Kalau saya tidak salah pembentukan bpbd sudah diwajibkan..danb biasanya pemda2 mengalokasikan anggaran memang masih bervarasi ,sesuai dengan Kemampuan daerah. Daerah yang sangat terlambat membentuk.bpbd salah satnya adalah kab tapanuli selatan, ketahuan padda saat gn sinabung meletus. Seharusnya bpbn mempunyai anggaran yang lumayan.
Sent from Samsung Mobile <div>-------- Original message --------</div><div>From: Rovicky Dwi Putrohari <[email protected]> </div><div>Date:24/12/2014 16:40 (GMT+07:00) </div><div>To: IAGI <[email protected]>,MBencana <[email protected]> </div><div>Subject: [iagi-net] Revolusi Mental Kebencanaan (Rutin) </div><div> </div>Revolusi Mental Kebencanaan (Rutin) Tidak semua bencana datang mendadak. Undang-undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu ke hidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi diatas tidak menyebutkan apakah peristiwa itu terjadi berulang-ulang dan ditempat yang sama atau tidak. Artinya fenomena banjir di Jakarta menjadi sebuah kejadian yang masuk kategori bencana dan penganggulangannya menggunakan mekanisme (SOP) menghadapi bencana. Perlu Revolusi Mental Menghadapi Bencana ! Banjir Jakarta sudah rutin dan semua maklum. Memang terasa aneh sebuah kejadian merugikan yang sudah diketahui dimana akan terjadi, diketahui kapan terjadi, dan sudah terjadi berulang-ulang masih dalam kategori bencana dengan pendanaan rutin oleh nagara. Seolah-olah tidak ada proses pembelajaran. Bentuk bantuannya berupa santunan, perbaikan dilakukan untuk menghindari dampak sesaat itu. :-( “Pakdhe, kalau rutin ya mestinya anggaran rutin doonk”. :-D “Disitulah Thole. Apakah bener pengadaan anggaran rutin untuk sebuah peristiwa yang pasti merugikan ini ?” Revolusi mental ini diperlukan tidak hanya pada penderita atau korban (pelanggan) bencana tetapi juga penyelenggara negara, cq. Badan Penanggulangan Bencana. Kalau sudah berulang-ulang terjadi, apakah tepat bila penanganannya bukan (hanya) pada bantuan sisi kemanusiaannya yg dikelola oleh BNPB ?. Ataukah menjadi tugasnya Kementrian Pekerjaan Umum, termasuk relokasi, bahkan kalau perlu dibuat UU Relokasi yang menyangkut keagariaan dll khusus didaerah “pelanggan bencana“. Khususnya banjir Jakarta. Mikir dulu … -- "Kebanggaan sejati muncul dari kontribusi anda yang positip". ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Visit IAGI Website: http://iagi.or.id Hubungi Kami: http://www.iagi.or.id/contact ---------------------------------------------------- Iuran tahunan Rp.250.000,- (profesional) dan Rp.100.000,- (mahasiswa) Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta No. Rek: 123 0085005314 Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bank BCA KCP. Manara Mulia No. Rekening: 255-1088580 A/n: Shinta Damayanti ---------------------------------------------------- Subscribe: [email protected] Unsubscribe: [email protected] ---------------------------------------------------- DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event shall IAGI or its members be liable for any, including but not limited to direct or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting from loss of use, data or profits, arising out of or in connection with the use of any information posted on IAGI mailing list. ---------------------------------------------------- =
