Press Release Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front PEPERA Papua Barat) dalam rangka kampanye anti-militerisme di Papua Barat.
 
Silakan lihat pada bagian bawah email ini.

Front PEPERA <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Date: Wed, 5 Oct 2005 14:13:53 +0700 (ICT)
From: Front PEPERA <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Press Release: Keberadaan TNI dan Kekerasan Militer Indonesia di Papua Sejak 1963 - 2005: Sebuah Memoria Passionis
To: B Wenda <[EMAIL PROTECTED]>, Benny Wenda <[EMAIL PROTECTED]>,
Benny Wenda <[EMAIL PROTECTED]>,
Moses Weror <[EMAIL PROTECTED]>, Yance Yadu <[EMAIL PROTECTED]>,
Jodhi Yudono <[EMAIL PROTECTED]>, Ninok Leksono <[EMAIL PROTECTED]>,
Comrade Leo <[EMAIL PROTECTED]>, Kawan Leo <[EMAIL PROTECTED]>,
AMP Malang <[EMAIL PROTECTED]>, Willy Mandowen <[EMAIL PROTECTED]>,
Web Master <[EMAIL PROTECTED]>, Yanuel Matuan <[EMAIL PROTECTED]>,
Papua Merauke <[EMAIL PROTECTED]>,
Oktovianus Mote <[EMAIL PROTECTED]>,
Bonar Tigor Naipospos <[EMAIL PROTECTED]>,
AMP Numbay <[EMAIL PROTECTED]>, AMP Numbay1 <[EMAIL PROTECTED]>,
John Ondaw <[EMAIL PROTECTED]>, PRD Online <[EMAIL PROTECTED]>,
Wens OPM <[EMAIL PROTECTED]>, Ambun P <[EMAIL PROTECTED]>,
Kawan Pigay <[EMAIL PROTECTED]>, Arie PRD <[EMAIL PROTECTED]>,
Koran PRD <[EMAIL PROTECTED]>, KPP PRD <[EMAIL PROTECTED]>,
Retno Pudjisriastuti <[EMAIL PROTECTED]>, PRP Pusat <[EMAIL PROTECTED]>,
chaos rules <[EMAIL PROTECTED]>, A Tjahjo Sasongko <[EMAIL PROTECTED]>,
Agus Sumule <[EMAIL PROTECTED]>, AMP Surabaya <[EMAIL PROTECTED]>,
Oridek Ap <[EMAIL PROTECTED]>, I Made Asdhiana <[EMAIL PROTECTED]>,
Andi Ayamiseba <[EMAIL PROTECTED]>,
Arkilaus Baho <[EMAIL PROTECTED]>, AMP Bali <[EMAIL PROTECTED]>,
SAN BIAK <[EMAIL PROTECTED]>,
National Committee <[EMAIL PROTECTED]>,
husaini daud <[EMAIL PROTECTED]>,
Kawan Ebe <[EMAIL PROTECTED]>, DPP FNPBI <[EMAIL PROTECTED]>,
Kawan Fredy <[EMAIL PROTECTED]>, Info GANJA <[EMAIL PROTECTED]>,
Hans Gebze <[EMAIL PROTECTED]>, Pak Gultom <[EMAIL PROTECTED]>,
Gigih Guntoro <[EMAIL PROTECTED]>, Kawan Ika <[EMAIL PROTECTED]>,
Charles Imbir <[EMAIL PROTECTED]>,
AMP Internasional <[EMAIL PROTECTED]>,
Comrade Jack <[EMAIL PROTECTED]>, AMP Jakarta <[EMAIL PROTECTED]>,
PP Jaker <[EMAIL PROTECTED]>, KP JMD <[EMAIL PROTECTED]>,
AMP Jogja <[EMAIL PROTECTED]>, Fanny Kogoya <[EMAIL PROTECTED]>,
John Koknak <[EMAIL PROTECTED]>, Redaksi Kompas <[EMAIL PROTECTED]>
CC: [EMAIL PROTECTED]

Press Release

Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat

(Front PEPERA Papua Barat)

