Kalau aku tidak salah pernah denger ada studi tentang ekonomi kerakyatan
oleh Dosen ekonomi UGM kira kira di tahun 80 an , yang menyatakan bahwa
Masyarakat yang disekitar nya ada industri Pertambangan ( termasuk Migas)
justru kondisi ekonominya lebih jelek daripada yang berada didaerah agraris
( tdk ada SDA nya )
Menurut yang saya tangkap tadi di Trijaya ( mungkin salah Tangkap kali ) Pak
Ramson yg DPR dari PDIP (?) menyatakan bahwa kasus ini sudah ditingkat
Presiden keputusannya (bukannya tingkat menteri lagi) cuma kenapa kok lambat
sekali untuk memutuskannya ( ada kesan keragu raguan yg terus terusan )
karena toh sudah jalan dan kontrak sudah ditanda tangani, kalau mundur lagi
(dari awal lagi/dibatalkan) dikawatirkan ada masalah baru ( bisa kemungkinan
diarbitasekan) , keputusan harus diambil apapun hasilnya,demikian katanya.
kemudian dari Pak Kardaya , ada jawaban pertanyaan kira kira begini ,Bahwa
Cepu ini sudah lama dipegang oleh Pertamina, tapi setelah di overkan ke
Pihak lain baru ditemukan Cadangan besar tsb, yang kemudian sekarang ada
persoalan baru yang berlarut larut tsb.
Ism
Sebelum menanggapi nasib blok Cepu:
Kiranya saya ingin memberikan sedikit pandangan terhadap apa yg rakyat kita
alami selama ini hasil minyak bumi&gas, yang harusnya memberikan banyak
manfaatnya terhadap rakyat di republik ini:
waktu saya masih muda sekitar 20th yg lalu (wellsite),pada saat senggang
saya mencoba keliling/mengunjungi suatu perkampungan disekitar lapangan
minyak yang kalau pada saat itu pemerintahan benar2 memikirkan apa yang di
muat dalam pasal.30 UUD,maka tidak adalah hambatan2 untuk kelancaran operasi
suatu kegiatan perminyakan didaerah tersebut.
Sehingga ungkapan2 yg keluar dari masyarakat tsb sangat amat menyedihkan
(sbb:mulai dari kakek saya dulu ,jalan ini masih berlumpur dan datang
perusahaan yg mengambil minyak didaerah sini,saya saat ini udah besar tapi
jalan ini masih juga berlumpur.....!!!,dll).Apakah ini bukan suatu sindiran
terhadap penguasa negara ini...?
Lalu muncul kasus cepu...!!!,
Selagi pemerintah memang ngak punya daya untuk mememikirkan kesejahteraan
rakyatnya,
jalan yg berlumpur 20 th tidak akan menjadi Hotmix.
Keluhan2 kita saat ini terhadap blok Cepu kita ibaratkan seperti celetukan2
masyarakat disekitar lapangan minyak yang saya alami pada 20 th yang lalu.
Apakah ini yang dimaukan oleh pemikir2 negara RI pada awal republik ini
muncul..?
Sudah terlalu lama rakyat negeri ini mengalami penderitaan...!!,jangan lagi
lah....!!
sjn.
-----Original Message-----
From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED]
Sent: Monday, February 27, 2006 2:03 PM
To: [email protected]
Subject: Re: [iagi-net-l] Kasus Cepu :Mulailah dari evaluasi secara
ilmiah-akademis yang benar !
h
Vick
Kalau aku bisa nangis darah sebagai WNI danm kebetulan sebagai geologist
berkewarganegaraan Indonesia , maka saat inilah aku akan nagis darah.
Tapi apa cukup nangis darah ?
Tentunya kita tidak bisa mengubah apapun yang kelak akan ditetapkan
oleh Pemerintah ( ??????????? apa iya Pemerintah masih bisa yaaa ???).
