![]() ![]()
|
|
|
Newsflash |
|
" Suatu amal perbuatan dapat dikatakan suci, baik dan benar apabila tidak ada pamrih didalamnya ". |
|
|
|
|
Daya tahan ekonomi dan harga minyak |
![Print]()
|
![E-mail]()
|
|
Saturday, 26 January 2008 |
|
Daya tahan ekonomi dan harga minyak
Rabu, 28 Nopember 07
Penjelasan
pemerintah dan ulasan-ulasan yang dipicu oleh kenaikan harga minyak
mentah secara spekatkuler membuat kita semua menjadi bingung. Dalam
kebingungan ini banyak yang bertanya apakah kita mempunyai daya tahan
ekonomi kalau harga minyak akhirnya mendekati atau mencapai US$ 100 per
barel ? Mengapa masyarakat bingung ? Karena keterangan-keterangan yang
diberikan oleh Pemerintah mencla-mencle.
Kita masih ingat Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa kalau harga minyak mentah di New York
mencapai US$ 60 per barel, Pemerintah harus mengeluarkan uang sebesar
Rp. 115 triliun untuk subsidi yang tidak dimilikinya. Maka harga BBM
harus dinaikkan sampai ekivalen dengan harga minyak mentah di pasar
internasional. Kalau itu dicapai, tidak akan ada subsidi lagi, karena
pemerintah akan menaikkan dan menurunkan harga BBM yang tingginya
senantiasa sama dengan ekivalen harga minyak mentah yang terbentuk di New York.
Maka sebagai titik awal harga BBM dinaikkan dengan 126 %, supaya sama dengan ekivalen harga minyak mentah di New York
yang ketika itu US$ 60 per barel. Harga bensin premium dinaikkan dari
Rp. 2.700 per liter menjadi Rp. 4.500 per liter. Harga Rp. 4.500 per
liter memang sama dengan ekivalen harga minyak mentah sekitar US$ 60
per barel. Perhitungannya sebagai berikut.
Biaya untuk
penyedotan minyak dari perut bumi ke permukaan bumi Rp. X per liter.
Biaya pengilangan Rp. Y per liter dan biaya transportasi ke pompa-pompa
bensin rata-rata Rp. Z per liter. Jumlah dari ketiga-tiganya adalah US$
10 per barel atau kalau kita ambil kurs US$ 1 = Rp. 10.000, keseluruhan
biaya dalam bentuk uang tunai yang harus dikeluarkan Rp. 630 per liter.
Kalau harga bensin premium Rp. 4.500 per liter kita jadikan
dolar per barel untuk minyak mentah, hitungannya adalah: harga bensin
premium per barelnya sama dengan Rp. 4.500 x 159 = Rp. 715.500. Tiga
biaya tersebut yang membuat minyak mentah menjadi bensin Rp. 630 per
liter atau dikalikan 159 menjadi Rp. 100.170 per barel. Jadi harga
minyak mentah per barel = Rp. 715.500 - Rp. 100.175 = Rp. 615.325.
Dengan kurs US$ 1 = Rp. 10.000, ini sama dengan US$ 61,5 per barel.
Lebih tinggi sedikit dari harga minyak mentah yang berlaku ketika itu.
Katakanlah praktis sudah sama.
Sesuai dengan pernyataan Wapres
Jusuf Kalla, sejak itu mestinya harga bensin premium naik turun sesuai
dengan fluktuasi harga minyak mentah di New York.
Tetapi
apa yang terjadi ? Ketika harga minyak mentah turun menjadi US$ 54 per
barel Wapres Jusuf Kalla ditanya oleh wartawan, apakah harga BBM dengan
sendirinya akan turun, dijawab “tidak”.
Setelah itu, harga minyak mentah di New York
meningkat sampai di atas US $ 60 per barel, Wapres langsung memberi
pernyataan bahwa harga minyak mentah boleh melejit sampai US 100 per
barel, Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM.
Setelah itu ada pernyataan di media massa oleh perwakilan IMF di Jakarta bahwa karena Pemerintah menaikkan harga BBM sampai 126 %, Pemerintah sedang cash rich, kaya uang tunai.
