"Smart Card" dan Pemiskinan Rakyat Senin, 3 Maret 2008 | 02:12 WIB Ilyani S Andang
Rencana pemerintah membatasi pembelian premium dengan smart card sekali lagi merupakan pukulan bagi konsumen. Setelah kenaikan harga BBM tahun 2005 yang berdampak kian beratnya biaya hidup, pemerintah merencanakan "pemaksaan pembelian BBM tanpa subsidi". Meski keputusan ini untuk mobil pribadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) , akhirnya rakyat juga yang menderita. Dapat saja kebijakan itu "dianggap" tidak berkaitan dengan masyarakat miskin karena masyarakat miskin sudah tidak punya daya beli. Kelas menengah yang masih mempunyai daya beli kian diturunkan tingkat kesejahteraannya dengan pembatasan subsidi BBM itu. Ini sungguh berbanding terbalik dengan peningkatan kesejahteraan yang didapat para anggota DPR, pihak eksekutif, dan yudikatif. Tidak terlihat sensitivitas untuk "mengencangkan" ikat pinggang di kalangan para pejabat itu. Dengan beban biaya hidup yang kini kian tinggi, pembatasan premium akan semakin menambah biaya hidup konsumen. Pada data Indeks Tendensi Konsumen (ITK), yaitu survei rumah tangga berpendapatan menengah ke atas di Jabodetabek oleh BPS, tahun 2006 saja menunjukkan, pada triwulan III tahun 2006 nilai indeks konsumsi transportasi konsumen semakin tinggi (138,18). Biaya transportasi masyarakat Jakarta pada 2003 sudah mencapai 30 persen dari penghasilan (sumber: Center for Indonesian Regional & Urban Studies/ CIRUS). Ini sudah jauh dari angka ideal, yaitu 10-15 persen. Sementara kondisi tabungan rumah tangga menurun secara signifikan dengan indeks 60,11. Penurunan ini terjadi karena semakin tingginya biaya yang dikeluarkan untuk transportasi. Angkutan umum minim Bagaimana dengan kendaraan umum? Daya dukung transportasi umum tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen Jabodetabek. Utamanya masyarakat yang datang ke Jakarta dari wilayah Bodetabek pada siang hari yang mencapai 6-7 juta orang, sementara daya dukung angkutan umum hanya 20 persen untuk bus kota dan 2 persen untuk kereta api (sumber CIRUS). Bahkan, 2 persen untuk kereta api itu dapat dilihat dalam kondisi yang amat tidak aman karena pada jam sibuk pagi dan sore hari, konsumen amat padat hingga ke atap kereta api. Inikah potret yang diharapkan pemerintah dialihkan ke pelayanan transportasi publik? Menghadapi risiko kematian, pelecehan seksual, kecopetan, dan terpapar polusi yang parah di transportasi publik? Sementara untuk wilayah seputar Jakarta yang telah dilayani busway, berapa persen daya dukung busway berhadapan dengan kebutuhan konsumen? Kini, kapasitas busway baru mencakup 210.000 penumpang per hari. Amat tidak memadai dalam mengangkut kebutuhan jutaan konsumen yang membutuhkan angkutan di Jakarta per harinya. Perkiraan CIRUS, pada tahun 2007 jumlah perjalanan di Jakarta mencapai 17,5 juta per hari. Jadi, dari data ini menunjukkan, busway tidak cukup mampu menjadi angkutan massal kebutuhan penduduk Jakarta. Memiskinkan rakyat Jadi, pembatasan premium akan kian memiskinkan rakyat. Kebutuhan hidup akan kian membengkak. Padahal, masyarakat sudah amat terbebani tingginya biaya kebutuhan pokok. Tahun 2006, kenaikan harga beras mencapai 25 persen, harga minyak goreng naik mencapai 60 persen (sumber BPS). Data BPS DKI Jakarta 2006 menyebutkan, masyarakat telah terbebani biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi. Tahun 2006 pengeluaran masyarakat DKI untuk pendidikan naik 21 persen dan untuk kesehatan naik 8,5 persen. Perlu diingat, masyarakat kelas menengah bukan masyarakat yang disubsidi untuk pendidikan dan kesehatan. Apakah pemerintah berniat menurunkan taraf kehidupan kelas menengah menjadi masyarakat miskin sehingga mereka berhak mendapat subsidi? Jika begitu, apa arti tugas pemerintah untuk menyejahterakan rakyat? Jika terjadi defisit APBN, tidak adakah cara yang lebih cerdas bagi pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi tanpa membebani rakyat? Bagaimana dengan dana kasus BLBI dan koruptor lainnya? Akan tetapi, jika defisit APBN sudah demikian parah, tidakkah penghematan dilakukan lebih dulu oleh para pejabat? Berilah contoh terbaik lebih dulu, setelah itu mungkin rakyat masih mau berkorban. Ilyani S Andang Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI
