Pagi.. Dari kemarin, qta bicarakan ttg masalah provider GSM & CDMA.. ternyata qta semua yang berada didunia yang bebas, kalah cihuy dgn orang2 yang ada di Nusa Kambangan alias para nara pidana kelas kakap. Mereka pake telepon satelit utk menjalankan dagangannya.. Keluar dari Nusa Kambangan, kekayaan ga' berkurang..
Just info aja sih.. ;) Mega ============================================ Ditjen Pemasyarakatan Selidiki di Nusakambangan http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0709/14/Politikhukum/3836388.htm ===================== Jakarta, Kompas - Direktorat Jenderal atau Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyelidiki indikasi penggunaan telepon satelit oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Ditjen Pemasyarakatan juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan aliran dana dari narapidana (napi) kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan (LP) di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiyono di Jakarta, Kamis (13/9). Ia bertemu dengan pimpinan PPATK dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menindaklanjuti dugaan penggunaan telepon satelit oleh napi di Nusakambangan. Sinyalemen itu pernah dilontarkan Kepala Pelaksana Harian BNN I Made Mangku Pastika. Ia menyinyalir sejumlah napi di Nusakambangan, yang diduga adalah anggota jaringan pengedar narkotika, masih mengendalikan transaksi dari dalam sel. Salah satu caranya melalui telepon satelit. Menurut Untung, "Kami telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Pelaksana Harian BNN dan PPATK. Pembahasannya bukan seperti yang diberitakan media, yaitu ditemukan telepon satelit, tetapi ada indikasi penggunaan telepon satelit oleh napi di Nusakambangan. Indikasi ini kami ketahui tiga minggu lalu. Setelah kami peroleh informasi, kami melakukan koordinasi dengan polda setempat. Bersama dengan petugas LP dan polisi, kami melakukan penggeledahan, tetapi tidak ditemukan." Untung menambahkan, beberapa hari lalu Ditjen Pemasyarakatan mengadakan pertemuan dengan BNN dan PPATK. "Dalam pertemuan, dari BNN mengusulkan secara bersama-sama memasang alat atau apa gitu, jika ada informasi lalu bisa diolah dan dicatat untuk menjadi bahan pengembangan penyelidikan," ujar dia lagi. Kesepakatan kedua yang diambil dari pertemuan itu adalah menginventarisasi orang yang berkunjung ke LP di Nusakambangan supaya diketahui mereka bekerja sama dengan siapa dalam LP atau bekerja untuk kelompok siapa. "Ketiga, terkait dengan upaya percepatan pengurangan jumlah penghuni LP, yaitu program pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, khusus bagi napi narkotika sebelum keputusan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dikeluarkan, mereka ditempatkan di Panti Rehabilitasi BNN," kata Untung. Saat ditanya kaitan kehadiran PPATK dalam pertemuan itu, Untung menjelaskan, "Kami mau mencari tahu kemungkinan adanya aliran dana orang yang ada di dalam LP. Mereka yang ada di dalam itu kebanyakan bandar. Jadi, kami ingin tahu datanya dari PPATK." Ditanya soal informasi penuhnya kontrakan di Cilacap, yang diduga disewa anggota jaringan pengedar narkotika, ia mengatakan, "Kami tak sampai ke sana. Bisa saja kontrakan itu digunakan keluarga karena jauh dari tempat asalnya. Sekarang pesawat ke Cilacap sudah tak ada lagi." (vin)
