Tadinya aku ya bertanya-tanya Tetapi kalau dilihat lagi barangkali mungkin saja .... :)
2008/1/28 Andang Bachtiar <[EMAIL PROTECTED]>: > Kang awang, ada yang sedikit mengganjal: > > 1. Apa benar adanya raja-raja kecil di daerah telah menyebabkan biaya tinggi > operasi migas sehingga menaikkan cost recovery? Aku koq agak susah > memahaminya. Bagaimana kira-kira back-up data penunjangnya koq sampai > didapatkan kesimpulan seperti itu? Apakah raja-raja kecil beserta aparatnya > itu "memalak" operasi migas di daerah sedemikian rupa sehingga biaya yang > dikeluarkan untuk E&P jadi membengkak cukup signifikan sehingga dijadikan > contoh kambing hitam CR yang naik terus sementara produksi turun terus? > Mohon pencerahan: berapa persen jumlah biaya "pemalakan" oleh raja-raja > kecil tersebut dibandingkan dengan keseluruhan peningkatan ongkos produksi > (dan eksplorasi tentu saja)? Timbulnya raja-raja kecil ini salah satunya adalah dengan munculnya kekritisan daerah dalam mensikapi pembangunan (maksudte eksplorasi-exploitasi) di daerah kekuasaannya. :) Kekritisan memang ada banyak positipnya, salah satunya menjadi mengerti apa hak dan kewajiban, serta konsekuensi yang akan diperolehnya. Dalam hal ini tentusaja yang menjadi permasalahan adalah di darat (onshore). Akan lebih mudah alau nanti dibandingkan saja antara yang beroperasi di onshore dan ofshore. Seberapa mahal operasi onshore dibanding offshore. Dan kalau memang dugaannya munculnya "raja kecil", bisa juga dibandingkan antara 5-10 tahun lalu sebelum ada "penobatan raja" dibanding saat ini. Dengan demikian akan terlihat efek riil seberapa besar perubahannnya. Nah, tentunya angka saja tidak cukup karena angka CR juga akan berbanding lurus dengan harga minyak. Nantinya mesti ada faktor normalisasi dengan harga minyak. > 2. "Sebagian operator menunda pemboran sumur2 E&P-nya karena biaya tinggi di > daerah". Apakah secara resmi (dan faktual) memang alasan utama penundaannya > seperti itu? Kalau memang masalahnya seperti itu, nampaknya memang data > penunjang resmi-nya harus segera diungkapkan kepada Menteri ESDM dan Pak > SBY, supaya dengan jelas juga mereka dapat menyodorkan fakta tersebut ke > Gubernur, Bupati, dan Walikota daerah penghasil migas sebagai bagian dari > bahan "teguran", yang notabene juga merugikan daerah penghasil migas > sendiri, karena turunnya produksi dan naiknya CR membuat bagian "BagiHasil" > mereka menjadi berkurang. "Gangguan lokal" yang mungkin akan mempengaruhi biaya salah satunya RIG yang harus ndongkrok menunggu proses "peradilan" setempat. Kan pernah ada tuh, rakyat yang mengehentikan jalannya pengeboran. Tetapi juga harus adil looh, berapa jumlah RIG atau 'field facility' yang terhenti operasinya karena protes 'raja kecil' dengan rakyak kecil juga ini. Ini pasti menambah biaya, tetapi jumlahnya ya akan terukur dengan pasti, wong biaya rig perhari juga sudah jelas kok. Tetapi bener aku stuju usulan Pak ADB, kalau kita bisa memberikan data pendukung yang akurat sebaiknya memang harus dibuka, sehingga semua akan melihat bahwa memang gangguan 'rakyat kecil' ini berakibat kecil atau berakibat 'rakyat besar' berang karenanya. salam RDP > > Salam > > Andang Bachtiar > Anggota Dewan Pakar > Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas > > ----- Original Message ----- > From: "Awang Satyana" <[EMAIL PROTECTED]> > To: <[email protected]>; "Forum Himpunan Ahli Geofisika Indonesia" > <[EMAIL PROTECTED]>; "Eksplorasi BPMIGAS" > <[EMAIL PROTECTED]> > > Sent: Monday, January 28, 2008 9:50 AM > Subject: Re: [iagi-net-l] Fwd: [IndoEnergy] Indonesian MPs Consider Closing > Oil, Gas Regulators Due to Poor Performance > > > > Issue baru yang lama. > > > > Produksi turun terus sementara cost recovery naik terus tidak bisa segera > > diterima secara hitam