Buletin Elektronik www.Prakarsa-Rakyat.org
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 45 Tahun III - 2007
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
--------------------------------------------------------------
WAJIB MILITER, SIAPA TAKUT?
Oleh: Willy Aditya*
Wacana wajib militer akhir-akhir ini menjadi santer didiskusi
dalam beragam respon dan argumentasi di kalangan masyarakat sipil. Rancangan
Undang-undang Komponen Cadangan Strategis Departemen Pertahanan berangkat dari
argumentasi! bahwa UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur T!
entara N asional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan, yang dilengkapi
dengan komponen cadangan dan pendukung. Dengan rujukan legislasi diataslah
dirasa perlu wajib militer sebagai komponen cadangan strategis. Banyak
penolakan bermunculan dari kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang
memaknai wajib militer, tidak penting!
Kesenjangan Teori dan Strategi Pertahanan
Munculnya RUU Komponen Cadangan Strategis mencerminkan
perubahan parsial-transaksional dalam sistem pertahanan Indonesia dewasa ini.
Perubahan tersebut bukanlah perubahan transformatif dalam kerangka strategic
defence review. Strategic defence review sebagai cetak biru reformasi sektor
pertahananlah yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan turunan, seperti
kebijakan pembentukan wajib militer. Perubahan tersebut seharusnya menggunakan
pendekatan yang integral antara demokrasi, keaman! an dan pembangunan.
Berangkat dari tiga elemen terakhir itulah dirumuskan national interest core
value dibuat. National interest core value biasanya merumuskan apa yang disebut
sebagai kepentingan nasional, isinya berupa nilia-nilai politik, ekonomi,
sosial, hukum dan sebagainya.
Rumusan national interest core value ini penting untuk
mendefinisikan apa itu kepentingan nasional Indonesia. Berangkat dari definisi
kepentingan nasional maka dirumuskanlah kerangka kerja nasional sektor
keamanan. Kerangka kerja ini merupakan dasar untuk menyusun strategi keamanan
nasional, yang meliputi kebijakan luar negeri, ekonomi, sosial dan pertahanan.
Setelah itu baru disusun strategi pertahanan.
Strategi pertahanan berupa rumusan peran dan fungsi
pertahanan negara, sebagai landasan membangun doktrin, postur, komponen utama,
komponen cadangan dan komponen pendukung keamanan..
Konsep Sistem Pertahanan Militer dan Nirmiliter, komponen
cadangan berfungsi melin! dungi dan memelihara keamanan nasional. Hal ini
merujuk pasal ! 30 Undan g-undang Dasar 1945. Sishankamrata meletakkan TNI dan
kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Sedangkan rakyat sebagai
kekuatan pendukung. Pembinaan dan penggunaan komponen cadangan diarahkan kepada
kesadaran jatidiri bangsa untuk menumbuhkan semangat dan kekuatan nyata bela
negara. Atas dasar pilihan inilah gagasan wajib latihan militer di Indonesia
mendapat legitimasi yuridis.
Dalam teori pertahanan, wajib militer dikenal dengan istilah
compulsory military service. Istilah ini dipakai di Singapura, Iran, dan
Amerika Serikat. Sedangkan tetangga kita, Malaysia, menggunakan istilah program
latihan khidmat negara.
Ada beberapa alasan yang mendasari wajib militer ini.
Pertama, pembentukan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Kedua,
sebagai komponen cadangan pertahanan negara, dimana menurut modern defence
jumlah tentara haruslah terbatas, memiliki keahlian tinggi (expert dan
profesional). Tentara berfungsi sebagai special force y! ang dilengkapi dengan
persenjataan high technology. Ketiga, wajib militer diterapkan dalam kondisi
perang, yang membutuhkan mobilisasi pasukan dalam skala besar. Hal ini acap
dilakukan Amerika Serikat, dengan konsep concription seperti dalam Perang Dunia
II. Concription berhasil membentuk citizen soldier, hingga berhasil membebaskan
Eropa dari ancaman 'setan fasisme'. Concription dibentuk tidak hanya
semata-mata atas dasar instruksi negara, tetapi juga atas dasar sukarela dari
warga negara. Citizen soldier melibatkan warga negara yang memiliki pekerjaan
tetap, cukup umur, juga pada warga negara yang akan berpergian keluar negeri.
Demokrasi Indonesia yang masih muda dan baru saja melewati
masa otoritarianisme menuntut penataan ulang hubungan sipil-militer melalui
legislasi. Penataan ini haruslah mendetail dengan sebuah mekanisme yang baku.
Otoritas politik sipil yang lahir melalui pemilihan umum harus menjadi dasar
penataan ini. Dalam demokrasi yang mu! da inilah hubungan sipil-militer
diwarnai ketidakpercayaan ole! h masing -masing pihak. Kaum sipil selalu curiga
akan kembalinya militer ke panggung politik, baik secara formal ataupun
informal. Sedangkan militer masih beranggapan sipil lemah dalam manajemen,
disiplin, pertahanan dan keamanan. Kalau alasan-alasan ini masih terus
dikedepankan, maka demokrasi kita yang masih muda ini akan kembali teraborsi
oleh para aktornya sendiri.
