Hi Shifa, Mat kenal. Fiskal Luar Negeri dikenakan terhadap orang Indonesia atau orang asing yang menetap di Indonesia. Pada saat kita berada di negara lain kita tidak dikenakan fiskal luar negeri. Jumlah yang kita bayar di Thailand THB 500 dan Philipina PHP 500 bukan merupakan fiskal luar negeri tetapi merupakan Airport Tax, sebagaimana yang kita bayar saat kita berangkat dari cengkareng. Untuk domestik Rp 30.000 dan Luar Negeri Rp 100.000. Kalau untuk Singapura dan Malaysia kita tidak membayar Airport Tax secara terpisah, tetapi sudah diperhitungkan dalam harga tiket.
Menurut pendapat Shifa, kalo fiskal dihapus negara berpotensi kehilangan pendapatan yang luar biasa besar dalam Rupiah. Sebagaimana yang Shifa tulis kemudian bahwa fiskal merupakan pajak yang dibayarkan dimuka. Karena merupakan pajak yang dibayar di muka berarti fiskal luar negeri ini dapat dikreditkan (mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar pada akhir tahun). Coba perhatikan formulir SPT baik perorangan maupun perusahaan fiskal luar negeri merupakan pengurang jumlah pajak yang harus dibayar pada akhir tahun. Untuk perusahaan maupun perorangan yang sudah memiliki NPWP, ini bukan merupakan pendapatan melainkan uang muka saja sehingga tidak menambah pendapatan negara. Sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP, fiskal luar negeri ini tidak dapat dikreditkan. Biasanya orang-orang inilah yang diajak damai, dan akhirnya uang yang mereka bayar tidak masuk negara. Jadi yang benar-benar merupakan pendapatan hanya dari mereka yang tidak memiliki NPWP dan bayar secara normal, berarti jumlahnya tidak terlalu besar. Demikian penjelasan dari saya, semoga dimengerti. Salam Heryanto Sorry kalo boleh menambahkan, Mungkin hanya dipake istilah yang berbeda kali ya di negara ASEAN lain seperti Thailand dan Philipina. Tapi kalo keluar dari kedua negara tersebut, kita juga tetap harus bayar (kalo kata saya) fiskal. Besarnya di Thailand Bt 500 dan di Philipina juga 500 peso koq....Jadi Indonesia bukan satu2nya negara (menurut saya lho) yang masih memberlakukan fiskal. Tidak tahun di tahun 2007 ini, tapi sampai Agustus 2006 saya masih harus membayar lho dikedua negara tersebut. Ketentuan fiskal di Indonesia ini kan tidak berlaku untuk para korps diplomatik, mereka yang dalam misi kebudayaan ato tugas negara, ato yang mengikuti program pertukaran pelajar. Wacana yang mencuat tentang penghapusan fiskal adalah dari pihak Pajak, kalo fiskal dihapus negara berpotensi kehilangan pendapatan yang luar biasa besar dalam Rupiah lho....saya lupa angka persisnya, tapi seingat saya mencapai trilyunan rupiah...maklum fiskal kan merupakan pajak yang dibayarkan dimuka. Begitu saja tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Salam Shifa Sebenarnya pada saat Megawati menjadi Presiden RI sudah ada rencana penghapusan fiskal luar negeri pada tahun 2005. Tapi pada pemilihan presiden berikutnya Megawati tidak menjadi presiden, maka rencana itu menghilang. Sebenarnya negara Asean dan beberapa negara lainnya sudah meminta Indonesia menghapuskan fiskal luar negeri, tapi Indonesia masih tetap mempertahankannya. Hanya Indonesia negara satu-satunya yang masih memberlakukan fiskal di Asean. Apakah pada tahun 2010 ini penghapusan fiskal luar negeri akan terealisasi. Kita hanya bisa berharap dan menunggu. Semoga benar-benar terealisasi.
