Selamat pagi IAGI netters: Saya meng-quote penjelasan sebelumnya dari beberapa ban hitam IAGI dengan maksud mencoba mencerna / menginterpretasi apa-siapa yang menurut saya tidak kasat mata dalam hal ini yang sepertinya kurang tersentuh dan saat ini sedang tertawa-tawa di atas sana melihat air lumpur jadi semakin keruh.
*** Pak ADB menyebutkan secara ringkas sejarah uu migas 22/2001: "Dulu itu krn Pertamina jadi "raja" dan banyak korupsinya maka kekuasaannya dipreteli sbg alasan utama u/diajukannya UU Migas 22/2001 oleh konspirasi IMF dan MNC2 migas. <DELETED>. Pak Luthfi menyebutkan hal serupa di email terpisah: "<DELETED>. Standing Baihaki terhadap RUU Migas ini ikut kapal pemerintah, Pertamina menjadi pasif. Akhirnya RUU Migas ditetapkan sebagai UU Migas 22/2001. Makin terlihat peran asing yang kuat dalam proses kelahiran UU Migas 22/2001 melalui badut2 politik kelas tinggi <DELETED>." Lalu di email lain pak ADB menulis: "Keberpihakan thdp asing di hulu migas kayaknya memang nggak cocok diterapkan sbg dasar argumen pembubaran BPMigas <DELETED> BPMigas juga yg kena imbas ... Padahal sbnarnya yg berperan disitu level politik-nya biasanya lebih tinggi ... Aparat2 di Ditjen Migas, Menteri dan Wamen dan tentunya sampai ke atasnya di SBY, malahan merekalah yang memainkan bidak2 catur <DELETED> ..."mengijinkan" pihak2 asing itu mendominasi <DELETED>. Di email terpisah pak Awang menjelaskan senada dengan email pak ADB sebelumnya bahwa: "BPMIGAS produk UU Migas 22/2001 yang kata orang2 pro-asing, sehingga BPMIGAS juga dicap pro-asing, maka dibubarkan, inkonstitusional bahasa hukumnya, padahal itu alasan yang dicari-cari saja <DELETED>. *** Jadi timbul pertanyaan dari saya yang awam politik: #apakah ada kemungkinan terjadinya repeated history dimana the invisible hand(s) plus konspirasi tingkat tinggi -yg juga mungkin melibatkan asing- memanfaatkan MK sebagai pion..?" Semoga saja tidak, karena jika betul... hmmm ... berarti betul-betul badut politik yang omong kosong doang. ##politikus2 dan pemegang kekuasaan yang terhormat tersebut berteriak mengajak untuk melawan hal-hal yang "pro-asing". Saya lantas mengasumsikan mereka ini adalah pro non-asing alias pro-nasional alias pro-rakyat ... Nah rakyat yang mana nih..? Rakyat Indonesia keseluruhankah? Golongan tertentukah? Parpol tertentukah? Apa jangan-jangan nasional yang lain? Ahhh.., sepertinya kondisi perpolitikan tanah air jauh lebih unpredictable daripada kondisi bawah permukaan. ...saya terakhir kali berinteraksi dengan rekan seprofesi (ex) BPMigas khususnya pada pertemuan WP&B hampir 2 tahun silam saat saya masih merupakan karyawan di salah satu K3S. Saya sangat menaruh respek bagi ibu/bapak rekan (ex) BPMigas (subsurface) saat itu yang telah bekerja seprofesional mungkin dengan tetap mengedepankan fungsi kontrol selaku perpanjangan tangan pemerintah. Buat ibu/bapak rekan di (ex) BPMigas: seragam boleh ganti, NIP boleh berubah, instansi boleh lain nama. Tapi tetaplah kedepankan profesionalitas dan jangan sampai ter-demotivasi akan hal ini. Rekan sekalian di mata saya merupakan salah satu contoh nyata yang BUKAN pro-asing ..! salam TETAP semangat, Andi Salahuddin. Powered by VulsaQu®
