*PERNYATAAN SIKAP KPP STN*
*Menyambut Hari Tani Nasional (HTN) 2007*
Penjajahan Makin Hebat, Kaum Tani Indonesia Terus Dimiskinkan !
Dalam menyambut Hari Tani Nasional (HTN) 2007, Serikat Tani Nasional
memandang bahwa kenyataan-kenyataan ekonomi secara nasional, negara kita
masih terbelenggu oleh ketergantungan yang sangat besar dari pemodal asing
yang bahkan secara kasat mata bisa kita lihat bersama dengan adanya
penguasaan besar-besaran seluruh aset kekayaan alam negara kita terutama di
sektor tambang, oleh perusahaan-perusahaan asing yang jelas berkepentingan
mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan dari hasil kekayaan alam kita yang
besar ini. Misalnya saja Exxon Mobil Oil, Freeport, Petro China, Rio Tinto,
Newmont dan beberapa perusahaan asing lain yang menguasai hampir 80% industri
hulu pertambangan dan migas di Indonesia dengan hak eksploitasi (kontrak
karya) yang waktunya puluhan tahun bahkan ada yang mencapai 100 tahun dan
mengambil keuntungan 90% dari total keuntungan bersih US$ 10 Milyar per
tahunnya atau sekitar US$ 9 milyar dibandingkan dengan sisa US$ 1 Milyar per
tahun untuk jatah dalam negeri yang masih harus dibagi antara Pemerintah dan
Industri Tambang-Migas Dalam Negeri. Inilah jawaban dari kecilnya
pendapatan sektor tambang dan migas dalam APBN (ataupun APBD) yang hanya
berkisar US$ 1,2 1,7 Juta per tahunnya. Dari kecilnya pendapatan inilah,
pemerintah selalu menggunakan alasan ini untuk terus mengambil hutang luar
negeri sebanyak-banyaknya untuk menutup anggaran belanja negara (atau
daerah) yang jumlahnya mencapai US$ 162 Milyar dan akan bertambah dengan
rencana pemerintah untuk kembali mengambil hutang sebesar Rp. 2,8 Trilyun
atau sekitar US$ 210 juta pada APBN-P 2007. Hal inilah yang kemudian
berakibat pada sedikitnya alokasi pembiayaan subsidi bagi kebutuhan rakyat
banyak (Pendidikan, Kesehatan, Pertanian *kredit usaha tani, pupuk, bibit,
teknologi produksi dll, Perumahan dll*) karena alokasi pembiayaan yang
paling besar hanyalah untuk membayar bunga dan cicilan pokok hutang yang
rata-rata mencapai hampir 30% dari APBN. Konsesi hutang ini biasanya
diberikan dengan perjanjian investasi industri asing yang menghancurkan
industri dalam negeri kita karena kalah dalam persaingan modal. Hancurnya
industri dalam negeri inilah yang kemudian berakibat pada semakin banyaknya
perusahaan-perusahaan dalam negeri yang tutup, dan menambah deretan panjang
jumlah pengangguran serta menyempitnya lapangan pekerjaan. Hal inilah yang
kemudian memicu jumlah ekspor TKI ke luar negeri, tingginya angka
kriminalitas, konflik sosial horizontal. Daerah pedesaan yang didominasi
oleh basis produksi pertanian juga semakin tidak berkembang (kalau bisa
dikatakan semakin hancur) yang dilihat dari penurunan angka pertumbuhan
sektor produksi pertanian dari 6,4% pada triwulan I tahun 2006, menjadi 5,9%
pada triwulan I tahun 2007 (atau minus 0,5% dalam setahun). Walaupun
menurut BPS, indikator makro ekonomi pertumbuhan sektor pertanian kita
menunjukkan hal yang menggembirakan dengan PDB (Pendapatan Domestik Bruto)
tahun 2006 tumbuh 4,12%, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian naik 2,97%
pada tahun 2005, serta angka ekspor hasil produk pertanian meningkat 20,41%
pada tahun 2006 melalui program LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan),
ternyata tidak mempengaruhi tingkat kesejahteraan kaum tani secara umum. Data
