Semua pagi ini terekspose sebagai headline dengan judul "Penambangan Memprihatinkan" Kompas edisi cetak hari ini.
Kenapa sisi positif penambangan selalu kalah dengan sisi negatifnya ya? Salam, WA -- Hidup itu sederhana. Berani bermimpi lalu mewujudkannya 2010/1/25 ET Paripurno <[email protected]> > kawan, > lainnya juga tersirat di sini.... > salam > > et > > ----------------------------------------- > > > http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/24/02400981/jalan.sunyi.si.pejalan.kaki > > Jalan Sunyi Si Pejalan Kaki > > Minggu, 24 Januari 2010 | 02:40 WIB > > Maria Hartiningsih & Brigitta Isworo Laksmi > > Ibarat pejalan kaki, ia mengenali dengan baik setiap kelok dan > kerikil. Jalan yang dipilih itu tak banyak dilalui orang karena rumit > dan membuatnya harus selalu berjaga. > > Sebagai pejalan kaki, Hendro Sangkoyo (53) bisa merasakan nestapa dan > luka sejarah dari orang-orang yang ditemui, yang ia sapa sebagai > ”kakek-nenek, ayah-ibu, keponakan, cucu” di kampung-kampung di sudut > Nusantara; dari wilayah terdalam Kalimantan sampai Papua, Maluku, > Kepulauan Sunda Kecil, dan Bali. Ia selalu berhenti untuk tinggal > selama beberapa waktu. > > Perjalanan itu dilakukan Yoyok—begitu ia disapa—sejak awal tahun > 1980-an, di sela tugas-tugas akademis yang harus ia selesaikan sebagai > tanggung jawab atas pilihannya. > > Namun, semua atribut keilmuwanan itu ia lepaskan karena gelar akademis > tak punya relevansi dengan pembelajaran tanpa akhir sebagai proses > hidup. Hati dan pikirannya senantiasa terbuka untuk mendengar > penuturan para tetua dan pemangku di sudut-sudut kepulauan di > Nusantara ini. > > ”Pengetahuan mereka tentang alam sekitar, tentang kehidupan dan > penghidupan sungguh luar biasa,” ujarnya, di Jakarta beberapa waktu > lalu, ”Ada yang bisa membaca suara air, berdialog dengan alam untuk > tahu kapan hujan terakhir turun, menengarai sesuatu terjadi di hulu > dari rasa air, dan segala macam.” > > Itulah living knowledge, yang tak ada tempatnya di dalam seluruh > praksis dan diskursus modernisme. Sayangnya, pengetahuan itu dibaca > keliru oleh para antropolog Barat. > > Maka, ”Bagi saya ilmu dasar adalah bahasa, bukan matematika, kimia, > dan fisika,” kata Yoyok, ”Pengetahuan dituturkan dengan bahasa. Saya > sependapat dengan Chomsky (Noam Chomsky, pemikir, ahli linguistik dari > Massachusetts Institute of Technology, AS), semua bahasa > merepresentasikan pengetahuan. Yang perlu diperkenalkan adalah ruang > bertuturnya sehingga ia masuk ke sistem mana pun tidak asing.” > > Ruang bertutur itu menolak semua kaidah positivistik yang membedakan > mana sains, mana bukan sains. Anggapan hanya ada satu otoritas yang > berhak menafsirkan kebenaran, mengutip dialognya dengan Chomsky, > dibangun pemerintah imperial untuk mendorong pemahaman bahwa kemajuan > harus dimunculkan dari luar. Dampaknya adalah ilusi keterbelakangan > yang tertanam begitu lama di bawah sadar hampir setiap warga bangsa. > > Krisis berkelanjutan > > Perjalanannya menyusur sudut-sudut tak bernama dalam peta besar > wilayah negara, memperjelas penglihatannya tentang praktik-praktik > pemusnahan kultural yang terus terjadi, khususnya lewat dogma tata > ruang yang dibawa lembaga internasional sejak tahun 1955-an. > > Dogma dari chronotype yang sama sekali berbeda itu diadopsi begitu > saja oleh para pengurus publik, tanpa mempertimbangkan karakteristik > sosial-ekologis-geografis pulau-pulau di Nusantara. > > ”Posisi sungai yang semula di depan dan menjadi pusat kehidupan > diputar ke belakang sebagai tempat sampah,” ujarnya, dengan nada > sinis, ”Di depan, di buat jalan ke surga, atas nama kemajuan. Itulah > infrastruktur yang asal dibuat.” > > Sistem ekonomi-politik mengubah wajah dan kondisi lingkungan > sosial-ekologis kampung-kampung di banyak wilayah. Yoyok menengarai > tapak kerusakan sejak tahun 1987. Rezim deforestasi terpimpin > menganggap hutan hanya sepetak tanah yang hendak diambil rentenya, > atas nama ”kesejahteraan rakyat”. Seluruh konteks sejarah > sosial-ekologis dari keberadaan dan kedudukan hutan dalam konteks > fenotipikal pulau diabaikan. > > ”Saya menemukan banyak sungai mati dengan cara sama,” ungkapnya, > ”Mula-mula diblok dengan jalan logging, sungainya kolaps dalam > tujuh-delapan tahun. Enggak usah jauh-jauh ngomongin highway 115 di > Brasil. Semua terjadi di sini.” > > Gempuran kebijakan pembangunan yang eksesif di Kalimantan, misalnya, > menyebabkan proses dehumanisasi, kemiskinan dan pemiskinan, termasuk > kerusakan sosial-ekologis. Rehabilitasinya rumit karena telanjur > menciptakan keterasingan di tanah sendiri. > > ”Saya tanya kepada beberapa anak muda di sana, kapan terakhir masuk > sungai, ada yang menjawab mungkin tujuh, delapan bahkan 12 tahun > lalu,” ungkap Yoyok. > > Pada saat bersamaan, praktik pemberdayaan komunitas indigenous justru > mengadopsi sistem ekonomi uang yang sebenarnya membunuh secara > sistematis kekuatan mereka. ”Karena tidak dihubungkan dengan basis > produksi-konsumsi bahan-bahan energi orang-orang di kampung Dayak > itu,” jelasnya. > > Dari semua ini, apa yang ingin Anda sampaikan? > > Krisis sosial-ekologis sudah berlangsung sejak lama dan masih terus > berlangsung karena pada dasarnya manusia punya kecenderungan suicidal. > Makin pintar, makin merusak (pada beberapa kesempatan, ia > mengungkapkan kerisauannya atas pembalakan yang terus terjadi terkait > perubahan tata guna lahan hutan menjadi lokasi pertambangan dan > perkebunan sawit skala besar, berizin resmi). > > Tetapi krisis itu tak dilihat sebagai krisis. Semua penyebab krisis > dianggap sebagai ceteris paribus. Lalu tiba-tiba perubahan iklim yang > dianggap sebagai satu-satunya krisis, padahal itu hanya pertanda lebih > akhir dari seluruh kerusakan dan tak bisa dilihat hanya sebagai > persoalan lingkungan. Krisis yang sebenarnya terjadi jauh lebih dalam, > tetapi tanggapan dari level mana pun, jauh lebih parah dari sekadar > menyangkali. > > Ekonomi sebagai panglima > > Menurut Yoyok, orang lebih meributkan soal perubahan iklim karena > Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Konvensi Perubahan > Iklim (UNFCCC) menaruh perubahan iklim sebagai krisis Bumi. Ia > dianggap sebagai krisis karena mengancam ekonomi global. > > Itu saja? > > Hanya itu alasan terkuat sehingga disebut krisis global. Padahal > krisis sehari-hari orang biasa begitu mendalamnya. Krisis ini bukan > krisis yang definisinya kita baca di kamus Webster, seakan-akan ada > awal dan akhirnya. Krisis saat ini punya sejarah panjang. Di zaman > penjajahan yang brutal, di Afrika, dibuat kartel-kartel, semua > pengetahuan indigenous dibakar, tetapi itu dikatakan bagian dari > proses kemajuan. > > Dalam tata ruang, sama saja. Urbanisasi tidak dianggap sebagai krisis, > tetapi tahapan dalam kemajuan umat manusia. Akibatnya, eksodus masif > dari desa ke kota terus terjadi. Jalan raya ibarat jalan kemajuan. Di > Amerika Latin, kegagalan ekonomi dua dekade yang melahirkan teori > depedensia itu bagaimana? > > Oleh karena itu, krisisnya sosial-ekologis, pakai garis penghubung, > tak bisa dipisahkan sosial dan ekologis. Ontologinya tak benar kalau > manusia berada di luar alam. > > Kalau kita baca hati-hati laporannya Nicholas Stern (tentang ekonomi > perubahan iklim, Red), yang paling banyak dikutip adalah ”Kalau Anda > tak melakukan apa-apa, GDP dunia akan turun 30 persen”. > > Dalam pertemuan World Business Council for Sustainable Development di > Kopenhagen, tahun lalu, saya menyimak, seluruh cerita tentang adaptasi > perubahan iklim adalah cerita tentang aset manajemen dan asuransi. > > Proses sosial selalu diperlakukan sebagai faktor ekstra, yang dibaca > belakangan, seperti dalam laporan assessment Panel Antarpemerintah > mengenai Perubahan Iklim (IPCC). Krisis di meja perundingan tentang > perubahan iklim dimulai dari COP 6 di Den Haag, Belanda, dan COP 6+ di > Bonn, Jerman. Di situ mulai terlihat pemisahan kesejarahan. > > Dari situ pula masuknya langkah offsetting, cerita tentang satu ton > karbon dari kegiatan industri bisa digantikan dengan satu ton karbon > yang bertengger di pohon, dan lain-lain. Semua dilihat dari sisi > suplai. Pandangan seperti ini bisa ditelusuri dari literatur tahun > 1920-an. > > Rumit > > Tawaran pendekatan krisis sosial-ekologis dalam perubahan iklim, > menurut Yoyok, tidak tergantung pada pengambil keputusan. ”Mayoritas > subyek perubahan ada di lapangan, bukan di gedung-gedung para pengurus > negara,” sambung Yoyok. > > Itu sebabnya, dalam skema belajar Sekolah Ekonomika-Demokratik (SED > atau SDE), yang dituju adalah merombak praktik sosial orang biasa dan > praktik institutional para pengurusnya. > > Yoyok percaya, ”sekolah” adalah jembatan penghubung kedua hal itu. > ”Sekolah” adalah moda belajar bagaimana menautkan kembali > fondasi-fondasi belajar supaya ruangnya makin terbuka bagi sebanyak > mungkin orang biasa. Di situ orang menuturkan seberapa dalam krisis > sosial-ekologis dalam kehidupan mereka dan bagaimana menghadapinya. > > ”Praktik-praktik itu yang kita pelajari,” ia melanjutkan, ”Kepala > sekolahnya adalah orang-orang yang committed di dalam seluruh proses > perubahan. Dalam pemahaman SED, Munir alm adalah kepala sekolah.” > > Namun diakui, prosesnya jauh lebih rumit karena perubahan itu bukan > terjadi dalam suatu kondisi yang dipilih, melainkan dalam kondisi yang > secara langsung digeluti. Tapi, bukankah itu merupakan kelanjutan dari > masa lalu karena tradisi dari generasi yang sudah mati senantiasa > menghantui yang masih hidup? > > > > > 2010/1/25 Rovicky Dwi Putrohari <[email protected]>: > > Sisi Ironis Pertambangan > > > http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/25/0242141/sisi.ironis.pertambangan > > Senin, 25 Januari 2010 | 02:42 WIB > > > > Oleh Singgih Widagdo > > > > Pertambangan masih menjadi primadona penggerak ekonomi Pulau > > Kalimantan. Aktivitas penambangan pola shovel dan truk, 24 jam > > berlangsung tanpa henti. > > > > Hutan sebagai sumber daya alam (SDA) yang vital untuk kehidupan justru > > dilupakan. Belum lagi bicara karbon, satu hektar hutan mampu menyerap > > karbon 200-350 ton. Memang ironis, aktivitas eksplorasi pertambangan > > sering kali berbenturan dengan konservasi SDA. > > > > Bicara soal Kalimantan, dalam hal kerusakan lingkungan, siapa yang > > harus bertanggung jawab? > > > > Keserakahan > > > > Pemanfaatan SDA untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup manusia, alam > > masih bersahabat. Namun, saat SDA dijadikan komoditas tanpa batas, > > alam punya jawaban sendiri. Saat ini, harga hasil tambang sebagai > > komoditas bergerak begitu fluktuatif. Bukan hanya atas perhitungan > > statistik penawaran dan permintaan, tetapi juga lebih pada permainan > > spekulan dalam pasar komoditas tambang. Tidak disadari pelaku > > penambangan, kondisi ini menyeret semua aktivitas pertambangan masuk > > ke ruang keserakahan. > > > > Sejak UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok > > Pertambangan sampai diberlakukan otonomi daerah, izin kuasa > > penambangan (KP) hanya berjumlah 650-an. Akibat terbukanya kebijakan, > > diperkuat ekstrimnya harga komoditas pertambangan, jumlah KP kini > > hampir 8.000-an, di luar yang ilegal. Dulu, sebagian komoditas > > pertambangan, seperti batu bara, ditempatkan sebagai energi vital dan > > strategis sehingga pemerintah pusat terlibat. Kini, batu bara dinilai > > sekadar komoditas. > > > > Pada dasarnya, secara teknis, aktivitas pertambangan mustahil dapat > > dioperasikan pada luasan konsesi kecil. Ada batasan minimal untuk > > infrastruktur opera- si penambangan , khususnya untuk praktik > > penambangan yang baik. Saat luasan kecil dipaksakan operasi, mulailah > > terjadi kerusakan di sekitar areal tambang yang berpotensi merusak > > bentang alam. Pertambangan yang awalnya dibangun untuk meningkatkan > > kesejahteraan, sekarang terbalik akibat eksploitasi SDA yang sama > > sekali tak mengindahkan lingkungan. Kualitas lingkungan mengalami > > penurunan, bahkan menuju kehancuran. > > > > Berbeda dengan penambang skala kecil, penambang skala besar, pemilik > > kontrak karya (KK), dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu > > bara (PKP2B) lebih mampu mengendalikan dampak kerusakan lingkungan. > > Sebetulnya, faktor manusia berperan penting karena rencana eksplorasi > > dan eksploitasi, sampai penutupan tambang, selalu diaudit pihak-pihak > > kompeten. Namun, meningkatnya jumlah KP tak dapat dihindarkan saat > > harga batu bara terus naik. > > > > Ini lebih diperparah oleh pemilihan kepala daerah secara langsung yang > > membutuhkan biaya besar. Muncul sikap pragmatis sebagian kepala daerah > > yang terpilih untuk mengejar keuntungan. Perhitungan tatanan unsur > > lingkungan diabaikan. Kegiatan investasi hanyalah jalan legal > > memperbesar pendapatan asli daerah, selain untuk keuntungan > > pribadi/kelompok. Daerahpun berlomba mencari alternatif penerimaan > > daerah. > > > > Bagi pemda memang tak mudah menemukan alternatif potensi daerah yang > > secara instan membawa hasil signifikan. Kekayaan alam yang ada di > > depan mata akhirnya memicu semaraknya izin tambang baru. Perilaku > > keserakahan ”raja kecil” tidak dapat dihindarkan, bahkan pemerintah > > pusat kehilangan kendali. > > > > Dukungan politis pemda, sikap abai terhadap ekosistem, kurangnya > > tenaga inspektur tambang, serta eksplorasi dan eks- ploitasi > > pertambangan mengakibatkan morfologi dan fisiologi berubah tanpa > > rencana, pencemaran sungai, pemotongan vegetasi serampangan, dan > > munculnya potensi erosi dan longsor. Optimalisasi SDA meleset. Dalam > > jangka panjang, selain masalah lingkungan, muncul pula masalah sosial, > > ekonomi, maupun budaya yang seolah jadi tanggung jawab ”raja kecil” > > berikutnya. > > > > Solusi ke depan > > > > Masalah Kalimantan akibat aktivitas pertambangan yang kurang > > terkontrol sudah sedemikian kompleks. Namun, upaya memperbaiki harus > > terus diperjuangkan. Solusinya, mustahil terselesaikan dengan > > keluarnya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, ataupun peraturan pemerintah > > yang sampai saat ini belum semuanya keluar. > > > > Saat ini perlu audit lingkungan tambang secara lebih menyeluruh, > > memperbesar jumlah inspektur tambang. Dari jumlah izin usaha > > pertambangan (IUP), bahkan perlu sekitar 1.000 inspektur tambang untuk > > lima tahun ke depan. Selain itu, pemerintah pusat ataupun daerah harus > > tegas, tanpa kompromi, mendorong penegakan hukum, terutama kepada > > pengusaha yang jelas-jelas merusak lingkungan. > > > > Berlakunya UU Minerba terbaru mengharuskan laporan izin KP, lokasi, > > kandungan, dan luasan agar wilayah pertambangan (WP) segera > > diselesaikan pemerintah pusat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. > > Informasi WP, wilayah pertambangan negara (WPN), dan wilayah > > pertambangan rakyat harus secepatnya keluar sebagai masukan dalam tata > > ruang nasional. Pola lelang menjadi transparan. > > > > Di sini, good governance akan terwujud. Akuntabilitas, transparansi, > > dan partisipasi masyarakat menjadi tiga prinsip penting. Ini lebih > > akan mempertegas untuk menilai legalitas suatu tambang sehingga tak > > ada lagi kompromi dan tawar menawar dalam urusan IUP. Akhirnya, dengan > > berkurangnya dampak kerusakan lingkungan, tujuan konservasi akan > > tercapai, kepentingan nasional dalam mencadangkan komoditas yang > > bernilai vital dan strategis dapat dikendalikan, khususnya untuk > > memenuhi kepentingan kebutuhan nasional, selain tentunya kepentingan > > politis atas WPN yang berada di wilayah perbatasan negara. > > > > Singgih Widagdo Direktur Indonesian Coal Society (ICS) > > > > > -------------------------------------------------------------------------------- > > PP-IAGI 2008-2011: > > ketua umum: LAMBOK HUTASOIT, [email protected] > > sekjen: MOHAMMAD SYAIFUL, [email protected] > > * 2 sekretariat (Jkt & Bdg), 5 departemen, banyak biro... > > > -------------------------------------------------------------------------------- > > Ayo siapkan makalah....!!!!! > > Untuk dipresentasikan di PIT ke-39 IAGI, Senggigi, Lombok NTB, 4-6 > Oktober 2010 > > Deadline penyerahan makalah - 15 Februari 2010 > > > ----------------------------------------------------------------------------- > > To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id > > To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id > > Visit IAGI Website: http://iagi.or.id > > Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: > > Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta > > No. Rek: 123 0085005314 > > Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) > > Bank BCA KCP. Manara Mulia > > No. Rekening: 255-1088580 > > A/n: Shinta Damayanti > > IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ > > IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi > > --------------------------------------------------------------------- > > DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information > posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event > shall IAGI or its members be liable for any, including but not limited to > direct or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting > from loss of use, data or profits, arising out of or in connection with the > use of any information posted on IAGI mailing list. > > --------------------------------------------------------------------- > > > > > > > > -- > [email protected] > [email protected] > > "hidup adalah ibadah, yang tidak mengenal kalah atau menang" > > > -------------------------------------------------------------------------------- > PP-IAGI 2008-2011: > ketua umum: LAMBOK HUTASOIT, [email protected] > sekjen: MOHAMMAD SYAIFUL, [email protected] > * 2 sekretariat (Jkt & Bdg), 5 departemen, banyak biro... > > -------------------------------------------------------------------------------- > Ayo siapkan makalah....!!!!! > Untuk dipresentasikan di PIT ke-39 IAGI, Senggigi, Lombok NTB, 4-6 Oktober > 2010 > Deadline penyerahan makalah - 15 Februari 2010 > > ----------------------------------------------------------------------------- > To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id > To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id > Visit IAGI Website: http://iagi.or.id > Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: > Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta > No. Rek: 123 0085005314 > Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) > Bank BCA KCP. Manara Mulia > No. Rekening: 255-1088580 > A/n: Shinta Damayanti > IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ > IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi > --------------------------------------------------------------------- > DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information posted > on its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event shall > IAGI or its members be liable for any, including but not limited to direct > or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting from loss > of use, data or profits, arising out of or in connection with the use of any > information posted on IAGI mailing list. > --------------------------------------------------------------------- > >