Tanggal
19 September 2007, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan
Anggito Abimanyu memberikan pernyataan yang dikutip Kompas berbunyi :
“...kenaikan harga minyak hingga 81 dolar AS per barel tersebut
berdampak positif bagi Indonesia.
Nilai minyak yang diekspor lebih besar dibandingkan yang diimpor.
Dampaknya ke anggaran pemerintah menjadi netral karena kelebihan
penerimaan dari hasil ekspor itu dapat digunakan untuk menutupi
kebutuhan subsidi BBM”.
Pernah dikatakan (bagi yang rajin
dapat mencari datanya di berbagai media massa) bahwa volume produksi
lebih kecil dibandingkan dengan konsumsinya. Kekurangannya diimpor yang
harus dibayar dengan dolar AS. Maka semakin tinggi harga minyak,
semakin besar devisa yang dibutuhkan untuk mengimpor kekurangan minyak
karena adanya konsumsi yang melebihi produksi.
Terus ada lagi
pernyataan yang mengatakan bahwa walaupun konsumsi dalam negeri lebih
besar dari produksi, pemerintah tidak mengalami penurunan devisa,
karena minyak mentah yang bagus kualitasnya diekspor dengan harga
mahal. Hasil penjualan ekspornya dalam valuta asing dipakai untuk
mengimpor minyak mentah dengan kualitas lebih rendah yang lebih murah,
sehingga pemerintah kelebihan devisa.
Namun ada angka
statistik resmi dari tahun tertentu yang pernah saya pelajari ketika
saya berfungsi sebagai Komisaris Pertamina ex officio, bahwa
keseluruhan perolehan valuta asing dari ekspor lebih kecil dari jumlah
valuta asing yang dibutuhkan untuk mengimpor, sehingga walaupun minyak
mentah Indonesia yang berkualitas tinggi diekspor untuk mengimpor yang berkualitas rendah, saldonya masih defisit devisa.
Duduk
persoalan minyak dengan perhitungan angka-angkanya memang sangat ruwet.
Tetapi keruwetan yang dibuat sendiri. Hal yang mudah dijadikan sulit
karena ingin terkesan sebagai orang pandai. Akhirnya terjerat dalam
pernyataan-poernyataannya sendiri.
Mari kita telusuri dengan menyederhanakan analisis tanpa kehilangan esensinya.
Tadi telah saya kemukakan cara Pemerintah menghitung harga pokok bensin premium. Harga minyak mentah yang milik bangsa Indonesia dan dikonsumsi oleh bangsa Indonesia yang pemiliknya, pemiliknya ini harus membayar dengan harga yang ditentukan oleh New York Mercantile Exchange (NYMEX). Jadi komponen minyak mentahnya dihargai dengan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar di New York. Cara menentukan harga pokok seperti ini disebut kalkulasi harga pokok standar yang normatif.
Kalau
harga jualnya lebih rendah dari harga pokok yang ditentukan dengan cara
kalkulasi seperti ini, Pemerintah merasa rugi, merasa memberikan
subsidi. Setelah itu, Pemerintah lantas berhalusinasi bahwa kerugian
ini sama dengan uang tunai betulan yang dikeluarkan. Sebenarnya uang
tunai yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menyediakan bensin premium
kepada rakyatnya tidak sebesar ini. Jadi berbicara tentang uang tunai
yang dikeluarkan (tidak berbicara tentang konsep kalkulasi harga pokok
standar yang normatif), perhitungannya lain sama sekali. Mari kita
telusuri cara menentukan harga pokok bensin premium yang semata-mata
didasarkan atas uang tunai yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk
pengadaannya.
Berapakah uang tunai yang dikeluarkan oleh
Pemerintah untuk mengadakan bensin premium per liternya ? Saya ulangi
lagi. Biaya untuk menyedot minyak mentah dari perut bumi ke permukaan
bumi (lifting) sebesar Rp. X. Biaya pengilangan atau
pemrosesan dari minyak mentah sampai menjadi bensin premium sebesar Rp.