putih, banyak sekali hal terkait kepada itu. > > Reformasi yang ceritanya diinginkan semua rakyat itu telah membentuk raja2 > > kecil di daerah yang telah menyebabkan biaya tinggi operasi migas - ini > > menaikkan cost recovery, nah itu satu contoh saja faktor yang terkait. > > Karena biaya tinggi di daerah, sebagian operator menunda pemboran sumur2 > > produksi dan eksplorasinya, sumur2 produksi hanya terealisasi 70- 80 %, > > sumur2 eksplorasi tak sampai 70 %. Apa akibatnya ? Produksi menurun, > > penemuan lapangan baru menurun. Tentu ini tak diberitakan kan ? Tetapi, > > orang yang memahami dengan baik industri migas akan tahu duduk perkara > > sebenarnya. > > > > Pengurusan persetujuan di BPMIGAS lama sehingga menurunkan produksi > > minyak ? He2... lucu membacanya. Proses persetujuan di BPMIGAS juga telah > > diaudit oleh lembaga independeden internasional sertifikasi ISO dalam > > empat tahun terakhir ini. Dan, BPMIGAS terus mencari cara bagaimana agar > > persetujuan terus disederhanakan tanpa mengurangi ketelitian. Di group > > saya di BPMIGAS, operasi boleh dijalankan sebelum persetujuan resmi > > diberikan, tetapi pekerjaan tersebut harus disetujui dulu secara teknis > > dan anggaran. Aturan2 procurement pun terus dibenahi sehingga tak > > berbelit2 tetapi tetap menampung azas keadilan. > > > > BPMIGAS memerlukan evaluasi yang hati2 atas usulan2 KPS seperti usulan > > sumur2 eksplorasi di blok produksi dan semua usulan POD (plan of > > development). Banyak kan kasus POD bila "harus segera disetujui karena > > hal2 tertentu yang "politis" (katakanlah begitu) telah berdampak buruk > > merugikan negara sebab cadangan yang diajukan ternyata jauh di bawah > > kapasitas produksi yang telah terpasang. Saya tak perlu menyebut lapangan2 > > mana saja di Indonesia yang begitu, tetapi itu telah sangat merugikan > > negara. > > > > Evaluasi yang hati2 tak bisa dilakukan dalam waktu cepat tentu, mestinya > > semua orang mengerti hal ini. Telah banyak kasus2 merugikan negara akibat > > hal ini. > > > > Minyak langka, masyarakat ngantri minyak di mana2. Ini bukan salah BPH > > Migas, memang kan pasokan minyak sedang dikurangi agar masyarakat tak > > terlalu bergantung lagi ke minyak. Penggantinya adalah gas elpiji. Kalau > > gas elpiji pun langka, nah maka itu yang harus dipertanyakan ke BPH Migas > > atau Pertamina. > > > > Sebagian masyarakat kita pun kepedulian sosialnya kurang, tengah kedelai > > langka dicari, baru2 ini polisi berhasil menemukan gudang ratusan ton > > kedelai di Jawa Timur, sengaja ditimbun karena harganya sekarang sedang > > meroket. Tak jarang kan masyarakat pedagang berbuat hal serupa untuk > > minyak dan gas elpiji ? > > > > Untuk dipahami, jangan sekedar melihat di permukaan. > > > > salam, > > awang > > > > Rovicky Dwi Putrohari <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Wah issue lagih > > > > RDP > > > > ---------- Forwarded message ---------- > > From: IndoExplo > > Date: Jan 28, 2008 10:04 AM > > Subject: [IndoEnergy] Indonesian MPs Consider Closing Oil, Gas > > Regulators Due to Poor Performance > > To: [EMAIL PROTECTED] > > > > http://www.redorbit.com/news/business/1227941/indonesian_mps_consider_ > > closing_oil_gas_regulators_due_to_poor/index.html > > > > Posted on: Thursday, 24 January 2008, 06:00 CST > > Indonesian MPs Consider Closing Oil, Gas Regulators Due to Poor > > Performance > > Text of report in English by influential Indonesian newspaper The > > Jakarta Post English-language website on 23 January > > > > The People's Representative Council (DPR) is weighing [up] the > > possible closure of upstream oil and gas regulator BPMigas and > > downstream regulator BPH Migas due to decaying administrative > > performance and failures to meet targets. > > > > The deputy chairman of