BPS tersebut secara makro ekonomi mungkin memberikan gambaran yang
menggembirakan bagi kita kaum tani Indonesia, akan tetapi ternyata gambaran
makro ekonomi tersebut tidak berpengaruh pada NTP (Nilai Tukar Petani) yang
juga menurut BPS malah menurun pada tahun 2006 hingga sebesar 15,55% yang
disebabkan oleh kenaikan biaya produksi pertanian yang semakin besar setiap
tahunnya (mulai lahan *yang terus menyempit karena konversi lahan produksi
pertanian menjadi lahan rekreasi, perdagangan dan jasa yang bisa dilihat
dari data jumlah petani tak bertanah menjadi 49,5% dari 48,6% dari tahun
1995 hingga 1999 di Jawa dan 18,7% dari 12,7% di luar Jawa**yang
menyebabkan banyak konflik tanah antara masyarakat dengan
perusahaan-pemerintah*, kredit usaha tani, pupuk, bibit, harga pasar, dll)
hampir 200% kelipatannya dari biaya produksi sebelumnya dengan indeks harga
yang dibayar petani lebih tinggi 1,17% dibanding indeks harga yang diterima
petani sebesar 0,86% pada tahun 2006 yang disebabkan naiknya harga BBM dan
Gas yang telah dijual pada perusahaan asing (privatisasi). Angka-angka
inilah yang membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan kaum tani Indonesia
terus merosot dari tahun ke tahun. Rencana pemerintah untuk membagikan
tanah seluas 8 juta hektar lebih dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional
(PPAN) atau Landreform Plus juga masih samar-samar dan belum jelas arahnya,
apakah prioritas utamanya adalah menyelesaikan sengketa pertanahan untuk
kepentingan kaum tani ataukah hanya siasat baru dalam me-legalkan penjualan
tanah/lahan bagi kepentingan perusahaan-perusahaan modal asing? Atau
hanyalah sekedar memindah kaum tani tak bertanah menuju daerah2 transmigrasi
baru? Karena ketidak jelasan inilah, maka kita harus mengawal dan mendorong
maju PPAN agar dijalankan secara benar untuk kepentingan kesejahteraan kaum
tani utamanya dalam arah penyelesaiaan sengketa agraria selama ini.
Penguasaan yang sangat besar kekayaan alam negara kita oleh
industri-industri modal asing, hingga berakibat pada ketergantungan yang
sangat besar terhadap hutang luar negeri menyebabkan kecilnya pembiayaan
ekonomi negara pada kebutuhan masyarakat secara umum dan kaum tani
khususnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian dan
lainnya yang membuat kompetisi/persaingan sumber daya manusia terdidik dan
produktifitas nasional menjadi lemah dan tidak seimbang dihadapan para
penjajah modal asing ini. Semua hal ini bisa terjadi dengan peran
pemerintah dan elit-elit politik di parlemen yang dengan sadar membuat
aturan-aturan (seperti UU PMA tahun 1967, ditambah UU Migas 2001, Perjanjian
Perdagangan Bebas ternasuk hasil produksi pertanian di WTO yang berakibat
pada membanjirnya produk hasil pertanian impor, hingga yang terakhir UU
Penanaman Modal 2007) yang memberikan jalan mulus bagi penjajah modal asing
ini untuk semakin masuk hingga langsung ke desa-desa melalui UU Otonomi
Daerah Tahun 1999 untuk lebih bebas dan brutal mengeruk kekayaan alam negara
kita dan memperbudak rakyat Indonesia di bumi pertiwi-nya sendiri. Kemerdekaan
bangsa kita yang belum lama ini kita peringati, menjadi tidak lebih hanya
upacara formal yang dilakukan setiap tahun tanpa kesadaran yang
memperlihatkan bahwa kita saat ini lebih terjajah oleh modal asing
dibandingkan dengan penjajahan fisik-kolonial sebelumnya dan bersama-sama
merumuskan bagaimana jalan keluar mengatasi penjajahan modal asing selama
ini.
Bagi Serikat Tani Nasional (STN), Program-Program Perjuangan Kemandirian
Bangsa yang tepat dalam mengatasi persoalan-persoalan penjajahan modal asing
di negara kita ini atau kita istilahkan dengan Tri Panji Persatuan Nasional
adalah :
1. *Penghapusan Hutang Luar Negeri* ; Sebagai jalan untuk memutus
ketergantungan ekonomi dan politik asing di dalam negeri, serta mengurangi
beban pembiayaan anggaran negara agar lebih maksimal untuk alokasi subsidi
kebutuhan mendesak rakyat seperti Pendidikan, Kesehatan, Perumahan,
Pertanian dll. Presiden Soekarno juga pernah menolak bayar hutang
pemerintahan sebelumnya (hindia belanda), Nigeria berhasil meminta pemutihan
hutang hingga sebesar 25%, Argentina berhasil meminta pengurangan hutang
sebesar 50% dan masih banyak contoh lain dengan berbagai tahapan dan bentuk
untuk penghapusan hutang.
2. *Nasionalisasi Industri Pertambangan* ; Sebagai jalan untuk
menambah pendapatan negara agar pembiayaan berbagai kebutuhan ---terutama
subsidi kesejahteraan rakyat, dan pembangunan industri-industri
pertanian-alat pertanian, industri strategis nasional (baja, pengolahan
migas dll) bisa dipenuhi tanpa harus menambah hutang lebih banyak lagi.
Dalam tahapannya nasionalisasi bisa dilakukan dengan negoisasi ulang
kontrak karya yang prosentase-nya lebih besar untuk negara atau minimalnya
sama, dengan jangka waktu yang tidak terlalu panjang serta adanya perjanjian
alih teknologi dalam jangka waktu tertentu yang nantinya akan secara penuh
dikendalikan dan dioperasikan oleh sumber daya manusia dalam negeri, tidak
seperti saat ini yang rata-rata prosentase bagi hasil kontrak karya masih
20% untuk Negara dan 80% untuk perusahaan asing serta jangka waktu
kontraknya terlalu panjang dan tenaga ahli-nya dari luar negeri tanpa ada
alih teknologi. Presiden Soekarno (walaupun akhirnya tidak tuntas)
berhasil menasionalisasi beberapa perusahaan asing dan biaya-nya dapat
digunakan untuk membangun sekolah-sekolah dsb pada waktu itu, venezuela
berhasil membangun banyak sekolah, memberikan pendidikan dan kesehatan
gratis bagi rakyatnya dari hasil nasionalisasi dan contoh lainnya. Serta
menyelesaikan konflik-konflik agraria di daerah pertambangan tersebut.
3. *Membangun Pabrik-Pabrik Modal Dalam Negeri untuk membangun Pondasi
Industri Nasional yang kuat (Industrialisasi Nasional)* ;
Pabrik-pabrik yang didirikan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dalam
membangun pondasi industri nasional yang kokoh seperti industri pengolahan
hasil pertanian-perkebunan-perikanan, industri alat-alat pendukung produksi
pertanian-perkebunan-perikanan, industri baja sebagai penopang bahan baku
alat-alat modern pertanian-perkebunan-perikanan dan lainnya, industri
pengolahan bahan baku alam tambang dan migas dll yang kesemuanya
meningkatkan nilai lebih ekonomis produksi hasil kekayaan alam menjadi bahan
jadi yang lebih menguntungkan dibandingkan sekarang yang hanya bergantung
dari ekspor bahan baku saja yang tentunya sangat kecil nilai ekonomis-nya,
program ini juga dapat menyerap tenaga kerja lebih luas di pedesaan untuk
mengurangi pengangguran, mengurangi migrasi penduduk desa ke kota ataupun
mengurangi ekspor TKI ke luar negeri yang masih sarat dengan kekerasan dan
pelecehan dan membangun sarana pedesaan (jalan, listrik dll).
