Dwi
>
> Putrohari To:
> [email protected]
>
>
>
>
> ---------------------------------
> Yahoo! for Good
> Click here to donate to the Hurricane Katrina relief effort.
>



___________________________________________________________
indomail - Your everyday mail - http://indomail.indo.net.id



---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina[at]santos.com)
-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau
[EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------






This e-mail (including any attached documents) is intended only for the
recipient(s) named above.  It may contain confidential or legally
privileged information and should not be copied or disclosed to, or
otherwise used by, any other person. If you are not a named recipient,
please contact the sender and delete the e-mail from your system.



---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina 
(Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), 
Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke