FYI ----- Forwarded Message ----- From: Morry Infra <[email protected]> To: [email protected] Cc: Muhammad Napoleon Ghozali <[email protected]> Sent: Tuesday, 18 September 2012, 10:44 Subject: Re: [IATMI-ME] Pernyataan Wamen ESDM Tentang Pertamina dan terkait Blok Mahakam
Pak Napoleon... tolong di-broadcast tanggapan Pak Wamen ini... Semoga menghilangkan ke"suudzon"-an kita masing2 kalau ada. Salam, Morry Infra ---------- Forwarded message ---------- From: Rudi Rubiandini <[email protected]> Date: 2012/9/14 Subject: Re: Pernyataan Wamen ESDM Tentang Pertamina dan terkait Blok Mahakam Temens, Membaca komentar di millis mengenai kasus Blok Mahakam, saya tersenyum sendiri, sampai istri saya penasaran, disangkanya saya dapet emeil dari seseorang yang dia pantas "cemburui". Walaupun saya menyadari sepenuhnya bahwa kita ini sangat bervariasi masa lalunya, kecenderungan untuk "melihat" SIAPA bukan APA yang dibicarakan masih melekat, tentu kedepan harus diperbaiki, sehingga kita bisa lebih terfokus pada esensi dan tidak terlalu banyak hilang waktu untuk membicarakan personifikasi, yang bisa terjerumus pada su'udzon. Saya masih percaya bahwa : 1. Kehadiran KKKS asing adalah KETERPAKSAAN dan bukan keinginan siapapun di negeri Indonesia yang merdeka ini. 2. Negara bukan pemerintah bukan pula Pertamina, artinya cinta negara adalah berfikir dan berfihak pada kebaikan negara jangka panjang, tidak selalu baik pada pemerintahan saat ini (yang kadang mengedepankan jangka pendek), tidak juga selalu menguntungkan BUMN dalam hal ini, bisa saja kita punya beberapa BUMN yang bergerak di bidang migas, tidak harus dipaksakan pertamina as it is. 3. Faktor Modal, adalah kendala terdepan dan menjadi penghadang yang menjadikan tidak seluruh lahan migas saat ini dikelola sendiri sejak awal. 4. Faktor Data, adalah kendala berikutnya dalam pengembangan lapangan, terutama untuk proyek baru yang sangat prospek. Terutama data reservoir dan data bawah tanah lainnya, dengan sangat ketat KKKS menyimpan "data kunci" dengan rapat. kita bukan bicara Peraturan atau keharusan ideal, kita lihat fakta. Sebagai contoh, dimana yang memegang data penting tadi lapangan Siak yang akan habis tahun depan ? bagaimana dg lapangan Arun, bagaimana dengan Lapangan Natuna, dan bagimana dengan data 20 lapangan yang akan habis masa kontraknya dalam waktu dekat ini ? Maka pelajarannya : 1. Contohlah Keberhasilan PHE-ONWJ, pengambilalihan dilakukan dengan soft landing, sebelum kontrak berakhir pertamina "berkorban" masuk kedalam system BP dengan membeli sharenya, sehingga pada saat kontrak habis tinggal take off dengan enak. 2. Janganlah contoh cara PHE-WMO menunggu sampai akhir kontrak, karena berharap dapat 100%, malah jadi bancakan berbagai pihak, yang korban negara, karena produksinya turun diakhir kontrak dan lambat diawal kontrak. 3. Kasus BOB-BSP terlalu dominan kedaerahannya mengalahkan Pertamina sehingga sistem manajemennya tidak bisa lari. 4. Kasus Cepu yang sudah mundur lebih dari 4 tahun dari rencana, berapa banyak kesempatan negara untuk mendapatkan revenue hilang selama 4 tahun tsb, karena Pertamina (BUMN) bukan sebagai operator dan bagian daerah tergadaikan pada pemodal asing. Maka beberapa skenario yang menguntungkan negara harus diambil dalam kasus Mahakan, antara lain pilihan : 1. Bila punya uang, Lakukan seperti PHE-ONWJ saat ini, sehingga ada waktu 5 tahun sebelum menjadi Operator. Setelah 2017 Pertamina pemilik 100%, karena pemerintah punya kewenangan untuk memberikan kepada BUMN. 2. Bila TIDAK punya uang, Kerjasama dg operator lama dengan dominasi share di BUMN sejak kontrak habis 2017, beri waktu 5 tahun kontraktor asing untuk mengoperasikan maka sisa kontraknya bisa BUMN yang mengoperasikan. Perkembangan yang saya tahu adalah : 1. TEPI dengan Pertamina sudah menjalin hubungan B2B yang harmonis, dan memilih versi-2, dimana Domestik dapet 51% dan asing 49%, sehingga Pertamina 51%, kemudian Total 24,5% serta Inpex 24,5%. 2. Karena muncul daerah harus dapet 10%, maka total/inpex beranggapan termasuk dalam domestik, sehingga pertamina 41%, daerah10% karena sesama domestik. sedangkan pertamina meminta yang daerah dianggap beban baru sehingga harus dibagi dua, yaitu menjadi Pertamina 46%, total 22%, inpex 22%, daerah 10%. permasalahan ini belum tuntas sedang dilakukan Negosiasi. 3. Karena saat kontrak berakhir seluruh fasilitas milik negara, bisa saja Negara menghibahkan kepada Pertamina dan daerah sehingga akan sangat ringan atau malah gratis dalam permodalan, sedangkan total/inpex tentunya harus memasukan modal segar. Tiba-tiba humas pertamina "berkoar" siap mengambil alih 100% blok mahakam saat berakhir kontrak TITIK tanpa ba-bu. Maka wartawan bereaksi, yang tentunya harus saya jawab : 1. Pertamina jangan jalan sendiri, sebaiknya bergandengn dengan kontraktor lama (kita sudah pilih versi-2 karena keterbatsan modal). 2. kalau hanya mengoperasikan lapangan lama yang sekarang sudah mulai terjun bebas produksinya, maka bagaimana mungkin negara bisa diuntungkan dengan harapan naiknya produksi ? maka prospek lapangan baru dan lead baru yang ada di saku KKKS harus bisa dimanfaatkan negara dengan mengawinkan pertamina dengan operator lama, karena kita akan sangat sulit mendapat data (benar-benar usefull) untuk pengembangan lead baru tersebut. Namun sebaliknya bila sudah ada kepastian maka sisa 5 tahun bisa langsung dipakai untuk memulai lead baru tersebut dikembangkan. Kalau kita berbicara fakta, tinggalkan dalam fikiran kita bahwa dengan peraturan dan orang di pemerintahan kita bisa"mendapatkan" data penting dimaksud, mungkin jumlahnya tidak sampe 1% tapi sangat penting, yang 99% nya diberikan kepada pemerintah. 3. Cerita Pertamina menjadi produser ke-3 adalah topik yang berbeda, saya jelaskan kepada wartawan saat KESDM raker seminggu lalu yang menampilkan tabel susunan produser migas, dimana posisi pertamina adalah ketiga. 4. untuk no(3) tsb, Challange diberikan kepada pertamina untuk menjadi nomor SATU, karena memiliki WK yang paling luas, bisa saja setiap DOH (SBU) adalah satu PSC sendiri sehingga punya 5-7 Pertamina yang ramping dan bersaing satu sama lain, atau sesuai permen 06/2010 lepaskan lapangan yang dianggap tidak produktif dan tidak mau dikembangkan, istilahnya " jangan dikangkangi aja tapi tidak dibor, karena akan marah mertua ". Nah wartawan mengemasnya seperti itu, he. . he. .he. . kalau saya sih sudah biasa diplintir-plintir, sejak jaman Lapindo (seperti mas Azwah dan mas Rusdi perhatikan). Hati-hati dengan nasionalisme buta mengatasnamakan Cinta Negara. Salam Semangat Selalu, RRR Rudi Rubiandini R.S. Petroleum Engineering ITB > >__,_._,___-- >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >IATMI Middle East (Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Komisariat Timur >Tengah) > >Website: >http://www.iatmi.or.id/iatmi/komisariat.php?id=12 >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ IATMI Middle East (Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Komisariat Timur Tengah) Website: http://www.iatmi.or.id/iatmi/komisariat.php?id=12 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
