---------- Forwarded message ----------
From: Andy Kurniawan <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Oct 17, 2006 10:17 AM
Subject: [Fwd: [DIR-PJI] Fw: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/16/tekno/3028145.htm]
To: Andy Kurniawan < [EMAIL PROTECTED]>, [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED]
-------- Original Message --------
| Subject: | [DIR-PJI] Fw: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/16/tekno/3028145.htm |
|---|---|
| Date: | Tue, 17 Oct 2006 10:06:52 +0700 |
| From: | Marcelus Ardiwinata <[EMAIL PROTECTED]> |
| Reply-To: | [EMAIL PROTECTED] |
| Organization: | Kabelvision |
| To: | <[EMAIL PROTECTED]> |
Mimpi Internet Murah
Konon kalau seseorang dianggap fasih berbahasa Inggris, dia harus sanggup marah-marah dan bermimpi dalam bahasa Inggris. Kali ini pemerintah (Depkominfo/Postel) boleh kita anggap mulai fasih dalam dunia internet. Pemerintah punya mimpi internet murah dan akan menyelenggarakan atau menyediakan sambungan internasional baru. Publik seperti mendapat angin surga oleh impian ini. Sesuatu bisa terwujud dari impian, maka berawal dari titik ini harus mulai digali sumber masalah internet mahal.
Masih terngiang dalam ingatan kondisi 10 tahun silam ketika untuk internet per Kbps, modal bagi para penyedia jasa internet sebesar 275 dollar AS. Saat nilai tukar masih sebesar Rp 2.500, harga itu tentu sangat-sangat mahal. Bom waktu kondisi buruk perekonomian meledak di tahun 1998 ketika dollar AS meroket ke lebih dari Rp 12.000 yang artinya lima kali nilai tahun 1996. Kondisi ini membuat panik para penyelenggara yang jumlahnya masih sekitar 20 perusahaan.
Mulai saat itu pergerakan para penyelenggara internet difokuskan pada cara-cara menurunkan biaya modal internet. Terciptalah konsorsium 13 penyelenggara yang bekerja sama dengan PT Telkom (Divisi Multimedia) untuk sama-sama urunan beli sambungan internet agar menurunkan biaya satuannya. Ditandatangani kesepakatan di Gedung Bentara Budaya Jakarta, merupakan titik balik semakin murahnya modal internet.
Tercatat penurunan harga modal internet di mana dengan konsorsium ditambah PT Telkom, mendapat harga per Kbps (kilo bits per second) sekitar 9 dollar AS. Harga satuan bertahan hingga empat tahun, dan pada tahun 2002 terjadi penurunan harga yang sangat besar sehingga harga per Kbps sekitar 5 dollar AS. Untuk saat ini, harga yang berlaku pada kisaran 2-4 dollar AS per Kbps. Sulit untuk melakukan prediksi ke depan, tapi kalau kita mau tidur lebih lelap, mungkin mimpinya adalah 4-5 sen dollar AS per Kbps.
Turunnya harga modal disebabkan peningkatan tajam kebutuhan bandwidth akibat bermunculannya teknologi broadband, baik kabel modem atau ADSL dan menjamurnya warung internet.
Kenapa tetap mahal?
Jika kita bandingkan biaya modal internet per Kbps dari tahun 1996 hingga 10 tahun kemudian, maka harga 2006 hanya 1 persen dari biaya tahun 1996. Penurunan yang sangat luar biasa dan publik tidak menyadari hal ini. Kenapa tidak sadar? Karena harga dial-up dari tahun 1996 sampai tahun 2006 tidak pernah turun alias tetap bertengger di kisaran Rp 8.000-Rp 10.000 per jam.
Mengapa harga modal sudah turun tapi harga ke pengguna masih tetap? Kalau dibedah biaya sebesar Rp 10.000 per bulan, ternyata biaya pulsa telepon mengambil 60 persen dari keseluruhan dan biaya akses internet hanya 40 persen saja. Jadi jelas, dari satu hal ini saja kita bisa tarik kesimpulan bahwa biaya lokal sudah kelewat batas, atau kasarnya sangat kejam.
Lupakan dahulu soal porsi lokal yang masih mahal. Porsi internet juga harus diperhatikan, mengapa tidak turun juga? Sisi ini sangat unik karena menjadi perdebatan.
Ternyata ada biaya-biaya lain yang menyebabkan harga ke publik tetap bertengger tenang di atas. Mulai dari biaya USO (kewajiban layanan publik), biaya BHP (Biaya Hak Pakai) hingga pengenaan pajak atas modal yang bertubi-tubi menyerang para penyelenggara.
Jadi jika ingin mewujudkan mimpi, pemerintah harus mulai dari akar penyebab mahal harga internet, dan menciptakan kebijakan-kebijakan daripada membuat tender yang tidak menyentuh akar masalahnya.
Pentingnya sambungan lokal
Sambungan lokal merupakan masalah tersendiri. Dari 10 tahun yang lalu, tidak ada cerita indah penurunan harga; yang terjadi sebaliknya harga semakin tinggi. Mahalnya sambungan lokal disebabkan faktor-faktor ekonomi biaya tinggi yang dialami para operator jaringan.
