Izin Pabrik Semen Gresik di Pati Langgar Aturan TEMPO *Interaktif*, Semarang - Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengabulkan gugatan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tentang sengketa surat izin penambangan daerah (SIPD) No. 540/052/2008 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pati untuk pendirian pabrik PT Semen Gresik di Pati.
Majelis hakim yang terdiri dari Mawarni Maria, Mahtuh Effendi, dan Agus Susilo menyatakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Amdal harus dilihat secara sistematis dan tidak parsial. "Walaupun di lampiran pertama tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai eksplorasi, tapi dalam lampiran kedua menyebutkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdekatan dengan kawasan lindung wajib amdal," kata Mawarni Maria saat membacakan putusan di PTUN Semarang, Kamis (6/8). Surat keputusan yang dikeluarkan Kabupaten Pati pada 5 November 2008 ini berisi izin melakukan penambangan batu kapur seluas 700 hektare di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Sukolilo, Desa Tompegunung dan Desa Sumbersoko di Sukolilo Kabupaten Pati. Namun, izin untuk pabrik PT Semen Gresik ini keluar sebelum ada amdal. PTUN Semarang mewajibkan tergugat (Kabupaten Pati) untuk mencabut surat keputusan tentang surat izin penambangan daerah tersebut. Selain itu, hakim juga menilai bahwa kawasan kars memiliki nilai stategis dan menuntut etika lingkungan di dalam pengelolaannya. Dalam Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo, menyatakan bahwa Kawasan Perbukitan Batu gamping yang terletak di kecamatan Sukolilo sebagai kawasan kars. Dalam pengajuan gugatan ini, Walhi menguasakan kepada Tim Advokasi Peduli Lingkungan yang terdiri dari Siti Rakhma Maryherwati, [YLBHI-LBH Semarang], Yusuf Suramto [LPH YAPHI], Ign Heri Hendro Harjuno [LPH YAPHI] Iki Dulagin [WALHI]. Siti Rakhma dari LBH menyatakan dengan keputusan ini maka semua kegiatan terkait rencana pendirian pabrik PT Semen Gresik di Pati harus disusun ulang. "Karena izin awalnya bertentangan dengan undang-undang," katanya. Koordinator Society for Health, Education, Environment and Peace (SHEEP) Jawa Tengah, Husain, mengaku tidak menduga jika PTUN mengabulkan gugatan dari kelompok yang menolak pendirian Semen Gresik itu. "Terus terang kami kaget," katanya. Sebelumnya, Husain dan kawan-kawan memperkirakan hakim PTUN tidak akan mengabulkan gugatan tersebut. "Sebelumnya kami perkirakan akan kalah," kata aktivis yang selalu menolak pendirian pabrik semen ini. Kuasa Hukum Kantor Perizinan Kabupaten Pati, Heri Hariyadi, mengaku kecewa dengan putusan PTUN tersebut. Menurutnya, surat izin ekplorasi tidak bertentangan dengan undang-undang karena surat izin tersebut bisa keluar tanpa menunggu amdal. Sedangkan yang perlu amdal adalah surat izin ekploitasinya. "Kalau ekplorasi perlu amdal, maka investor akan lari semua," kata Heri. Pendapat ini, kata dia, berdasarkan pada Peraturan Menteri LIngkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Recana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan analisi mengenai dampak lingkungan hidup. Selain itu, kata Heri, sejak awal sejumlah bukti dan saksi juga menyatakan bahwa ekplorasi tidak butuh amdal. "Yang butuh amdal pada saat ekploitasi," katanya. Kuasa Hukum PT Semen Gresik, Fredich Kunari, mengaku sulit mengerti logika yang dipakai hakim dalam memutus persoalan ini. Fredich menilai surat izin ekplorasi tidak perlu ada amdal terlebih dulu. "Kalau eksploitasi memang butuh (amdal)," katanya. Baik Heri maupun Fredich sama-sama belum bisa menentukan langkah selanjutnya atas putusan tersebut. "Kita mau rapat dan pelajari (putusan) terlebih dulu," kata Heri. Hakim PTUN memberikan waktu hingga 14 hari kepada Pemerintah Kabupaten Pati dan PT Semen Gresik untuk menentukan sikap. Saat ditanya apakah akan mengajukan banding, Fredich menyatakan, "Kami masih pikir-pikir dulu." ROFIUDDIN Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/08/06/brk,20090806-191185,id.html Walhi Apresiasi Putusan Menolak Semen Gresik JAKARTA, KOMPAS.com — Jaringan Nasional Advokasi Tolak Semen Gresik mengapresiasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Jawa Tengah yang mengabulkan gugatan mereka, yang diwakilkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). "Walhi menggugat izin operasi pertambangan PT Semen Gresik di Kabupaten Pati. Dan dinyatakan diterima seluruhnya oleh PTUN Semarang," kata Direktur Walhi Berry Nahdian Furqon. Menurut Berry, obyek sengketa Walhi dan PT Semen Gresik adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berwujud Surat Keputusan tentang Izin Penambangan Daerah (SIPD) No 540/052/2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati kepada PT Semen Gresik tertanggal 5 November 2008. "Isi pokoknya adalah mengenai izin melakukan penambangan batu kapur seluas 700 hektar, yang terletak di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Sukolilo, Desa Tompegunung, dan Desa Sumbersoko yang berada di wilayah kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati," ungkap Berry. Lebih lanjut, ia menuturkan ada 4 alasan PTUN akhirnya memutus SIPD PT. Semen Gresik cacat hukum. Pertama, SIPD PT Semen Gresik tidak memiliki Amdal sehingga bertentangan dengan beberapa peraturan. Kedua, mengancam pelestarian lingkungan hidup, mengingat wilayah yang akan ditambang adalah daerah karst. Ketiga, obyek sengketa memengaruhi lingkungan sosial dan budaya berupa konflik sosial antarmasyarakat, budaya rukun, guyub hilang karena adanya konflik. Keempat, melanggar azas umum pemerintahan yang baik karena pemerintah tidak menerapkan prinsip keterbukaan dan kebijakan dalam pengambilan keputusan. "Putusan ini juga sangat penting dalam melindungi kepentingan lingkungann hidup. Dan tentunya menjadi preseden hukum bagi kasus-kasus lingkungan hidup yang lain yang kita tahu arahnya sudah skeptis," tandas Berry. Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/08/07/12215480/walhi.apresiasi.putusan.menolak.semen.gresik .