Kita semua harus memakai "cepu tragedi" (kalau lah ini mau dikatakan
demikian), sebagai pelajaran paling mahal bagi Bangsa Indonesia , agar
hal ini tidak terjadi lagi.
Bagaimana ???? Saya serahkan kepada Anda - Anda untuk menentukan nasib
Bangsa Indonesia agar kita tidak dicaci maki oleh anak cucu kita .
Semoga.
Si-Abah.
_________________________________________________________________________
"Mungkin yang ditulis Mas Syaiful Jazan ada benarnya. Pada akhirnya
mungkin putusan politis yg dipergunakan dalam memutuskan operatorship
Cepu Block."
On 2/27/06, Syaiful Jazan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Sudah kelihatan dengan jelas bahwa block Cepu sarat dengan nuansa
Politisnya,jadi apapun kehendak kita semua tidak akan terlaksana,dan
sebaiknya ikuti aja dan biarkan masyarakat setempat yang akan menentukan
nantinya,yang penting agar hydrocarbon segera bisa dimanfaatkan.
sjn
Mulailah dari evaluasi secara ilmiah-akademis yang benar !
Technical Background
Sejak awal saya selalu berusaha mencari dan berusaha memberikan
informasi yang berdasarkan atas penelaahan secara ilmiah-akademis.
Salah satunya krono-logis, melihat urut-urutan terjadinya benang kusut
dalam kerangka waktu. Juga pendekatan saintifik akademis harus lebih
didahulukan dalam setiap evaluasi. Banyak istilah-istilah yg
merancukan dalam keputusan lanjut yg menjadikan keputusan tidak tepat.
Awalnya saya sangat keberatan ketika banyak menyebutkan BanyuUrip
sebagai Giant Field. Tentunya ada kaidah-kaidah tertentu dalam
menyebutkan Giant Field. Pertama perhitungan dengan kaidah ilmiah dan
akademis yg benar. Apakah benar "dia" sebesar angka itu. Kedua apakah
angka itu masuk dalam kategori Giant Field ?
Istilah giant field hanya utk satu individu lapangan, bukan kolektif
dalam satu block. Jadi tidak ada istilah Giant Block. Lapangan Banyu
Urip-pun sudah membusang (mirip kasus busang dengan exagerasi
reserves).
Konsekuensi logis dari pemberian istilah ini saja sudah akan
memberikan dampak yg cukup berat ketika kelanjutan proses ini berjalan
alot dengan munculnya kalimat "Mampukah Indonesia mengelola GIANT
field". Beberapa komentar bernuansa politis serta merta bermunculan.
Apakah Pertamina mampu, apakah orang Indonesia mampu. Nuansa inipun
sudah mulai sarat dengan muatan politis dan kepentingan.
Hanya dengan istilah ini saja sudah akan sangat memojokkan Pertamina
bahkan secara khusus keahlian bangsa Indonesia. Disisi lain ada
beberapa yg menganggap bahwa teknologi untuk mengelola giant field
adalah teknologi canggih. Tentunya anggapan ini sudah menjadi
kelirumologi. Teknologi yg dipergunakan untuk memproduksi lapangan
giantpun bukan secanggih teknologi NASA bukan ? Teknologi mengelola
lapangan besar sudah dibuktikan mampu dikerjakan oleh perusahaan
nasional. Medco berhasil mengembangkan lapangan dengan kondisi mirip
(carbonates reservoir di Selatan Sumatra). Istilah giantpun
terpelintir untuk mempengaruhi keputusan.