===================================================

Nomor: 01-Ex / Stat / F-PEPERA-PB / X / 2005

================================

Keberadaan TNI dan Kekerasan Militer Indonesia di Papua Sejak 1963 - 2005: Sebuah Memoria Passionis

================================

Daerah Operasi Militer Indonesia Jilid I Tahun 1963 - 1969

Integrasi politik ke Papua ke Indonesia dijamin oleh kahadiran militer secara besar-besaran. Sudah sejak tahun 1963 jumlah tentara di Papua meningkat dari 7000 menjadi 9000. Dibawah Jendral Soeharto tentara diberi tugas menjaga kesatuan NKRI, baik melalui sarana militer maupun administrasi. Peran ganda kaum militer Indonesia ini disebut "dwi fungsi". Di Papua, sama seperti daerah-daerah bergolak lainnya yang dinyatakan sebagai "Zona Militer", tentara terlihat dimana-mana. Pemerintah sipil seringkali berada dibawah pengawasan mereka, kalau tidak, berada dibawah pengawasan mereka yang ketat. Bahkan untuk hal kampanye budaya juga dilakukan oleh kamu militer (TNI), begitu juga dengan ihwal penegakan hukum.

 

Sama seperti semua tempat lain di Indonesia, di Papua pun tentara berupaya menyelinap ke dalam berbagai semua gerakan social dan politik yang penting. Salah dampak praktisnya ada;ah pembentukan jaringan intiligen raksasa, yang menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan diantara penduduk setempat. Orang takut berbicara dan menyatakan pikiran serta perasaan mereka yang sebenarnya, bahkan kepada anggota suku dan keluarga sendiri. Kasus ini dapat ditelusuri kembali dengan pembentukan Dewan Musyawarah Pepera (DMP) oleh intiligen dan militer Indonesia untuk memaksa mereka yang ditunjuk menjadi anggota DMP untuk memilih ikut bergabung dengan NKRI atau mati karena tidak memilih bergabung dengan NKRI.

 

Namun terutama dalam operasi militerlah, tentara Indonesia mengungkapkan maksud pemerintah yang sesungguhnya: penaklukan total rakyat Papua. Terhadap berbagai pemberontakan rakyat Papua, yang mulai berlangsung sesudah pengambilalihan Papua, tentara Indonesia selalu bereaksi sangat keras. Diperkirakan bahwa sejak pencaplokan Indonesia, sekitar 150.000 sampai 300.000 penduduk Papua dibunuh dalam operasi-operasi militer. Untuk operasi militer dalam rangka pencaplokan Papua dalam wilayah NKRI disebut Operasi Tumpas, Operasi Banteng I, Operasi Banteng II, Operasi Garuda Merah, Operasi Garuda Putih, Operasi Srigala dan Operasi Naga yang berlangsung sejak tahun 1963 - 1969. Nama yang disebutkan dalam setiap operasi militer Indonesia di Papua menunjukan perangai mereka yang sebenarnya.

 

Beberapa operasi militer penting yang dijalankan militer Indonesia di Papua adalah Operasi Wibawa (1970-1974), Operasi Kikis (1977), Operasi Sadar (1979), Operasi Sapu-Bersih (1981-1984). Pada penghujung tahun 1980-an tentara pendudukan Indonesia mengupayakan suatu pendekatan yang lebih damai berhadapan dengan para penduduk suku-suku asli, namun diwilayah-wilayah yang masih dicurigai masih didiami para gerilyawan TPN-OPM, operasi-operasi militer itu terus berlanjut.

 

Operasi-operasi militer itu mencakup pemboman, penembakan dan pembunuhan, penangkapan, dan pemenjaraan, penghilangan orang, penyiksaan, dll. Bahkan ada bukti tentang penggunaan senjata kimia.

Juga ada kecurigaan bahwa Indonesia menggunakan perang biologis melawan penduduk suku-suku asli Papua dengan melepaskan babi-babi yang sudah dinfeksi oleh cacing pita di Kecamatan Enarotali, Kabupaten Jayawijaya dan beberapa wilayah penting lainnya di Pegunungan Tengah Papua setelah terjadinya sebuah kerusuhan atau pemberontakan rakyat terhadap militer Indonesia pada tahun 1977.

