PETISI PEMBEBASAN PAJAK FISKAL PERJALANAN LUAR NEGERI
TITIK TOLAK ARGUMEN DAN ALASANNYA Berangkat dari penolakan pemerintah terhadap pembebasan biaya fiskal bagi penduduk Indonesia merupakan pengingkaran akan sejarah, perjanjian regional dan keputusan yang dibuat pemerintah sendiri. 1. Keppres No.28/1990 tentang Kebijakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri yang diterbitkan pemerintah di era Soeharto adalah untuk memberikan tambahan penghasilan di sektor pajak non migas. Keppres ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah menertibkan menjamurnya upaya pengiriman tenaga kerja di sektor unskilled labour ke beberapa negara ASEAN. (Bambang Putratama Buletin Puslitbang TK No. 2/XVII/2004). Jadi bukan ditujukan khusus untuk wisatawan Indonesia yang akan keluar negeri. 2. Di skala regional, Indonesia mengingkari perjanjian VIENTIANE DECLARATION ON ENHANCING ASEAN TOURISM COOPERATION BY THE ASEAN TOURISM MINISTERS FEBRUARY 2004 yang ditandatangani ketujuh Menteri Pariwisata ASEAN. Disebutkan bahwa : akan mengadopsi implementasi perencanaan ATA Asean Tourist Agreement (butir satu) dan akan berpartisipasi dalam program Visit ASEAN Campaign VAC (butir dua) maka pernyataan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik bahwa akan menyulitkan perkembangan pariwisatan di Indonesia dan besarnya devisa yang lari ke luar negeri (Bali Post 26 May 2004) adalah bertentangan dengan semangat kerjasama pariwisata bersama dengan negara ASEAN. Kebijakan fiskal ini merupakan satu-satunya penghambat bagi upaya menjadikan kawasan Indonesia menarik bagi wisman dan wis-asing. Ini juga mengindikasikan upaya menutup diri dari pergaulan masyarakat Internasional terlebih ucapan Sdr Wacik :"if they are upset with us, so be it" (Bali Discovery Tour.com). 3. Argument pemerintah yang diwakili Sdr Jero Wacik bahwa adanya pembebasan fiskal, maka wisatawan lokal yang dananya terbatas justru memilih ke luar negeri (Bali Post) adalah tidak berdasar karena menurut penelitian Sdr Bambang Putratama dari Puslitbang Ketenagakerjaan Balitbang Depnakertrans, Desember 2002 : "Bagi Indonesia, tampaknya tidak akan mengubah pasar pariwisata domestik karena negara-negara ASEAN lainnya tidak lagi membebani biaya fiskal untuk perjalanan ke luar negeri,termasuk ke Indonesia" Ketakutan akan hilangnya devisa merupakan bukti ketidaksiapan Indonesia menghadapi era pasar bebas. Proteksi dan subsidi yang diberikan khusus kepada beberapa pihak juga bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi derasnya kompetisi pariwisata dengan negara-negara ASEAN. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/6iY7fA/5WnJAA/Y3ZIAA/yppolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Indonesian Backpacker Communities visit our website at www.indobackpacker.com "No Spamming or forwarding unrelated messages, you will be banned immediately" Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/indobackpacker/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