Hukum
Proses lain yg berjalan paralel dengan evaluasi teknis adalah
perjalanan kasus hukum yg dimulai sejak awal daerah ini dioperasikan
oleh Humpuss, sebagai TAC contract area. Namun situsasi politik dalam
negeri yg berubah serta awal dari sebuah kesalahan dalam "awarding"
the block yg semakin runyam. Dahulu, sekitar tahun 90an ketika aku
masih bekerja di LASMO New Venture, pernah terbesit issue bahwa
daerah-daerah prosepct di daratan Pulau Jawa hanya akan dioperasikan
oleh perusahaan nasional. Namun keputusan2 kemaren menjadikan impian
yg masih issue tersebut buyar. Pada prinsipnya PSC (Production Sharing
Contract) ini mirip BOT (Build Operate and Transfer). Artinya pada
akhir kontrak daerah tersebut dikembalikan dahulu ke negara. Proses
perpanjangan yg aslinya dalam setiap kotrak "optional"-pun sudah
terpelintir menjadi sebuah "keharusan" demi menjaga masuknya investor
asing. Sesuatu yg seharusnya sebuah pemberian approval perpanjangan
diplintir menjadi "dispute". Bener-bener pemelintiran kontrak yg
akhirnya membuyat.
Ekonomi
Pada saat berlangsungnya "negosiasi" (maaf dalam tanda kutip karena
bisa saja yg terjadi adalah pemaksaan :), kondisi perekonomian di
Indonesia sedang carutmarut juga kondisi kondisi politis ygtegang
menjelang pemilihan presiden langsung. Busung lapar-pun pernah diusung
sebagai issue untuk sesegera mungkin mendapatkan income dengan
mengocorkan minyak dari lapangan-lapangan ini. Harga minyak yg
melambungpun menjadikan keinginan ini semakin berubah menjadi "nafsu"
untuk sesegera mungkin mengucurkan minyak. Namun pada saat ini dan
hari ini semua sudah melupakan si korban "busung lapar" yg namanya
pernah dicatut dalam "negosiasi".
Keekonomian ini tentunya bisa saja sebagai dasar dalam memutuskan.
Tentunya setelah memiliki angka cadangan yg diperoleh dari kaidah
ilmiah dan akademis diatas. Bila angka-angka cadangan dan keekonomian
sudah siap, mungkin lebih mudah memutuskan siapa diantara kemungkinan2
perusahaan-perusahan EP yg paling banyak memberikan manfaat ekonomi
pada negara, pada bangsa Indonesia. Tentunya hanya dengan adu POD-lah
(POD=Plan Of Developement) yang paling tepat. Belum tentu Pertamina
memberikan yg terbaik buat negara dan bangsa, belum tentu ExxonMobil,
bisa jadi third option company (bukan diantara keduanya). Namun
keputusan cara inipun juga tidak pernah terjadi.
Politis.
Karena beberapa langkah awal sudah terpelintir (twisted), maka
memutuskan dengan kaidah bisnis sudah menjadi begitu sulit. Aspek
bisnispun sudah tercoreng, bahkan aspek hukum yg harus dijunjung
terkena cipratan noda, dimana TAC berubah menjadi PSC menjadi preseden
buruk di dunia perminyakan. Masing-masing yg bertikai menggunakan
segala cara untuk memperoleh bagian. Keputusan inipun akan melukai
semua pemain-pemain industri migas di Indonesia. Mulai dari aspek
ilmiah-akademis, aspek hukum, aspek ekonomi semua runyam karena
politis.
Nah apa yg bisa kita pelajari dari kasus ini ?
Saya selalu mengajak untuk memulai dari menelaah sesuai kaidah "ilmiah
akademis" dalam memulai setiap assesment. Sebagai seorang yg selalu
kekeuh dengan memulai evaluasi sesuai kaidah ilmiah akademis dan juga
praktisi di bidang migas, terus terang saya malu. Ya malu .... mengapa
keputusan yg seharusnya diawali dengan landasan pemikiran
ilmiah-akademis dan evaluasi keekonomian yg benar "terpaksa" harus
diputuskan secara politis.
I lost my power !
Salam
RDP
"power = ability to make descision"
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina
(Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau
[EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina
(Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau
[EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------
-----
This message has been certified virus free by Medcoenergi Antivirus
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina
(Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau
[EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina
(Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]),
Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------