 

Secara resmi Daerah Operasi Militer (DOM) diberlakukan sejak tahun 1978 - 5 Oktober 1998 (20 Tahun). Secara de jure, Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua sudah dicabut sejak tanggal 5 Oktober 1998 searah menguatnya arus reformasi di Indonesia, tetapi secara de facto, Daerah Operasi Militer sesungguhnya masih berlangsung sampai hari ini di Papua.

 

Kalau pada DOM Jilid I yaitu yang dilakukan aparat militer Indonesia di Papua sejak tahun 1964 - 1969 dapat dihitung dari perkiraan 150.000 - 300.000 penduduk Papua terbantai yang oleh penelitian ilmiah Yale Univercity dipastikan angkanya menjadi 100.000 penduduk Papua terbantai, maka untuk DOM Jilid II yaitu sejak 1971 sampai dengan pemberlakuan DOM secara "resmi" pada tahun 1978 - 5 Oktober 1998 jumlah penduduk Papua yang terbantai belum dapat dipastikan, karena semua proses itu terjadi diwilayah-wilayah pedalaman Papua, dilakukan secara tertutup dan sistematis. Sampai pada tahapan ini kami merasa bahwa ini adalah tindakan yang tepat kami sebut sebagai tindakan pembasmian etnis (genocide) terhadap Bangsa Papua oleh militer dan negara Indonesia.

 

Baru pada tahun-tahun belakangan ini, setelah pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia serta kritik tajam oleh Gereja Katolik atas pembunuhan dan pelecehan secara membabi buta di pertambangan Freeport pada tahun 1994 - 1995, para penguasa militer Indonesia memberi panduan lapangan bagi serdadunya berkenaan dengan hak-hak asasi manusia. Prakarsa itu diterima baik, namun tetap terlontar kritik atas kewenangan untuk menyita dan merusakkan harta milik dari orang-orang yang dicurigai sebagai pejuang atau aktivis Papua Merdeka.

 

Daerah Operasi Militer Indonesia Jilid II Tahun 1998 - 2005

Pada tanggal 5 Oktober 1998 secara resmi pemerintah Indonesia mencabut pemberlakuan hukum atas status Papua sebagai Daerah Operasi Militer. Hal tersebut terjadi berkaitan erat dengan proses reformasi yang digerakan oleh gerakan-gerakan kiri dan prodemokrasi di Indonesia, efek domino politik dari proses reformasi memberikan ruang demokrasi bagi rakyat Papua untuk memnyuarakan hak-hak politiknya termasuk perlawanan terbuka terhadap TNI sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang terjadi selama kurang lebih 40 tahun sejak Papua "berintegrasi" ke dalam NKRI.

 

Walaupun secara de jure, Daerah Operasi Militer "resmi" telah dicabut pada tanggal 5 Oktober 1998 namun secara de facto TNI masih tetap menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer karena tuntutan politik rakyat Papua untuk "MERDEKA" pada masa-masa ini sedang menguat diseluruh wilayah Papua.

 

Tiga peristiwa penting dapat menjadi pada masa reformasi dapat menjadi contoh. Pertama, Peristiwa Abepura Berdarah Tanggal 6-7 Desember 2000. Kedua, Peristiwa Pembunuhan Alm. Theis Hiyo Eluay Tanggal 11 November 2001. Ketiga, Peristiwa Wamena Berdarah Tanggal 6 Oktober 2002. Eksesnya jelas, rakyat Papua menjadi bulan-bulanan darurat sipil, bahkan darurat militer. Payung hukum yang demikian memantapkan posisi TNI untuk tangkap, culik, bunuh berbagai aktivis gerakan rakyat Papua bahkan juga terhadap rakyat yang tidak tau apa-apa.

 

Pada awal tahun 2004, struktur territorial TNI, khususnya Kodam XVII / Trikora yang baru, mulai dipromosikan di Papua. Pembentukan Batalyon 754 di Jayawijaya dan Batalyon 755 di Maroke. Pada pertengahan September 2005, Armada Laut TNI-AL Wilayah Timur yang berbasis di Makassar, dipindahkan ke Kota Sorang, Papua. Sementara itu, TNI-AU mulai membuat radar udara di Biak dan akan dibangun lagi di Maroke.

