Tergelitik dengan daftar orang terkaya di Indonesia, berikut sebuah tulisan dari Bp Ahmad Syafii Maarif yang menarik untuk dibaca. Mohon maaf bagi yang sudah pernah membacanya :
Oh Lumpur, Oh Lapindo Oleh : Ahmad Syafii Maarif Negeri ini adalah sebuah negeri yang sulit dipahami, negeri yang sarat dengan teka-teki. Antara kata dan laku semakin berjarak jauh. Saya sampai pada kesimpulan yang ekstrem, apa boleh buat. Bunyinya: sejak proklamasi tidak ada satu pemerintah pun yang prorakyat, kecuali dalam retorika. Akibatnya berjibun. Contoh yang keras pun saban hari diberitakan. Anak SD yang gantung diri karena tak mampu bayar SPP dalam jumlah kecil sekalipun, karena dililit kemiskinan. Kekerasan dalam rumah tangga, pelacuran, kriminal yang semakin marak, dan 1001 kasus lain, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Tentu pasti ada sebab-sebab lain, tetapi tidak signifikan. Sejak bangsa ini merdeka, semua kepala negara/kepala pemerintahan beragama Islam. Tetapi, hampir tidak ada korelasi signifikan antara agama yang dianut yang sangat proorang miskin dengan upaya untuk mengusir kemiskinan. Lembaga zakat, infak, sedekah, dan lain-lain tidak lebih dari riak-riak kecil yang tidak mungkin menjadi gelombang besar untuk menghalau kemiskinan sampai batas-batas yang jauh. Sementara itu, kekayaan bumi nusantara sudah semakin terkuras oleh kerakusan yang tidak mengenal batas. Hutan sudah sekitar dua per tiga hancur, namun kongkalingkong antara aparat dan pengrusak tetap saja menggurita. Begitu juga mental sebagian pengusaha adalah mental garong. Hati nurani dibiarkan tiarap, kepekaan batin sirna entah ke mana. Sudah lebih setahun, kita dihadapkan pada bencana Lapindo yang tak kunjung selesai, sementara penderitaan korbannya sudah sampai di batas toleransi. Pemerintah Jatim dan organisasi kemasyarakatan seperti tidak punya nyali untuk turut mencarikan jalan ke luar dari bencana ini. Ada seniman yang jual tampang ke sana, tetapi hanya untuk menambah heboh. Penderitaan tidak semakin berkurang. Presiden pun pernah datang ke lokasi, tetapi hasilnya sami mawon. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk bencana Lapindo ini? Perusahaan, pemerintah, atau tidak seorang pun? Ada seorang pakar domestik mengatakan bahwa lumpur Lapindo dapat disumbat dengan biaya 50 juta dolar AS, tetapi responsnya hanyalah keheningan. Lalu masalah ganti rugi. Pengungsi di Pasar Baru Porong sudah lama minta ganti rugi sebesar Rp 250 miliar, tetapi selalu dijawab dana tidak ada, padahal kata koran dana itu melimpah. Jika demikian, apa sebenarnya yang berlaku? Jawaban saya tinggal mengulangi pernyataan di atas: hati nurani sudah lama tidak berfungsi. Inilah pangkal dari segala kehitaman dan salah tingkah di negeri ini. Mumpungisme, mental menerabas, tak hirau dengan penderitaan rakyat kecil, semuanya berhulu dari kelumpuhan nurani. Untuk Lapindo, sahabat saya Salahuddin Wahid, sudah berteriak, tapi siapa yang mau mendengar? Bidal: "Masuk telinga kanan, ke luar telinga kiri" sudah sangat kuno. Yang modern adalah: "Masuk telinga kanan, ke luar telinga kanan. " Masih berapa lama lagi wong cilik ini dibiarkan "bergantung tidak bertali, naik tidak berjenjang?" Kita telah mengusir penjajahan yang anti-wong cilik, tetapi politik itu kita langgengkan tanpa rasa dosa, tanpa rasa dusta. "Bangsa ini telah kehilangan karakter dan jati diri yang paling dasar," begitulah saya simpulkan dari keprihatinan Jenderal Soemarno Soedarsono dari Yayasan Jati Diri Bangsa, seorang sahabat lain dalam kesepuhan.
