abdul mutalib masdar <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Selasa, 14 Maret 2006
19:54 WIB
Struktur Organisasi Blok Cepu Tidak Efisien
JAKARTA--MIOL: Struktur organisasi Blok Cepu yang menempatkan tenaga-tenaga
ahli asing di posisi kunci dinilai tidak efisien karena akan membengkakan biaya
operasional.
Demikian antara lain kesimpulan diskusi yang diadakan Ikatan Ahli Geologi
Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), di Jakarta,
Selasa (14/3). Hadir sebagai pembicara diskusi, anggota Komisi XI DPR dari
Fraksi Reformasi, Dradjad H Wibowo.
Juru bicara IAGI dan HAGI, A Mutalib Masdar mengatakan, kesepakatan
pengelolaan Blok Cepu tidak mencerminkan proporsi yang maksimal bagi tenaga
ahli Indonesia dalam menduduki posisi kunci. Semestinya, pengelolaan Proyek
Cepu dari mulai tingkat ahli hingga teknis pelaksana sebanyak-banyaknya
diduduki tenaga lokal.
"Dari sisi kemampuan teknis, tenaga ahli dalam negeri keberadaannya cukup
diakui di mancanegara. Terbukti, ada lebih dari 80 orang ahli perminyakan dan
geologi Indonesia bekerja di perusahaan minyak Malaysia. Masih ada puluhan lain
yang bekerja di Timur Tengah, Eropa dan Amerika Serikat," paparnya.
Dalam pengelolaan proyek-proyek semacam Proyek Cepu-pun, tenaga ahli
Indonesia terlibat secara penuh. Mutalib mengambil contoh Proyek Lapangan Mudi
dan Sukowati oleh JOB Pertamina-Petrochina East Java, sebanyak 99% tenaga ahli
dari Indonesia/Pertamina.
Menurut Mutalib, anggota IAGI dan HAGI yang tercatat bekerja di Pertamina
terdiri dari 187 lulusan S2 dan S3 dari berbagai perguruan tinggi terkemuka AS
dan Australia. Selain itu, masih ditambah sebanyak 1.115 orang S1 lulusan
perguruan tinggi terkemuka Indonesia dan luar negeri yang dipastikan mampu
menunjang pengembangan Blok Cepu.
Di sisi lain, adanya posisi Deputi General Manager dan Wakil Manager, tidak
lazim dikenal di dunia perminyakan. Umumnya, para General Manager dan Manager
tidak memiliki wakil dan langsung membawahi tingkat teknis pelaksana.
"Struktur organisasi Proyek Cepu itu tidak efisien dan hanya akan
menghambur-hamburkan biaya," ujarnya.
Sementara itu, Dradjad juga mengatakan, pos-pos yang mendadak ada tersebut
menimbulkan kesan penyelesaian masalah pengelolaan Blok Cepu seperti kompromi
politik. Padahal, biaya tinggi yang timbul nantinya akan menjadi beban negara.
Dradjad menegaskan, sebagai anggota DPR, jika ada rencana memakai hak angket
di kalangan legislatif terkait masalah penyelesaian Cepu, dia pasti akan turut
menandatangani. (Ndy/OL-06)
----------------------------------------
Sumber: Media Indonesia Online
---------------------------------
Yahoo! Travel
Find great deals to the top 10 hottest destinations!
