Dapat dilihat di YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=MutohKP5e68
<http://www.youtube.com/watch?v=MutohKP5e68>
"Jalan Kapitalisme Sudah Gagal Sebagai Jalan Kesejahteraan"
BATALKAN PB 4 Menteri!, UPAH LAYAK NASIONAL BAGI BURUH/PEKERJA INDONESIA
!
Krisis kapitalisme yang pemunculannya terlihat dari heboh krisis
financial yang terjadi di Amerika Serikat dan eropa mulai pertengahan
september 2008 lalu akhirnya menerjang keseluruh dunia dengan sangat
cepat dan hebatnya. Hampir tidak ada negara dibelahan dunia ini yang
tidak tersapu oleh krisis ini termasuk negara-negara di timur tengah,
hanya negara-negara yang berani tidak tunduk pada mekanisme perekonomian
global kapitalisme lah yang selamat dari badai krisis kapitalisme ini
seperti negara-negara di Amerika Latin.
Indonesia termasuk negara yang segera terkena terjangan badai krisis
kapitalisme tersebut karena sejak pemerintahan orde baru-Soeharto hingga
pemerintahan SBY-JK saat ini, tata ekonomi Indonesia dibangun diatas
pondasinya kapitalisme dan proses penataan ekonomi tersebut dibawah
pengawasan penuh kaum pemodal Internasional. Pondasi ekonomi kita tidak
dibangun berdasarkan memajukan potensi sumber daya produktif nasional
(sumber daya alam dan sumber daya manusianya) demi kesejahteraan
rakyatnya, perekonomian Indonesia semata-mata dibangun berdasarkan
melayani kebutuhan ekonomi kaum modal diInternasional, seluruh sumber
daya alam (tambang, hutan dan tanah) dikeruk demi mendatangkankeuntungan
yang sebesar-besarnya bagi kaum modal tersebut, dan kaum buruh Indonesia
sudah sangat lama dijual oleh pemerintah Indonesia dengan harga murah
pada kaum modal lewat politik represif dan politik upah murah. Hal-hal
tersebutlah yang membuat Indonesia hingga hari ini tidak mempunyai
industrialisasi nasional yang kuat yang mampu menopang industri
manufaktur secara kuat, industri yang dibangun di Indonesia semata-mata
dibangun sebagai rantai industri Negara-negara maju.
Krisis yang saat ini dialami oleh dunia adalah krisis yang merupakan
akibat dari jalan kapitalisme yang berkuasa dibanyak negara saat ini,
krisis ini bukanlah bersifat mendadak, krisis ini sudah diperkirakan
jauh-jauh hari sebelumnya, karena proses akumulasi dan eksploitasi yang
melekat pada tubuh kapitalisme suatu saat akan mengakibatkan terpusatnya
kekayaan hanya pada beberapa orang saja dan mayoritas manusia akan
termiskinkan oleh system ini. Dari hal tersebut maka yang seharusnya
bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis ekonomi dunia saat ini
adalah para pemodal, para ekonom pro kapitalisme dan juga kekuatan
politik (para presiden/wakil presiden dan partai-partai politik di
parlemen) yang telah memilih dan memuluskan jalan kapitalisme ini.
Pada kenyataannya beban dan tanggung-jawab terhadap krisis ini akhirnya
dibebankan pada kaum buruh/pekerja yang selama ini telah menjadi korban
penghisapannya kaum modal, dikeluarkan nya perturan bersama empat
menteri (Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian,
Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 22 Oktober
2008 adalah bentuk pengalihan beban krisis ke pundaknya kaum buruh,
sedangkan kaum modal yang seharusnya bertangung jawab terahadap krisis
ini malah diberikan perlindungan dan subsidi yang sangat banyak oleh
pemerintahan nasional saat ini. Peraturan Bersama 4 menteri pada
hakikatnya hanyalah berisi "TETAPKAN UPAH MURAH dan jalankan konsep
BIPARTIT yang lebih luas" karena hal-hal lainnya yang berhubungan
dengan penataan pasar hanya lah OMONG KOSONG semata, karena industri
kita tidak mempunyai kapasitas untuk dapat melaksanakannya, karena
industri yang ada saat ini tidak ditopang oleh ketersediaan bahan baku
dari dalam negeri baik bahan baku hasil tambang maupun bahan baku dari
pertanian. Peraturan Bersama 4 menteri tersebut semata-mata hanyalah
untuk melayani kaum modal (baik pemodal internasional maupun nasional)
untuk mendapatkan buruh dengan upah murah! Peraturan Bersama 4 menteri
tersebut sama sekali tidak berorientasi pada penyelamatan kaum buruh
dari krisis akibat kerakusan kaum modal, perluasan proses biparti yang
juga berarti menghilangnya tanggung jawab negara dalam melindungi kaum
buruh, akan semakin memberikan kesempatan pada kaum modal dalam
menghisap kaum buruh, dan yang paling tidak terlindungi dari PB 4
menteri tersebut adalah para pekerja yang telah bekerja lebih dari 1
tahun, karena proses negosiasi upah 2008 akhirnya sangat tergantung pada
kekuatan serikat buruh/serikat pekerjanya karena negara, tidak akan mau
melakukan perlindungan untuk memastikan kenaikan upah. PB 4 menteri ini
juga memberikan peluang yang sangat besar pada pemodal untuk melakukan
PHK tanpa perlu penetapan dari PHI, karena BIPARTIT adalah hal yang
utama dan TRIPARTIT adalah intervensi negara yang menganggu akan
menggangu investasi!
