Media Indonesia
Jum'at, 12 Januari 2007
ANALISIS
Upah Layak Nasional
* Hak Kaum Buruh Lama Dirampas
Awal tahun ini kita menyaksikan maraknya penolakan masyarakat terhadap
rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD sebagai reaksi protes yang sering
bergema menanggapi usulan penambahan pemasukan bagi anggota parlemen dari
tingkat pusat hingga daerah.
Sementara itu, akhir tahun lalu kita menyaksikan kaum buruh beramai-ramai
menyerukan tuntutan kenaikan upah minimum kota atau provinsi seperti yang
setiap tahun rutin diwarnai dengan demonstrasi-demonstrasi untuk memprotes SK
gubernur tentang pengupahan yang dirasa tidak adil bagi pendapatan kaum buruh.
Nilai kenaikan upah buat kaum buruh sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup.
Semakin terasa kontras rasa keadilan yang dirasakan bila dibandingkan dengan
tren kenaikan gaji dan tunjangan buat birokrasi pemerintahan, pejabat negara
baik eksekutif maupun legislatif yang sangat besar kenaikannya.
Perbandingan itu menunjukkan buruh diperlakukan sebagai rakyat 'kelas
kesekian' yang tuntutan tidak perlu dipenuhi. Bila diperiksa lebih saksama
ternyata tidak hanya dalam masalah pengupahan, tapi kita juga melihat
diskriminasi keberpihakan kebijakan ekonomi dan politik negara dewasa ini yang
hampir selalu merugikan buruh dan rakyat pekerja lainnya seperti petani,
nelayan, miskin kota. Tulisan ini ditujukan sebagai jawaban kaum buruh menjawab
pertanyaan mengapa ketidakadilan sosial ini terus berlaku dalam soal pengupahan.
Benarkah tingkat upah buruh memengaruhi investasi tidak masuk ke
Indonesia?
Laporan lembaga PBB, UNCTAD, 1997, menyebutkan kemunculan perdagangan
investasi spekulatif telah melemahkan komitmen investasi jangka panjang pada
sektor-sektor produktif (investasi sektor riil). Pada 2003, uang yang
ditanamkan pada investasi spekulatif ini dalam sehari saja mencapai US$1,2
triliun. Bandingkan misalnya dengan jumlah investasi yang ditanamkan pada
sektor riil (produktif) di seluruh dunia yang pada 2003 tidak mencapai US$1
triliun dalam setahun. Jadi investasi tidak masuk disebabkan para investor
lebih tertarik dalam perdagangan spekulatif berbentuk perdagangan saham dan
mata uang alih-alih menanamkan modalnya bagi investasi riil seperti pembangunan
suatu industri, bangun pabrik atau investasi riil lainnya.
Fakta menunjukkan hingga saat ini investasi masih berpusat di
negara-negara dunia pertama seperti ditunjukkan laporan lembaga PBB, UNCTAD,
World Investment Report 2003, menunjukkan lebih 71% investasi berada di
negara-negara maju, 91% modal yang berasal dari negeri-negeri maju ditanamkan
di antara sesama negeri-negeri maju. Artinya hanya kurang dari 9% modal dari
negeri-negeri maju yang bergerak ke negara-negara di luar mereka.
Fakta versi beberapa laporan lembaga PBB di atas perlu dikaitkan dengan
fakta lain bahwa upah buruh Indonesia tergolong rendah. Di Hong Kong dan Brunei
Darussalam yang menduduki peringkat 10 besar dalam urutan negara tujuan
investasi dunia justru upah buruh tergolong tinggi. Sementara itu, upah buruh
Indonesia masih tergolong rendah, tetapi investasi tetaplah tidak masuk. Bila
kita bandingkan dengan negara yang saat ini menjadi 'saingan' Indonesia dalam
menggaet investor, yaitu Malaysia (17%), China (30%) dan Vietnam (20%), cukup
jelas bagi kita bahwa larinya dan tidak masuknya investasi ke Indonesia bukan
karena kaum buruh.
Dalam dialog pada Agustus 2005, Ketua Apindo Kabupaten Tangerang Heri
Rumwatin mengakui upah buruh masih rendah hanya 6%-7% dari biaya produksi.
Justru yang memberatkan dunia usaha adalah 'biaya-biaya siluman' yang jumlahnya
mencapai 10% dari biaya produksi. Perusahaan Sony yang memindahkan produksinya
dari Indonesia ke Vietnam juga menyatakan kepindahannya bukan disebabkan upah
buruh, melainkan biaya ekonomi yang tinggi di luar upah buruh (dikutip dari
pernyataan ekonom UGM Prof Dr Mas'ud Machfoedz dalam satu diskusi di Medan, 5
September 2006).
Persoalan yang paling dikeluhkan terutama pada adanya biaya,
ketidakstabilan makroekonomi, ketidakpastian kebijakan, korupsi pemerintah
lokal dan pusat, pajak, biaya tinggi, dan tidak adanya kepastian hukum.
Justru bila kita cermati justru kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak
dikembangkan adalah kebijakan upah yang layak, yaitu upah yang menjadikan kaum
buruh sebagai manusia Indonesia yang sesungguhnya bukan sekadar sebagai alat
kerja. Keyakinan yang hanya memandang faktor investasi adalah akibat paradigma
yang memandang industri Indonesia hanya berkembang lewat gerak investor asing.
