Berbagai permasalahan di industri Migas ini mungkin salah satunya akibat
kebijakan baru, menyusul adanya UU Migas , meskipun pakai baju beragam (
Departemen , BHMN maupun BUMN ) yang sebetulnya semuanya sama sama
membawakan "Misi Negara /Pemerintah " dan meskipun sama sama "wakil
pemerintah" ternyata mempunyai sudut pandang yg berbeda beda.
Pembagian peran spt ini "hampir" terjadi di Industri Energi yang lain (
listrik) apabila UU nya tidak dibatalkan oleh MK ( UU No.20 / 2002 ) ,
dimana ada ( Departemen , BHMN ( Bapetal spt BP Migasnya ) dan BUMN ( PLN
spt Pertaminanya). Akhirnya setelah dibatalkan kembali ke UU lama ( UU No.15
/ 1985).
Dalam hal UU yg lama tsb . Pemerintah memberikan Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan "Hanya" kepada BUMN ( PLN) saja , bukan kepada Badan Usaha
/ Bentuk Usaha Tetap ( dalam UU yang dicabut tsb Usaha Ketenaga listrikan
bisa diberikan kepada siapapun /Badan Usaha diluar PLN). Nah disinilah peran
sentral BUMN yg mengendalikan Pengusahaannya.Semua Badan Usaha / Bentuk
Usaha Tetap( swasta / asing ) hrs "kulonuwun" dulu ke BUMN tadi untuk ikutan
mengelola / mengusahakan komoditi tsb. BUMN tadi ( yang diberi Kuasa oleh
Negara / Pemerintah ) punya posisi tawar yang kuat bisa bilang "ya" atau
"tidak".terhadap Badan Usaha/Bentuk Uasaha Tetap yang lain/asing.
Meskipun kedua UU tadi ( Migas dan Kelistrikan) dipermasalahkan di MK ,
Kenapa ya kalau UU Migas bisa diloloskan oleh MK tapi kalau UU Kelistrikan
dibatalkan oleh MK ? padahal felosofi penmgelolaan kedua komoditas negara
yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini di kedua UU tsb relatif sama .
Ism
Subject: Re: [iagi-net-l] Incentives needed in Indonesia oil and gas search
Abah,
yang pertama2 mengeluarkan statement (opini) adalah pers asing (REUTERs,
Bloomberg, dsb). nah pers kita kan lebih merasa percaya diri kalau
mengambil source-nya dari asing (pokok e bau asing adalah benar). Jadilah
opini-nya tergoreng seperti yang Abah resahkan itu, dimana fakta yang
terbalik itu menjadi kebenaran, bahkan "kebenaran"nya itu dipercaya oleh
para pemegang otoritas dan lebih sedihnya "kebenaran terbalik" itu juga
menjadi pegangan-e Pertamina, ini yang lebih amburadul. Sayangnya masalah
Information Route seperti ini tak masuk dalam RUU Penyiaran, kita
disibukkan dengan udel nya Sarah Azhari saja.
Bicara Cepu di Pertamina rasanya sama dengan bicara G-30S jaman Soeharto.
Walau "hak"nya blok Cepu adalah hak Pertamina, tapi semua bungkam, semua
gak ada yang bicara pada proporsi yang sepantasnya, sesuai haknya, semua
nurut pada Tim Pemerintah yang suaranya dianggap seperti Dewa yang gak
pernah punya salah, Tim yang tak pernah tau dunia bisnis minyak itu. Tak
ada yang mengkritisi rencana2 yang digembargemborkan ExxonMobil. Tak ada
yang bicara review biaya POD hingga 2 Milyar Dolar lebih didaerah onshore
yang secara infrastruktur sangat matang itu. Tak ada yang mempersoalkan
foreigners EM kudu naik chopper dari Juanda ke Bojonegoro. Tak ada yang
memberikan pendapat atas biaya H2S mengakibatkan cost operation sampai 2
kali lipat, dsb, dsb.
Haruskah nungggu Hugo Chavez? atau Ahmadinejad?
lam-salam,
ar-.
[EMAIL PROTECTED] wrote:
> >> Incentives needed in Indonesia oil and gas search
Date: 19/12/2005
--------------------------------------------------------------------------
------
Indonesia must find new ways to attract foreign investors to search for
Warnika said he hoped for a breakthrough soon in the dispute over who
will operate the Cepu field, Warnika said.
The field on Java island, which has the potential to raise Indonesia's
output by 20 percent, is one of Exxon's biggest undeveloped fields with
estimated recoverable reserves of 600 million barrels of oil
Rekans
Coba baca kalimat diatas , betapa jahatnya pers yang menjadikan
masyarakat (termasuk masyarakat awam di Indonesia) , jadi beranggapan
bahwa lapangan itu adalah miliknya ExxonMobil dan bukannya milik
Pertamina.
Ya , jelas investor lainnya menganggap ini suatu hal yang negatip,
dan ini bahkan digembar gemborkan seolah olah Pertamina meminta sesuatu
yang bukan haknya.
Kita sih tahu bagaimana a real story -nya , akan tetapi setelah dimasak
oleh pers , dan dimatangkan oleh oknum oknum (termasuk dari pemerintah)
sehingga seolah-olah justru Pertamina yang menghalangi proses ini.
Kan lucu , Pertamina diobok obok oleh kawan sekampungnya ,dengan alasan
alasan macam macam sedangkan Exxon Mobil dengan bantuan pemerintahnya
secara leluasa melakukan kampanye "company image"na dikoran koran.
Andaikan Bung Karno masih bisa mendengar dialam baka sana ............
mungkin beliau akan menyesal wafat terlau dini , Wallahualam
Si Abah.
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina
(Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau
[EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Yahoo! Shopping
Find Great Deals on Holiday Gifts at Yahoo! Shopping
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina
(Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]),
Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------