Samuel P. Huntington dalam tulisannya The Soldier and the
State, mendefenisikan otoritas politik sipil atas militer sebagai pemberian
kekuasaan secukupnya pada profesional militer yang kompeten melalui kebijakan
yang ditentukan penguasa sipil. Secara akademis, penerapan konsep ini
berhubungan dengan negara yang diperintah oleh pejabat yang terpilih secara
demokratis.
Konsep otoritas politik sipil atas militer tidak hanya
berkembang di kalangan pemikir liberal. Kalangan kiri seperti Mao Tse Tung
memiliki konsep yang mirip dengan semboyan " partai memerintah senjata, dan
senjata jangan pernah! diizinkan memerintah partai". Prinsip Mao tersebut
mencerminkan keunggulan partai sosialis sebagai komando tertinggi.
Sementara Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin dalam pidato pengukuhan
guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas gadjah Mada pada
28 September 2005 menyatakan tiga agenda pembinaan pertahanan Indonesia. Agenda
itu adalah meningkatkan pertahanan Indonesia, masalah anggaran pertahanan, dan
mengembangkan potensi masyarakat sipil dalam bidang pertahanan dan keamanan
nasional. Menurutnya, partisipasi masyarakat sipil dalam pertahanan akan
meringankan biaya dan memperkuat total defense system.
Wajib militer juga bisa dipandang dalam dua ranah yang
mendasar, yakni hak dan kewajiban warga negara. Wajib militer sebagai hak dapat
dimaknai sebagai upaya negara dalam memberikan dasar-dasar pertahanan sipil
dalam keadaan darurat. Sebagai kewajiban, wajib militer bisa diletakkan sebagai
wujud partisipasi masyarakat sipil untuk bela ne! gara dan ikhtiar menciptakan
TNI yang profesional.
! < /p>
Partisipasi sipil dan Tanggungjawab Negara
Program wajib militer bukan berarti menciptakan masyarakat
yang militeristik, namun untuk membentuk karakter bangsa. Patriotisme dapat
dipandang dalam ranah human security, seperti dalam ketahanan pangan, hak asasi
manusia, kemandirian ekonomi, dan pembangunan industri nasional.
Cetak biru wajib militer tidak boleh didominasi tentara.
Keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan nilai 'patrotisme' adalah hal
mutlak. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wajib militer untuk
penyebaran ideologi militerisme. Dengan demikian, wajib militer haruslah
dibatasi pada ranah keahlian tehnis pertahanan saja.
Wajib militer juga sangat penting untuk membantu korban
bencana alam, salah fungsi militer di luar perang. Jerman mempraktekkan ini,
dimana komponen wajib militer selama satu tahun dia! rahkan langsung untuk
penaganan bencana dan kecelakaan, termasuk pemadaman kebakaran. Fasilitas
militer, seperti helikopter, pesawat dan truk digunakan peserta wajib militer
untuk evakuasi penduduk. Merujuk pada situasi Indonesia yang rentan bencana
alam dan kecelakaan maka pola ini menjadi signifikan untuk dilakukan.
Dalam mengelola cadangan strategis, Indonesia tertinggal oleh
dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Singapura sudah menerapkan wajib
militer sejak tahun 1976, sementara Malaysia mulai menerapkan wajib militer
pada 2002.
Wajib militer dapat digunakan negara dalam memenuhi hak
ekonomi warganya. Di Iran contohnya. Negara ini mewajibkan kerja sosial
warganya yang tidak melanjutkan pendidikan SMU dan perguruan tinggi melalui
program wajib militer. Hal yang sama juga diterapkan oleh Korea Selatan. Korea
selatan mewajibkan pencari kerja harus sudah mengikuti wajib militer.
Kontrol Sipil
Gagasan wajib latihan militer bisa berjalan seiring dengan
reformasi TNI. Wajib militer bisa menjadi alat yang efektif untuk memangkas
bisnis TNI dan mendorong TNI lebih profesional. Sebab, untuk membangun tentara
profesional, TNI tidaklah boleh berbisnis. TNI tidak boleh mencari uang dari
luar anggaran negara.
Berkaitan dengan postur TNI yang besar, apakah masyarakat
sipil bisa bernegosiasi dengan TNI, untuk mengurangi rekruitmen tentara baru
dan diganti dengan wajib militer? Jika langkah ini bisa ditempuh, wajib militer
bisa menjadi metode yang efesien dalam menata ulang postur pertahanan negara.
Sebab, selama ini TNI membutuhkan biaya Rp. 40 juta untuk merekrut satu orang
personil TNI. Sementara untuk membangun partisipasi seorang warga melalui wajib
militer, hanya dibutuhkan Rp. 30 juta per orang.
Kekawatiran sebagaian orang dari kalangan masyarakat sipil
akan penyalahgunaan wajib militer nampaknya perlu dijawab. Kekawatiran itu bisa
dihil! angkan dengan menguatkan otoritas sipil atas militer. Sipillah yang
boleh mengatur dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan wajib militer,
anggaran, sistem persenjataan, pengerahan pasukan dan aset militer. ***
--------------------------------------------------------------
* Mahasiswa Program Master on Defence and Security Studies
,ITB-Cranfield University UK dan anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat
dari simpul Jabodetabek.
!
[EMAIL PROTECTED]
[Non-text portions of this message have been removed]
Bersatu Rebut Kekuasaan: Hancurkan Kapitalisme, Imperialisme, Neo-Liberalisme,
Bangun Sosialisme!
Situs Web: http://come.to/indomarxist
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