Keyakinan yang dapat diibaratkan seperti ketergantungan kepada narkoba,
kenikmatan sesaat yang didapatkan tidak sepadan dengan konsekuensi
destruktifnya. Buktinya pengurangan angka pengangguran, yang diklaim
pemerintah, akibat besaran investasi yang masuk kondisi saat ini sebenarnya
tidak akan membuat ekonomi nasional maupun kehidupan rakyat menjadi lebih baik
karena didapat dengan menggadaikan standar kesejahteraan yang harusnya
didapatkan lewat proses bekerja.
Mengembangkan kebijakan ekonomi dan industri yang berbasis pada upah
layak justru bisa menguatkan daya beli masyarakat yang berefek menggerakkan
perekonomian nasional dan memberi arah penguatan yang jelas terhadap
pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Opsi upah layak ini yang tidak
pernah dilirik dan kini perlu kita periksa konsepsinya.
Menghitung upah yang layak
Di masa Orde Baru kita ingat bahwa 'upah murah' dijadikan primadona untuk
menarik pengusaha asing. Masih di masa Orde Baru, buruh kita dikirim ke luar
negeri, dijadikan TKI, dan nasibnya terlunta-lunta di negeri orang. Saat ini,
kita mendengar slogan 'ramah investasi' yang ternyata artinya adalah menerapkan
sistem kontrak dan outsourcing. Ujung-ujungnya adalah membebaskan pengusaha
dari keharusan membayar upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam
kerangka kapitalisme, dasar penetapan upah tetaplah proses jual beli antara
buruh dan pengusaha. Dengan demikian, tingkatan upah haruslah sesuai dengan
biaya yang diperlukan untuk menghadirkan kemampuan kerja seorang buruh yang
sehat secara fisik dan mental di pabrik (lihat tabel).
Kebutuhan fisik, dapat dijabarkan sebagai kebutuhan untuk menjaga
kesehatan ragawi buruh, agar ia dapat bekerja dengan segenap tenaga dan sanggup
berkonsentrasi penuh selama bekerja. Dengan demikian, komponen pokok dari
kebutuhan fisik adalah kecukupan gizi, baik untuk tubuh maupun otak. Tapi,
untuk dapat menghadirkan seorang yang sehat ke proses kerja dibutuhkan pula
biaya untuk menciptakan kesempatan beristirahat dan memulihkan (restorasi)
tenaga yang telah dihabiskan dalam proses produksi. Komponen biaya tempat
tinggal (termasuk listrik dan air) dan rekreasi masuk kategori ini.
Di samping itu, seorang buruh harus juga menjaga kesehatan fisik dan
lingkungannya--antara lain dengan mandi, berpakaian yang layak dan sehat, dan
berolahraga. Komponen pokok terakhir adalah biaya yang dibutuhkan untuk
menghadirkan buruh tersebut secara fisik di pabrik--dengan kata lain, biaya
transportasi.
Kebutuhan mental mencakup persoalan bagaimana buruh tersebut menjaga
martabat dirinya di tengah pergaulan sosial. Seorang buruh juga harus terus
meningkatkan dirinya, meningkatkan pengetahuannya agar tidak menjadi bahan
olok-olok sosial semacam gaptek atau gagap teknologi. Ia harus berpeluang
membaca dan mendengar/menonton berita, mendapatkan buku-buku yang dapat
menuntunnya lebih memahami dunia. Selain itu, seorang buruh, sebagai manusia,
juga memiliki kebutuhan komunikasi yang perlu diberi alokasi secara wajar untuk
komunikasi jarak jauh dalam komponen upah.
Kebutuhan lain yang mencakup sekaligus kebutuhan fisik dan mental adalah
kebutuhan berkeluarga. Tiap orang butuh untuk mendapatkan pasangan hidup dan
meneruskan keturunannya. Kebutuhan ini sering bersesuaian dengan tuntutan
sosial dan spiritual yang diberlakukan masyarakat. Oleh karena itu, perhitungan
atas upah tidak boleh berdasarkan kebutuhan orang lajang semata, tetapi harus
memperhitungkan kebutuhan untuk berkeluarga. Dengan kata lain, bagi seorang
buruh yang sudah berkeluarga, anggota keluarganya (istri dan anak) haruslah
juga dihitung dalam menentukan upah.
Upah layak harus berlaku secara nasional, tentu dengan membuka kesempatan
bagi perbedaan pemberian tunjangan sesuai dengan kondisi yang berlaku
berbeda-beda di tiap lokasi. Konsekuensi dari upah layak yang berlaku nasional
memberi insentif bagi semua pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur
fisik bagi industri dan mencoba berkompetisi dengan menghilangkan sebisa
mungkin ekonomi biaya tinggi yang dipicu korupsi, pungutan liar, birokrasi
berbelit, dan lain-lain. Rumusan seperti upah layak nasional itulah yang bisa
diuji sebagai agenda rakyat dan bukannya ekonomi bertumpu pada agenda
neoliberal. Perdebatan soal rumusan kebijakan ekonomi berbasis upah layak
nasional harus dihidupkan untuk memberi ruang rakyat memiliki peran merumuskan
kebijakan ekonomi yang adil dan menguatkan bangsa. (Anwar Ma'ruf, koordinator
Aliansi Buruh Menggugat).
[Non-text portions of this message have been removed]
Bersatu Rebut Kekuasaan: Hancurkan Kapitalisme, Imperialisme, Neo-Liberalisme,
Bangun Sosialisme!
Situs Web: http://come.to/indomarxist
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
