SIARAN PERS BERSAMA
-- SERIKAT BURUH INDONESIA (SBI) --
--- ALIANSI BURUH YOGYAKARTA (ABY) ---
---- INDONESIAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS) ----
CABUT SKB 4 MENTERI DAN PENUHI HAK-HAK RAKYAT PEKERJA INDONESIA !!
Rapuhnya sistem ekonomi dunia di bawah bendera kapitalisme global kini terlihat
jelas dengan banyaknya Negara-negara di dunia yang harus ikut menanggung krisis
finansial di titik pusat kapitalisme, Amerika Serikat. Sayangnya sejak rejim
Orde Baru hingga rejim saat ini masih saja melahirkan kebijakan-kebijakan anti
rakyat (judicial violence) yang berujung kepada penghisapan dan eksploitasi
ekonomi (judicial violence) nasional republik ini. Perdagangan bebas,
penggadaian asset-aset strategis bangsa, liberalisasi sumber agraria dan
de-industrialisasi hingga disahkannya Undang Undang Penanaman Modal No.25 tahun
2007 semakin menegaskan bahwa seluruh elemen parlemen, parpol, akedemisi dan
birokrasi pemerintahan saat ini harus bertanggung jawab atas tercerabutnya
kemandirian ekonomi nasional di bawah kungkungan kapitalisme global.
Sudah jatuh tertimpa tangga. Tak berbeda dengan kondisi rakyat Indonesia hari
ini, ketika rakyat Indonesia masih harus bersusah payah untuk bertahan hidup di
tengah krisis pangan dan anjloknya daya beli masyarakat ketika harga BBM
dinaikkan beberapa saat yang lalu, kini pemerintah malah bertekad mengorbankan
rakyat pekerja di negri ini dengan tidak menaikkan upah minimum para
pekerja/buruh se-Indonesia mulai tahun 2009 nanti hingga batas yang belum jelas
implementasinya. Melalui Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang telah
ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari
Elka Pangestu, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Erman Suparno pada 22 Oktober 2008 yang lalu, pada pasal 3 SKB 4
Menteri itu telah disebutkan bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
sebaiknya tidak melebihi 6 persen sebagaimana patokan pertumbuhan ekonomi
nasional. Tegasnya, kebijakan yang anti rakyat ini sengaja
dipaksakan dengan dalih untuk mencegah agar tidak terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat krisis perekonomian global yang tengah
berlangsung hingga hari ini.
Berkenaan dengan semakin eksisnya Negara dalam hal pelanggaran hak-hak asasi
warga negaranya sendiri, maka perlu disampaikan beberapa hal yang harus
ditegaskan kembali mengenai latar belakang, dampak dan kebohongan publik dalam
pemberlakuan SKB 4 Menteri tersebut.
Tentang Problem Kerakyatan & Problem Nasional
1. Keberadaan perekonomian nasional yang juga ikut menanggung krisis global
saat ini semakin menegaskan bahwa corak produksi perekonomian Indonesia telah
terintegrasi utuh dalam tatanan sistem ekonomi kapitalisme global yang mana
merupakan sistem ekonomi dunia yang justru pernah ditentang oleh para founding
fathers kita dan konstitusi republik ini.
2. Keberadaan LKS Tripartit nasional dalam pembahasan SKB ini tidak bisa
dianggap representasi dari aspirasi serikat-serikat buruh Indonesia. Sebab
badan tripatit ini hanya merupakan perpanjangan tangan kepentingan pemerintah
dan pengusaha.
3. Dari SKB 4 mentri ini semakin terlihat bahwa pemerintah hari ini tidak
memandang bahwa kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan kelangsungan kehidupan
keluarganya sebagai salah satu unsur sumber daya nasional yang harus dilindungi
dan dipenuhi hak-hak dasariahnya. Sebab, sebelum SKB ini berlaku sekalipun,
masih banyak pengusaha yang melanggar ketentuan UMP tahun-tahun sebelumnya dan
ini menegaskan bahwa peran pengawasan pemerintah dalam hal ini tidak pernah
berjalan dengan cukup serius.
4. SKB 4 mentri ini semakin menegaskan kecendrungan pemerintah dalam
menerapkan Flexibility Labour Market diperkuat dan merendahkan posisi tawar
gerakan buruh di hadapan pemodal dengan menjadikan upah buruh murah sebagai
keunggulan komparatif menarik investor asing.
