Buletin Elektronik www.Prakarsa-Rakyat.org
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 92 Tahun IV - 2008
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
--------------------------------------------------------------
MEMPERTANYAKAN KEBERPIHAKAN POLITIK HUKUM INDONESIA
Oleh Muhammad Haedir[1]
Hukum adalah salah satu alat rejim penguasa dalam
mempertahankan kekuasaannya. Pemerintah memanfaatkan segala tenaga dan upaya
untuk menjaga posisinya, termasuk membentuk sistem kekuasaan negara yang
berdiri jauh dari intervensi masyarakat secara umum. Dari sini, negara membuat
sebuah sistem hukum untuk mengikat masyarakat agar tidak berniat untuk merebut
kekuasaan.
Hal di atas dapat kita gunakan untuk menganalisis konteks
hukum Indonesia hari ini, banyak sebuah peraturan hukum yang dibuat sebenarnya
sangat jauh dari kondisi masyarakat.
Buktinya dapat kita lihat dari berbagai kebijakan yang
dikembangkan negara ini, dari mulai kebijakan ekonomi, politik, pengembangan
budaya, sampai peraturan hukum semua ditujukan untuk bagaimana memperlihatkan
penghambaan negara Indonesia terhadap kapitalisme internasional.
Pengembangan sistem hukum di Indonesia semua diarahkan untuk
memenuhi keinginan-keinginan bos-bos mereka yang tegabung dalam perkumpulan
negara-negara G-8.
Produk hukum seperti Undang-Undang Penanaman Modal 2007,
Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003, PERPU Kawasan Ekonomi Khusus 2007,
Rancangan Undang-Undang BHP, semuanya tidak lepas dari sebuah kebijakan yang
lebih menguntungkan korporat-korporat Internasional yang dipaksakan melalui IMF
dan WTO.
Konstitusi negara kita telah mengatur tentang kesamaan setiap
warga negara di mata hukum, tapi kenyataannya sistem hukum yang dibangun di
Indonesia tidaklah seperti itu. Seorang pencopet misalnya, yang hanya merugikan
satu orang harus mendapatkan perlakukan yang tidak setimpal dengan
perbuatannya. Bandingkan dengan seorang koruptor yang telah merugikan ribuan
masyarakat Indonesia dihukum dengan hukuman penjara yang tidak begitu lama,
sudah begitu mendapatkan penjara yang sejuk dan ber-AC, bahkan tidak sedikit di
antara mereka yang tidak dapat dijerat hukum (kebal hukum). Hal tersebut adalah
contoh kecil keberpihakan sistem hukum indonesia.
Pembuatan Hukum Tanpa Kontrol Masyarakat
Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa sistem hukum Indonesia
diarahkan untuk sebuah kepentingan proyek besar pemerintah yang sering disebut
kebijakan neoliberal. Hal ini diakibatkan oleh sebuah proses pembuatan hukum
yang berjalan tanpa adanya kontrol masyarakat secara luas.
Partisipasi masyarakat dalam politik, yang pada akhirnya akan
melahirkan sejumlah kebijakan dan hukum, ditentukan melalui proses Pemilihan
Umum (Pemilu) setiap empat tahun sekali. Masyarakat yang tidak sadar
dimobilisasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan membuat sebuah peraturan
hukum. Setelah itu, selesai sudah proses kontrol masyarakat dalam pembuatan
kebijakan.
Hal ini berakibat pada semakin leluasanya pemerintah negeri
ini untuk berbuat apa saja yang mereka inginkan dalam proses pembuatan
peraturan hukum, maupun dalam menjalankannya.
Sementara itu, pemerintah juga membatasi masyarakat untuk
dapat terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan dengan berbagai aturan-aturan
hukum yang mereka tetapkan sendiri. Bahkan, mereka juga mengebiri organisasi
gerakan rakyat yang selama ini mengontrol kekuasaan karena semua harus berada
dalam jalur hukum yang telah mereka buat.
Parahnya karena kontrol terhadap peraturan yang mereka buat
dilakukan oleh "mereka-mereka" juga, peran masyarakat dalam kontrol pelaksanaan
peraturan sangatlah kecil sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan hukum
di mana-mana.
Inilah yang menyebabkan sistem hukum kita lebih berpihak pada
korpporat-korporat asing, karena sangat terbuka peluang untuk mengadakan
kongkow-kongkow dengan para korporat tersebut. Tidaklah heran bila korupsi
semakin berkembang di negeri ini, yang tidak hanya melibatkan eksekutif dan
legislatif tapi juga melibatkan para penegak hukum.
Mempertegas Kontrol Masyarakat
Hukum adalah produk politik, siapa yang berkuasa pada
kekuasaan politik, dialah yang memegang peran dalam setiap pengambilan
kebijakan yang ada. Di negara kita (bahkan di negara manapun itu di belahan
dunia ini) proses pengambilan kebijakan ditentukan oleh posisi politiknya.
Tidak akan ada sebuah produk hukum yang berkeadilan tanpa
dilandasi oleh sebuah sistem politik yang demokratis, sementara kekuatan
politik Indonesia didominasi oleh mereka yang pro kebijakan neoliberal,
sehingga kebijakan hukum negara inipun selalu berpihak pada pemilik modal.
Hegemonisasi kapitalisme yang semakin massif dipasok, entah
itu dengan ilusi politik liberal maupun dengan hegemoni media-media kapitalis
yang selama ini banyak berperan dalam pembentukan opini publik, juga telah
memberikan ilusi keadilan bagi masyarakat.
Maka untuk merubah sebuah sistem hukum agar menjadi
berkeadilan, sebuah kontrol masyarakat mutlak dibutuhkan. Ini untuk mencegah
sebuah pemerintahan yang berjalan dan mengambil tindakan sendiri.
Selain itu, kita harus berbesar hati mengakui bahwa kelompok
progresif Indonesia (yang selama ini melakukan kontrol) sejauh ini hanya
membatasi gerakan mereka dalam mengkritisi kebijakan, tanpa berusaha lebih jauh
terlibat dan mendorong kesadaran masyarakat ke dalam proses pembuatan kebijakan.
Hal yang paling penting adalah kekuatan melawan hegemoni yang
dilakukan oleh kelompok progresif tidak mampu menyaingi hegemonisasi negara.
Untuk itu, kelompok progresif penting memiliki sebuah media yang mampu
menjangkau hingga ke pelosok dalam memasok kesadaran sejati bagi rakyat.
--------------------------------------------------------------
[1] Penulis adalah Sekretaris Kota, Perhimpunan Rakyat
Pekerja (PRP) Komite Kota Makassar, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama
Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi Selatan.
[EMAIL PROTECTED]
[Non-text portions of this message have been removed]
Bersatu Rebut Kekuasaan: Hancurkan Kapitalisme, Imperialisme, Neo-Liberalisme,
Bangun Sosialisme!
Situs Web: http://www.indomarxist.co.nr/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
