Meneladan Silaturahmi Pendahulu Bangsa
Abdoel Fattah
DIREKTUR EKSEKUTIF THE FATWA CENTER, DOSEN
PASCASARJANA UMB DAN UNAS
Bangsa Indonesia
sedang menghadapi permasalahan yang kompleks, seperti kemiskinan, kebodohan,
keterbelakangan, ditambah lagi dengan adanya dampak krisis global yang melanda
banyak negara. Sementara itu, menjelang pemilu yang akan datang, banyak elite
politik dan pemimpin yang gencar berkompetisi agar mencapai kemenangan, bahkan
dengan berbagai cara. Dalam kerangka demokrasi, hal tersebut merupakan hal yang
wajar. Namun, sebagian ada yang melakukannya dengan cara yang kurang elegan,
misalnya saling menghujat, saling menjatuhkan, melecehkan, dan mungkin juga
saling memfitnah. Dalam hal memilih kata yang digunakan pun ada yang tidak
cerdas. Ada
kesan seperti terjadi "pertengkaran" saja.
Yang demikian itu sangat disayangkan karena tidak mencerminkan demokrasi
yang bermartabat dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada
rakyat, dan justru dapat membuat citra buruk terhadap demokrasi, apalagi sudah
memakan biaya yang besar. Seharusnya elite politik atau pemimpin justru
berkewajiban
memberikan teladan bagaimana berperilaku yang baik, santun, dan bermartabat,
yang merupakan etika berpolitik dalam kerangka membangun perpaduan dan
persaudaraan
bangsa. Terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan apa pun di antara
pemimpin dan elite politik, mereka harus saling menghargai dan bisa melakukan
silaturahim, persahabatan, dan persaudaraan, termasuk melalui keteladanan tanpa
memandang dan melahirkan sekat-sekat berdasarkan kepentingan sempit kelompok,
partai, dan kepentingan sesaat.
Dalam perspektif politik, dikenal integrasi politik yang salah satunya
adalah perilaku integratif. Terkait dengan hal tersebut, dituntut kemauan untuk
bekerja sama dari semua pihak demi kepentingan yang lebih besar, yaitu
kepentingan bangsa. Dalam perbedaan, apakah dalam sikap politik, perbedaan
agama, suku, dan sebagainya, bahkan dalam persaingan pun harus ada kemauan
untuk bekerja sama demi bangsa. Bukankah ada pemimpin kaliber dunia yang
mengatakan bahwa jika loyalitas kepada negara dimulai, loyalitas kepada partai
berakhir? Dalam hal ini bisa dimaknai bahwa loyalitas kepada negara harus lebih
besar daripada loyalitas kepada partai, karena pada hakikatnya partai merupakan
alat untuk menyusun gagasan, pendapat umum, dan pendidikan politik agar rakyat
merasai tanggung jawab sebagai pemangku negara dan sebagai anggota masyarakat.
Para founding father telah
memberikan contoh, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, demikian juga Moch.
Natsir, yang dengan tulus membantu pemerintah Soeharto mencairkan hubungan
dengan Malaysia,
padahal beliau kritis terhadap pemerintah pada waktu itu. Hubungan silaturahmi
Natsir yang tokoh Islam dengan Kasimo yang Ketua Partai Katolik berlangsung
akrab.
Masih banyak contoh yang diberikan oleh para bapak bangsa. Dan keberhasilan
founding
father dalam merawat persaudaraan dan rasa kebangsaan itulah yang perlu
diteladan oleh generasi penerus. Pada tingkat dunia bisa dilihat bagaimana
mantan presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat bersedia menjadi utusan
presiden yang berlainan partai. Demikian juga mantan presiden Hashemi
Rafsanjani, bersedia menjadi utusan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad melakukan
misi ke Kuwait.
Bahkan Mac Cain, yang sebelumnya begitu seru berkompetisi dalam memperebutkan
kursi Presiden AS, mau menerima kenyataan kekalahannya oleh Obama dan kemudian
justru menyerukan dukungan kepada pemenangnya, yakni Obama. Hal-hal seperti itu
perlu dicontoh.
Pertemuan/silaturahim mantan presiden B.J. Habibie dengan Presiden SBY belum
lama ini yang berlangsung akrab, di mana Pak Habibie menyampaikan
saran-sarannya untuk kemajuan bangsa, juga telah membuka suasana baru dan
memberi contoh keteladanan berpolitik yang baik. Ini karena masyarakat dan
bangsa
ingin melihat pemimpinnya atau seniornya dapat menunjukkan kepaduan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengalahkan kepentingan kelompok sesaat.
Ironisnya, di tengah banyaknya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan
rakyat, ada sementara elite atau pemimpin yang saling mencaci-maki, mencemooh,
dan memojokkan dengan menonjolkan pikiran dan sikap negatif yang membuat rakyat
jadi bingung. Berbagai masalah yang dihadapi rakyat sering hanya dijadikan
komoditas politik untuk saling menjatuhkan. Tentunya hal itu bertentangan
dengan etika politik bernegara, karena etika politik bernegara menuntut
perilaku yang mementingkan kebaikan bersama bangsa, bukan untuk kepentingan
pribadi, kelompok, atau partai. Alangkah indahnya jika para elite politik dan
pemimpin dapat meneladan pendahulu-pendahulunya dengan melakukan saling
silaturahim dalam rangka memberi keteladanan kepada rakyat.
Di samping itu, elite politik seharusnya dapat menunjukkan loyalitas kepada
negara baik di pusat maupun di daerah, dan berperilaku sebagai negarawan. Elite
politik justru harus menjadi contoh dan menjadikan dirinya sebagai contoh
teladan dalam berperilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab. Keteladanan
berpolitik harus didasarkan kepada moral, norma, etika, akhlak mulia, dan
kepada estetika yang berkaitan dengan kepantasan berpolitik. Keteladanan
berpolitik tidak hanya diukur dari aspek benar-salah, tetapi juga baik-buruk
yang dapat mengesankan kecemerlangan pelakunya.
Koran Tempo, 12 Maret 2009
=oo0oo=
Seharusnya elite politik atau
pemimpin justru berkewajiban memberikan teladan bagaimana berperilaku yang
baik, santun, dan bermartabat, yang merupakan etika berpolitik dalam kerangka
membangun perpaduan dan persaudaraan bangsa
=oo0oo=
Blogger:
www.dzumar.wordpress.com
___________________________________________________________________________
Dapatkan nama yang Anda sukai!
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com.
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