Semakin bertambah banyak operator jaringan berarti kebutuhan pasar masih sangat tinggi. Sayangnya, pertambahan jumlah operator semakin membuat pihak-pihak lain melirik hal ini sebagai peluang mengeruk tambahan penghasilan. Tidak heran operator jaringan dikemplang sana-sini.
Mulai dari lembaga pemerintah setempat yang bukan berusaha membantu para operator jaringan, malah mengenakan retribusi sana-sini ke para operator jaringan.
Jangan heran uang siluman pengurusan izin gelar jaringan menjadi sangat tinggi, bukan hanya jaringan kabel tapi juga tanpa kabel malah bermasalah. Birokrasi ini akan berdampak buruk terhadap kondisi telekomunikasi daerah setempat karena biaya-biaya tersebut akan kembali ke pelanggan dan pelanggan akan sangat dirugikan.
Apakah hanya birokrasi pemerintah tempatan? Ternyata masalah tidak berhenti di situ. Tumbuhnya operator jaringan dilirik juga para pemain properti. Pemain properti bukan melihat jaringan telekomunikasi sebagai sesuatu yang meningkatkan nilai dari properti mereka, malah melihat sebagai peluang mengeruk keuntungan. Tidak heran biaya-biaya yang kadang tidak masuk akal mulai dikenakan pemain properti ke operator jaringan.
Aspek legalitas menjadi abu-abu karena pemain properti sudah bermain ditingkat operator jaringan dan menghajar aturan perundang-undangan dunia telekomunikasi. Pemaksaan menggunakan sambungan komunikasi tunggal menyebabkan tenant pada properti itu dirugikan dan mulai hengkang pindah ke properti lain yang lebih berorientasi kepada pelanggan.
Jika kita melihat negara maju, gedung-gedung yang menyediakan fasilitas dan membuka diri terhadap telekomunikasi akan mendapatkan insentif pajak. Mereka sudah tidak bermimpi tetapi mereka sudah sadar bagaimana peranan telekomunikasi akan menjadi faktor kunci persaingan usaha.
Pemerintah setempat berlomba memberikan berbagai keringanan karena ingin merebut para investor dari daerah lain untuk masuk ke daerah mereka. Masuk akal dan harus menjadi pemikiran para birokrat.
Mengukur kebutuhan
Kembali ke mimpi internet murah, akan jadi pertanyaan mengenai tingkat kebutuhan. Mimpi internet murah dengan membangun kabel laut internasional memang agak lucu. Ibarat kita mau membuat jemuran di mana tali yang satu kita ikatkan di tiang rumah milik sendiri, dan ujung tali yang satu akan kita ikatkan ke tiang di rumah tetangga.
Bukankah hal ini harus menjadi kebijakan bilateral? Apa jadinya kalau kita berkehendak tetapi negara yang menjadi tujuan kita menolak. Saat ini tidak kurang ada lima sambungan kabel serat optik ke Indonesia, agak aneh kalau ini dianggap tidak mencukupi karena kapasitasnya sangat besar dan pemakaian sangat minim.
Kalau kita tarik, bagaimana kalau putus? Sehingga jika ingin menarik paling tidak harus ada dua tarikan. Dengan dua tarikan, maka biaya akan semakin menggelembung dan pemodal juga harus yakin bahwa modal bisa kembali dan digunakan maksimal.
Bicara mengenai penggunaan maksimal kita kembali terbentur tembok besar soal kebutuhan. Apa benar kebutuhan kita bisa menyerap koneksi internasional yang dibangun atau akan sia-sia karena tidak ada penggunanya.
Mungkin karena hal ini, Onno W Purbo lebih senang melakukannya melalui pendekatan kebutuhan daripada pendekatan jelimet lainnya. Karena itu kembali kita harus mencari data-data akurat mengenai kebutuhan, batas kebutuhan dan kapasitas yang tersedia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi yang ada di Indonesia, kapasitas jauh lebih besar dari kebutuhan. Jika demikian buat apa digelar sambungan baru?
Melihat kondisi demikian, maka yang bisa dilakukan adalah, pertama, meningkatkan kebutuhan internet, hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan jaringan lokal ke daerah-daerah dan edukasi internet. Kedua, membuat kebijakan-kebijakan yang membantu menghilangkan ekonomi biaya tinggi jaringan internet dan jaringan lokal.
Ketiga, mengundang investasi jaringan lokal dengan memberikan insentif bagi investor daerah tertinggal. Keempat, sosialisasi pentingnya internet bagi iklim investasi, dan kelima, peningkatan isi/konten lokal.
Jadi selain memikirkan membangun infrastruktur faktor-faktor tadi juga harus dilakukan.
Menjadi pertanyaan besar: siapa yang harus melakukannya? Biaya edukasi dan sosialisasi merupakan biaya yang sangat besar dan harusnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sepuluh tahun lewat, sudah tidak terhitung biaya yang dikeluarkan penyelenggara untuk melakukan edukasi internet termasuk peranan para pengusaha warnet. Sayang sekali, bukan penghargaan atau bantuan untuk edukasi yang mereka dapatkan, tetapi beban biaya yang semakin meningkat. Ayo kita tidur lagi dan bermimpi indah dalam negara mimpi internet.
Marcelus Ardiwinata, Praktisi Jaringan Sekarang dan Anggota Dewan Pengawas APJII
| Thomas and friends | Lost friends | Thomas and friends toy |
| Thomas and friends bedding | Thomas and friends video |
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