the DPR Commission VII overseeing energy and > > mineral resources, Sutan Batughana, said here Tuesday [22 Jan] the > > commission would hold several discussions with oil and gas investors > > operating in Indonesia to hear their opinions on the regulators' > > performance to determine whether closure was necessary. > > > > "We have received reports that the performance of these two bodies > > has worsened, for example, in the process of securing business > > permits and we want to verify this with the business actors," > > Batughana said after the first closed meeting with oil and gas > > contractors on Tuesday. > > > > "Some have complained the process to secure approval from BP Migas > > for budget spending on exploration and exploitation activities (now > > takes longer than) when Pertamina controlled the sector, and that > > this has hampered our oil production," Batughana, who led the > > hearing, said. > > > > He also referred to BP Migas' failure to increase the nation's oil > > production despite a sharp increase in recovery costs. > > > > He said the recovery costs repaid by the government to oil block > > contractors in recent years had continued to increase despite the > > decline in the country's oil production. > > > > Figures from the Energy and Mineral Resources Department show the > > amounts being paid out by the government under the cost recovery > > system surged from USD 7.63 billion in 2005 to USD 9 billion in 2006, > > even though output declined during that period from 1.06 million > > barrels per day to 1.04 million barrels per day. > > > > One rumour in circulation holds that after accusations of failing to > > do his job, BPMigas chairman, Kardaya Warnika, will be replaced by > > the current director of upstream oil and gas development at the > > Energy and Mineral Resources Department, Priyono. > > > > Lawmakers also discussed BPH Migas' failures in the distribution of > > oil and gas in the downstream sector, particularly kerosene, as it > > was now considered scarce in the market. > > > > "We may disband the body if it proves to be failing in guaranteeing > > supply for the public, because that's its job," Batughana said. > > > > BPMigas and BPH Migas were formed as independent bodies in charge of > > regulating the oil and gas sector under the 2002 Oil and Gas Law, > > which liberalised the sector and ended state oil and gas company > > Pertamina's monopoly. > > > > The chairman and members of the two bodies are installed by the > > president with the consent of the legislative body. > > > > Tuesday's meeting was attended by oil and gas companies Pertamina, > > Royal Dutch Shell and UK-based BP. In the next meeting, the > > commission will continue the hearing by summoning other oil and gas > > companies. > > > > Originally published by The Jakarta Post website, Jakarta, in English > > 23 Jan 08. > > > > (c) 2008 BBC Monitoring Asia Pacific. Provided by ProQuest > > Information and Learning. All rights Reserved. > > > > Source: BBC Monitoring Asia Pacific ---------------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta No. Rek: 123 0085005314 Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bank BCA KCP. Manara Mulia No. Rekening: 255-1088580 A/n: Shinta Damayanti IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi --------------------------------------------------------------------- DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event shall IAGI and its members be liable for any, including but not limited to direct or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting from loss of use, data or profits, arising out of or in connection with the use of any information posted on IAGI mailing list. ---------------------------------------------------------------------
