Kilas-ESDM (22/11) dan komentar2 bebas penyeimbangnya: MIGAS
-Pemerintah siapkan rencana induk pengembangan infrastruktur migas di seluruh wilayah Indonesia. (Mana mungkin bisa bener merencanakan kalau potensi migasnya saja tdk jelas ketahuan?) -Ditjen Pajak bakal revisi aturan PBB eksplorasi migas (Jangan menyerah begitu saja. Di sektor pertambangan: PBB tsb cukup rasional koq. Turunkan saja besarannya, jangan hapus samasekali. Tp jangan juga gila2an menerapkan tarif sembarangan. Kayak preman bego yg gak ngerti beda bemo dan mobil sedan) -Pengapalan Donggi 2015 (15 th sejak discovery? Ckckckckckck!!! Luar biasa ruwetnya E&P migas Indonesia. Selamat u/ESDM dan semua jajaran yg berhasil meng-ulur2 proses shg economic migas kita jadi kedodoran) -Total E&P kesulitan temukan tambahan cadangan migas di Blok Mahakam. (Gpp gak ketemu skrg, nanti saja 2017 pas dipegang Pertamina mudah2an ketemu cadangan tambahan berlipat jumlahnya) -Pertamina bangun pipa BBM utk lengkapi Bandara Sepinggan. (Semntara antrian beli solar dan premium mengular panjang di sepanjang jalan Samarinda-Balikpapan: provinsi penghasil migas yg tak prnah dpt cukup migasnya u/kebutuhan lokal. Kalau di Jkt antrian spt ini setiap hari, pasti sdh banyak demo di jalanan - pdhl Jakarta bkn pnghasil migas utama andalan) -Investasi migas laut dalam harus dpt insentif. (Seharusnya juga dipertimbangkan u/beri insentif berupa hasil2 studi regional, spec2 survei melengkapi pengetahuan mengurangi resiko eksplorasi, dan kalau perlu pemboran2 stratigrafi!! Jangan cuma invesment credit, bagi hasil yg lebih besar, atau term2 ekonomi lainnya saja. Kreatifitas non-economics kita koq kayaknya sdh decline - mungkin krn pejabat2 kita juga makin tdk mengerti apa yg kita punya dan bgmn memanfaatkannya untuk bargaining dg para pemegang konsesi di lapangan?) -Utk akuisisi PGN, Pertamina hrs siapkan Rp 70 trliun Saham PGN terhempas isu akuisisi. (Nah, ini dia. Eksperimen Menteri BUMN yg bekas tukang koran. Perusahaan negara vs perusahaan negara yg seringkali kelakuannya spt Perusahaan2 yg tdk saling mengenal, kmudian bersaing saling menjatuhkan untuk sebesar-besar kemakmuran kantong sendiri. Pdhl sbnarnya seharusnya mrk ada dan berusaha untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sekedar prusahaan. Dari kantong kiri ke kantong kanan! Mau akuisisi keq, mau merger keq, mau skedar bergandengan: harusnya lancar dan aman2 - itu khan urusan strategi intrnal efisiensi Kemen BUMN. Dan mrk semua adlh sekedar kaki tangan. Sudahlah, jangan pula diperpanjang! Selesaikan! -Menentang program EOR, Direktur Pertamina EP diganti. (Semua bisa bilang: demi bangsa dan negara, demi sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Tp sbenarnya yg terjadi: tdk ada satu kesepahaman yg sama ttg bgmn menjalankan Pertamina itu spy demi bangsa dan negara dan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat kita itu terlaksana. Yg terlihat malahan: kepentingan2 golongan, kelompok, partai, faksi, bisnis sempalan saling tumpang tindih menguatkan-menjatuhkan. Dan di atas itu semua: mafia minyak tertawa sampai terjengkang-jengkang. Selama pemerintah (baca: Cikeas!) membiarkan saja Pertamina jadi sapi perahan berbagai kelompok kepentingan, maka selama itu pula kita tidak akan pernah bisa melihat kemajuan. Dirut Pertamina Persero saja bisa diatur-atur Menteri, apalagi cuma Dirut Pertamina EP. OK, Lam, kalau memang tidak mau tandatangan krn melawan semua akal sehat dan aturan formal, lengsermu dr Pertamina EP adlh lengser elegan! Lanjutkan!!!) Jtbening, 24 Nov 2013 ADB - Merdeka!!! Powered by Telkomsel BlackBerry®