Selama proses krisis kapitalisme saat ini, sangat vulgar kita lihat
bahwa kaum modal yang terkena krisis kemudian menggunakan Negaranya
untuk membayar ongkos penanggulangan krisis tersebut, sudah lebih dari
950 Milyar US$ uang rakyat di AS digunakan untuk penanggulangan krisis
ini, begitu juga di eropa, jepang, korea, Taiwan dll, uang yang
digunakan tersebut sejatinya adalah uangnya kelas pekerja tetapi
digunakan untuk menyelamatkan kaum modal. Di Indonesia sedikitnya
pemerintah telah menganggarkan Rp 6 Trilyun untuk menanggulangi krisis
kapitalisme ini dalam bentuk program buy back BUMN, dan setidaknya US$
6,5 Milyar (sekitar Rp 71 triliun) cadangan devisa kita terkuras dalam
satu bulan ini untuk menanggulangi krisis kapitalisme saat ini dalam
bentuk stabilitas nilai rupiah terhadap dollar. Sungguh dana yang tidak
sedikit, dan sungguh sebuah pembuktian keberpihakan pemerintahan
nasional saat ini terhadap system kapitalisme dan kaum modalnya.
Keberpihakan terhadap kaum modal bukan hanya ditunjukkan oleh para
penghuni istana negara ini tetapi juga oleh partai-partai yang ada di
DPR saat ini, karena tidak ada satu partaipun yang berani menyatakan
bahwa krisis saat ini adalah akibat keserakahan kaum modal dan system
ekonomi kapitalisme yang dijalankan saat ini, dan partai-partai tersebut
juga mendiamkan duit rakyat, duitnya kaum buruh, dihambur-hamburkan
untuk melindungi dan mensubsidi kaum modal. Sungguh sebuah realitas yang
sangat kontras bila dibandingkan dengan spanduk, iklan di TV,
omong-omong seminar yang dilakukan oleh partai-partai (termasuk
partai-partai baru) dan para politisi tersebut, rakyat tidak perlu
menunggu setelah pemilu untuk membuktikan kebohongan mereka.
Dengan ini kami , Aliansi Buruh Menggugat menyatakan sikap :
1. System ekonomi kapitalisme dengan seluruh variannya telah terbukti
gagal dalam mensejahterahkan rakyat, malah system ekonomi tersebut
telah memiskinkan seluruh pekerja diseluruh dunia. IMF, World Bank,
World Trade Organization harus bertanggung jawab dan segera dibubarkan
serta perwakilannya yang ada diIndonesia harus segera DIUSIR!.
2. Peraturan Bersama 4 menteri hanyalah untuk melindungi kepentingan
kaum modal dan akan mengorbankam kaum buruh dan keluarganya dan HARUS
SEGERA DICABUT!. Upah 2009 harus ditetapkan berdasarkan pada peningkatan
kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya, yaitu UPAH LAYAK NASIONAL.
Pembatasan nilai upah para petinggi perusahaan dan pembatasan keuntungan
pemilik modal adalah jalan mendesak yang harus segera dilakukan, karena
merekalah yang bersalah dalam krisis ini.
3. Mengecam pimpinan serikat buruh yang berani bergandengan tangan
dengan kaum modal dalam menindas dan memiskinkan kaum buruh. Kaum buruh
harus mengadili para penghianat yang berani menyetujui pelaksanaan
Perturan Bersama 4 menteri ini.
4. Pemilu 2009 tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi kaum buruh
dan rakyat mayoritas, pemilu 2009 kembali hanya akan menghasilkan rezim
yang tega menumbalkan rakyat Indonesia demi kepentingan kaum modal.
5. Menyerukan kepada seluruh kekuatan kaum buruh untuk segera
membangun persatuan perjuangan untuk menolak PB 4 menteri ini dan
menuntut diberlakukankannya upah layak bagi kaum buruh/pekerja
6. Rezim Borjuasi yang selama ini berkuasa telah terbukti gagal, maka
kepada seluruh kekuatan progresif di Indonesia untuk segera bergandengan
tangan, merapatkan barisan, membangun persatuan perjuangan dan
menyiapkan diri untuk berkuasa.
Jalan keluar yang telah kita rumuskan adalah jalan menuju kesejahteraan
kaum buruh di Indonesia , yaitu:
a) Nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta strategis (baik yang
dimiliki oleh modal internasional maupun oleh Pengusaha Indonesia ) di
bawah kontrol klas buruh terutama industri Pertambangan, Energi dan
Perbankan.
b) Pembangunan industrialisasi nasional yang didasarkan pada
potensi sumberdaya produktif yang ada dan ditujukan untuk memajukan
peradaban manusia Indonesia
c) Menolak membayar utang Negara, karena utang tersebut semata-mata
digunakan untuk kepentingannya kaum modal, bukan kepentingan rakyat
d) Para koruptor harus dihukum, dan harta-harta hasil korupsinya
harus disita.
Jakarta, 6 November 2008
(Anwar Sastro Ma'ruf)
Koordianator BPN ABM
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Bersatu Rebut Kekuasaan: Hancurkan Kapitalisme, Imperialisme, Neo-Liberalisme,
Bangun Sosialisme!
Situs Web: http://www.indomarxist.co.nr/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