Bagi Serikat Tani Nasional (STN), jalan keluar bagi kita rakyat Indonesia
dan kaum tani Indonesia pada khususnya, untuk melepaskan diri dari belenggu
penjajahan modal asing ini adalah dengan membangun Front Persatuan Nasional
Anti Imperialisme/Penjajahan Modal Asing atau istilah lainnya membangun
Poros Persatuan Nasional Untuk Kemandirian Bangsa yang akan menjadi kekuatan
nasional alternatif untuk mengganti kekuasaan politik sebelumnya yang Pro
Imperialis/Penjajah Modal Asing. *Kenapa Kekuasaan Politik?* Karena seluruh
proses penjajahan ekonomi oleh asing dimuluskan jalannya melalui
aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan elit-elit politik yang
memegang kekuasaan negara kita hingga saat ini. Tanpa adanya pergantian
kekuasaan politik oleh kekuatan nasional alternatif yang anti penjajahan
modal asing, mustahil keadaan rakyat Indonesia ataupun kaum tani Indonesia
secara lebih khusus akan berubah lebih baik. *Bagaimana membangun
Persatuan Nasional Anti Penjajahan Modal Asing?* Setelah perjuangan
mahasiswa dan rakyat Indonesia dalam menggulingkan Pemerintah Militeristik
dan Pro Penjajahan Modal Asing Orde Baru dan Soeharto, walaupun tidak
tuntas (yang biasa disebut reformasi) tapi telah memberikan ruang-ruang
demokrasi politik bagi seluruh rakyat untuk lebih terbuka menuntut hak-hak
ekonomi dan politiknya (dalam batasan-batasan tertentu) secara lebih bebas
menggunakan aksi-aksi massa/demonstrasi, membangun
organisasi-organisasi/serikat-serikat, bahkan membangun partai
politik. Hal-hal
postif dari gerakan rakyat inilah yang menjadi modal bagi terbentuknya
Persatuan Nasional Anti Pejajahan Modal Asing, yang harus dimulai dari
seruan-seruan/kampanye-kampanye persatuan untuk melawan dominasi modal asing
dan antek-nya di dalam negeri hingga menyatukan seluruh kekuatan organisasi
gerakan rakyat (ormas, komite-komite, paguyuban, hingga partai politik) yang
ada di mana-mana dan di sektor apapun (buruh/pekerja, petani, pedagang,
mahasiswa, rakyat miskin kota dll) dalam satu Front Persatuan Nasional
dengan pokok perjuangan anti imperialisme/penjajahan modal asing dan kaki
tangannya di dalam negeri. *Bagaimana Persatuan Nasional Anti Penjajahan
Modal Asing ini bisa menjadi kekuatan nasional alternatif untuk menggantikan
kekuasaan politik sebelumnya?* Persatuan nasional ini haruslah menggunakan
berbagai macam cara/taktik untuk tujuan membangun kekuatan nasional lebih
besar dan kuat agar mampu mengambil alih kekuasaan politik sebelumnya yang
pro imperialis/penjajah dengan terus menggelorakan aksi-aksi
massa/demonstrasi/unjuk rasa gabungan (walaupun terus dihadang dengan
tindakan kekerasan aparat seperti kasus petani mariah hombang, bulukumba
dan kasus-kasus lain diseluruh Indonesia) ataupun menggunakan Pemilu (daerah
dan nasional) sebagai cara/taktik menggantikan kekuasaan politik sebelumnya.
Serikat Tani Nasional (STN), menyadari hal ini dan melihat bahwa kekuatan
gerakan yang terpecah-pecah akan lebih besar apabila disatukan dan dimajukan
dalam pembangunan partai politik persatuan sebagai salah satu cara/taktik
menggantikan kekuasaan politik sebelumnya atau minimalnya memperluas
ruang-ruang kampanye persatuan nasional anti penjajahan modal asing dan
program-program kemandirian bangsa di dalam momentum Pemilu 2009 dengan ikut
menjadi kontestan pada Pemilu 2009 tersebut. Partai Persatuan Pembebasan
Nasional (PAPERNAS) adalah partai politik persatuan yang dibangun STN
bersama berbagai organisasi massa, partai politik dan individu lintas
sektoral dan daerah sebagai formasi awal kekuatan nasional alternatif anti
penjajahan modal asing untuk mengikuti Pemilu 2009. Pemerintah dan
elit-elit politik di parlemen saat ini sebagai kaki tangan penjajah modal
asing tentu saja tidak akan tinggal diam melihat kekuatan nasional
alternatif ini muncul apalagi bisa mengikuti Pemilu 2009 untuk bisa
memperjuangkan perlawanan terhadap penjajah modal asing, karena itulah pasti
akan memperberat syarat-syarat pendirian partai politik yang akan mengikuti
Pemilu 2009 melalui RUU Partai Politik dan Pemilu 2007 ini ataupun bahkan
dengan membuat kampanye-kampanye mendiskreditkan perjuangan PAPERNAS dengan
tuduhan komunis dan lain sebagainya yang dulu juga dipakai oleh pemerintah
orde baru untuk menghadapi kritikan-kritikan gerakan mahasiswa dan rakyat.
PAPERNAS mungkin akan sulit maju sendiri menjadi kontestan Pemilu 2009 nanti
dengan syarat-syarat UU (atau RUU) yang semakin berat dan anti demokrasi,
akan tetapi kekuatan nasional anti penjajahan modal asing harus tetap
dibangun dengan mencari cara/taktik lain dalam menjadi kontestan Pemilu 2009
dengan berpegang pada prinsip pembangunan persatuan nasional ataupun formasi
selanjutnya dari partai politik persatuan dengan terus mengajak organisasi,
individu dan partai politik lain yang juga mempunyai pokok perjuangan anti
penjajahan modal asing dan memberikan alternatif kekuasaan politik baru pro
rakyat dan demokratis agar tidak lagi membiarkan rakyat Indonesia menjadi
kuli di negara-nya sendiri dan menjadi kuli dari bangsa-bangsa lain di dunia
ini, seperti semangat yang dilantangkan Bung Karno sewaktu revolusi nasional
1945.
Untuk itulah Serikat Tani Nasional (STN) menyerukan :
1. Perkuat Persatuan-Persatuan Organisasi Rakyat !
2. Bersatu Bersama, Dalam Perjuangan Parlementer dan Ekstra
Parlementer !
Dan Menuntut :
1. Tanah, Modal *(Kredit, Bibit, Pupuk)*, Teknologi Murah-Modern Untuk
Kaum Tani !
2. Hentikan Tindakan Kekerasan Pada Perjuangan Kaum Tani !
3. Selesaikan Sengketa Agraria Di Indonesia Secara Adil dan Demokratis
!
4. UU Partai Politik dan Pemilu yang Demokratis untuk Rakyat !
*Dengan Tripanji Persatuan Nasional :*
HAPUSKAN HUTANG LUAR NEGERI !
NASIONALISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN !
BANGUN PABRIK-PABRIK UNTUK INDUSTRIALISASI NASIONAL !
*Untuk Kesejahteraan Rakyat*
*Jakarta, 24 September 2007*
Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional
*( KPP STN )*
*Ketua Umum*
*Sekretaris
Jendral*
(Doni Pradana, S.Hut)
(Istikhomah, S.Fil)
--
-------
Komite Pimpinan Pusat - Serikat Tani Nasional
[Sementara] Jl. Pustaka Jaya II No. 3, Rawamangun
Jakarta Timur, Indonesia 13220.
Fax: +62-21-4757281
M-phone +62 856 8075066
Email : [EMAIL PROTECTED]
Blog : http://serikat-tani-nasional.blogspot.com
-------
[Non-text portions of this message have been removed]
Bersatu Rebut Kekuasaan: Hancurkan Kapitalisme, Imperialisme, Neo-Liberalisme,
Bangun Sosialisme!
Situs Web: http://www.indomarxist.co.nr/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