5. Tutupnya beberapa pabrik tekstil seperti penuturan Mentri Perindustrian
Fahmi Idris bukanlah semata-mata dipicu oleh krisis global saat ini, melainkan
semenjak rezim ini berdiri sampai disahkannya UU Penanaman Modal No.25 Th.2007
pemerintah tidak pernah punya niatan baik untuk melakukan proteksi
industri-industri nasional terhadap liberalisasi perdagangan kapitalisme
global, terkhusus industri tekstil dalam negri ketika menghadapi serbuan
murahnya produk-produk tekstil China yang masuk ke dalam pasaran dalam negri.
6. Pemberlakuan SKB ini semakin menegaskan bahwa kepentingan nasional rejim
saat ini untuk mendaulat 100% hak-hak dasar rakyat atas penghidupan dan
pekerjaan yang layak merupakan omong kosong belaka. Maka secara otomatis
keluarnya SKB ini merupakan tindakan inkonstitusional dan melanggar hak-hak
asasi ekosob.
Tentang Industri Nasional & Ancaman PHK Massal
1. Turunnya kenaikan harga minyak dunia seharusnya menjadi langkah
prioritas pemerintah menurunkan harga BBM industri dalam negeri guna menekan
tingginya ongkos produksi nasional sebelum membekukan upah minimum buruh.
2. Sesungguhnya, potensi PHK massal akibat semakin tingginya ongkos
produksi dan rusaknya pasar luar negri atas krisis global ini bisa
ditanggulangi dengan memangkas in-efisiensi birokrasi dalam praktek pungutan
liar dalam setiap proses produksi industri nasional.
3. Pengalihan sejumlah anggaran infrastruktur dan sektor publik untuk
memperbaiki krisis sektor finansial dalam negri akan berpotensi tidak
terserapnya angka pengangguran angkatan kerja yang semakin tinggi.
4. Bila pemerintah mempunyai niatan baik untuk menghindari PHK massal sudah
seharusnya pemerintah juga menghentikan Program privatisasi 2008 Kementrian
Negara BUMN yang akan memprivatisasi 37 BUMN tahun ini, dimana 34 BUMN
merupakan BUMN yang baru masuk program privatisasi tahun 2008 ini dan 3 BUMN
yang privatisasinya telah tertunda di tahun 2007 yang lalu. Sebab masih melekat
dalam ingatan buruh Indonesia, aksi-aksi pekerja PLN dan Pelindo adalah bukti
bahwa privatisasi BUMN juga sangat berpotensi atas PHK massal.
5. Situasi internasional dan kondisi dalam negeri yang dilanda krisis
memang benar memerlukan persatuan dan kerjasama antara negara, pengusaha
nasional dan kaum buruh. Akan tetapi persatuan dan kerjasama tersebut jelas
memerlukan persyaratan. Kaum buruh tidak mungkin bersatu dengan pengusaha dan
negara selama masih terus terjadi pelanggaran hak-hak buruh yang dilakukan
modal (capital violence) yang dilindungi hukum (judicial violence) sehingga
semakin masifnya terjadinya pengebirian hak-hak normatif kaum buruh.
Akhir kata, Perjuangan kerakyatan adalah mengembalikan apa yang menjadi hak
dari rakyat pekerja bangsa ini. Dan bagi kaum buruh, tidak ada jalan lain
kecuali memaksa sang kapitalis untuk merubah manajerial pabrik dengan
kesejahteraan buruh sebagai dasar hubungan produksi yang saling menguntungkan.
Untuk itu, kami menuntut:
Cabut SKB 4 Mentri dan Batalkan Undang Undang Perburuhan yang tidak berpihak
kepada buruh
Naikkan Upah Buruh dan Stop PHK
Bubarkan Lembaga Tripartit Nasional, dan libatkan semua elemen kekuatan buruh
dalam penentuan kebijakan perburuhan
Sediakan Lapangan Pekerjaan Untuk Rakyat
Jakarta, 30 Oktober 2008
Contact Person:
Adi Rusprianto (Sekjend Nasional SBI), HP. 08157915278
Gunawan (Sekjend Komite Eksekutif IHCS), HP. 081584745469
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Bersatu Rebut Kekuasaan: Hancurkan Kapitalisme, Imperialisme, Neo-Liberalisme,
Bangun Sosialisme!
Situs Web: http://www.indomarxist.co.nr/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