 

Pada tanggal 1 Oktober 2005, Menhan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto mengirimkan ribuan aparat TNI Ex-Operasi Militer Aceh untuk ditempatkan diseluruh wilayah Papua. Walaupun pada pernyataan resmi dinyatakan bahwa pengiriman ribuan tentara ke Papua itu adalah dalam rangka rotasi biasa TNI, bagi kami Front PEPERA Papua Barat, adalah alasan yang tidak rasional dan tidak logis, sementara ribuan TNI lain dikirim, ribuan lainnya yang sejak awal sudah bertugas di Papua, tetap dipertahankan keberadaannya. Apakah gerangan yang sedang terjadi?

 

Dengan demikian asumsi Front PEPERA Papua Barat sudah jelas, bahwa di Papua, hendak dilakukan pembasmian etnis (genoside) yang secara sadar dilakukan oleh NKRI melalui aparat militer (TNI/Polri) di Papua. Kalau rakyat Papua dianggap bagian dari Bangsa Indonesia, mengapa masih harus dibantai? Kalau rakyat Papua, dalam pandangan NKRI, adalah bagian dari Indonesia Raya, mengapa masih ada diskriminasi rasioal yang menjurus pada genoside ini? Kalau rakyat Papua dianggap sebagai saudara Se-Bangsa dan Se- Tanah Air, mengapa masih saja NKRI cucurkan air matanya, mencuri hak-haknya, membunuh anak-anaknya?

 

Papua sebagai ladang pembantaian akibat operasi-operasi militer Indonesia untuk mempertahankan integrasi politik Papua dalam wilayah NKRI dalam kenyataan menjadi sesuatu yang benar-benar nyata. Inilah sebuah fenomena memilukan yang dihadapi rakyat Papua yang sampai saat ini masih berada dibawah penguasaan atau pendudukan Indonesia.

 

Di HUT TNI Ke-60, Front PEPERA Papua Barat, mengeluarkan Press Release ini kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada rekan-rekan wartawan di Kota Jayapura, untuk diteruskan melalui media masing-masing dan dengan jujur mengakui bahwa memang masih ada penindasan dan represi militer masih berlaku terhadap rakyat Papua.

 

Khususnya kepada Kodam XVII / Trikora, Front PEPERA Papua Barat menghimbau agar pembentukan struktur territorial TNI-AD yang sedang diperluas dibeberapa kota di Papua hendaknya mulai dihentikan, sebab tindakan-tindakan tersebut akan semakin mengurangi kepercayaan rakyat Papua.

 

Tanpa mengurangi makna dibalik HUT TNI Ke-60, Front PEPERA Papua Barat, menyampaikan sikap politik sebagai berikut:

1. Bubarkan Struktur Ekstra-Teritorial TNI dari Tingkat Kodam, Korem, 2. Kodim, Koramil dan Babinsa di seluruh Tanah Papua!

3. Kembalikan TNI Ke Barak (Pulau Jawa)!

4. Jangan jadikan Papua Sebagai Ladang Pembantaian!

5. Lakukan Demiliterisasi Total di Papua Sekarang Juga!

Demikianlah Press Release dan tuntutan ini kami keluarkan yang bertepatan dengan HUT TNI Ke-60, semoga dapat menjadi periksa!

 

Prot Numbay, 05 Oktober 2005

 

Salam Pembebasan,

"Persatuan Tanpa Batas, Perjuangan Sampai Menang"

Front Persatuam Perjuangan Rakyat Papua Barat

(Front PEPERA Papua Barat)

 

 

 

Hans Gebze

Ketua Umum



Yahoo! for Good
Click here to donate to the Hurricane Katrina relief effort.

Hancurkan Kapitalisme,Imperialisme,Neo-Liberalisme, Bangun Sosialisme !
******Ajak lainnya bergabung ! Kirimkan e-mail kosong (isi to...saja)ke:
        [EMAIL PROTECTED] (langganan)
        [EMAIL PROTECTED] (keluar)
Site: http://come.to/indomarxist




YAHOO! GROUPS LINKS




Kirim email ke