Y. Biaya transportasi rata-rata ke semua pompa-pompa bensin sebesar Rp.
Y. Rp. X + Rp. Y + Rp. Z = Rp. 630 kalau US$ 1 dianggap sama dengan Rp.
10.000. Apa ini benar ? Bagaimana kok bisa demikian kecilnya uang yang
dikeluarkan oleh Pemerintah ?
Coba tanyakan kepada siapa saja yang ahli. Apa benar bahwa ketiga biaya tersebut, yaitu lifting, pengilangan dan transportasi sebesar US$ 10 per barel ? Saya jamin benar. (Coba tanyakan pak Purnomo Yusgiantoro).
1 barel = 159 liter. Kita mengambil kurs US$ 1 = Rp. 10.000. Jadi
ketiga biaya tersebut adalah Rp. 10.000 dibagi 159 = Rp. 630. Hanya
jumlah ini yang dikeluarkan untuk mengadakan 1 liter bensin premium.
Maka ketika dijual dengan harga sebelum kenaikan yang terakhir yang Rp.
2.700 per liter, setiap liter bensin premium Pemerintah kelebihan uang
Rp. 2.700 – Rp. 630 = Rp. 2.070. Setelah
dinaikkan menjadi Rp. 4.500/liter, kelebihan uang yang diterima
Pemerintah untuk setiap bensin premium sebesar Rp. 4.500 – Rp. 630 =
Rp. 3.870.
Kiranya sekarang jelas mengapa Pemerintah
mengatakan bahwa daya tahan ekonomi masih baik walaupun harga minyak
mencapai US$ 100 per barelnya. Jangankan US$ 100, berapapun tingginya,
kalau kita bicara tentang uang tunai yang harus dikeluarkan, Pemerintah
tidak bergeming.
Jadi ketika menaikkan harga BBM tempo hari,
Pemerintah menggunakan metode kalkulasi harga pokok standar yang
normatif. Sekarang ketika harga minyak mentah demikian tingginya,
Pemerintah melakukan lompatan pikiran, menggunakan metode kalkulasi
harga pokok atas dasar uang tunai yang harus dikeluarkan atau yang
disebut pure cash basis.
Mengapa Pemerintah mbolak mbalik seenak udelnya seperti ini ? Mengapa tidak ? Lidah kan tidak bertulang ? Pokoknya rakyat selalu tenang.
Jadi berbicara tentang daya tahan ekonomi, tahan kalau kalkulasinya pure cash basis. Tetapi jebol kalau harga pokoknya ditentukan dengan metode kalkulasi harga pokok standar yang normatif.
Kenyataannya
bagaimana ? Ya tahan, karena yang standar dan normatif itu komponen
uang tunai yang harus dikeluarkan untuk bensin premium hanya Rp. 630
per liter. Dijualnya dengan harga Rp. 4.500/liter.
Kesemuanya yang saya kemukakan tadi konsep-konsep yang disederhanakan. Marilah kita lebih realistis sedikit.
Karena
data yang konkret dan akurat tidak ada, saya mengambil angka-angka yang
secuil dinyatakan oleh si A, dan secuil lagi dikemukakan oleh si B dan
seterusnya. Itupun tidak lengkap. Maka kita hanya bisa memperoleh
simulasi dasarnya sebagai berikut.
Lifting minyak
mentah sebesar 1 juta barel per hari. Bagian Pemerintah Indonesia 60 %,
bagian kontraktor swasta 40 %. Jadi Pemerintah punya minyak mentah
600.000 barel setiap harinya. Konsumsi rakyatnya 900.000 barel. Maka
setiap harinya tekor 300.000 barel. Ini harus diimpor betulan dengan
harga US$ 100 per barel. Maka harus keluar uang (300.000 x US$ 100) x
Rp. 10.000 = Rp. 300.000.000.000 per hari.
Buat yang milik Indonesia
sebanyak 600 barel, kalau semuanya dijadikan bensin premium, setiap
harinya kelebihan uang sebesar (600.000 x 159) x Rp. 3.870 = Rp.
369.198.000.000 per hari.
Kita
lihat, keluar uang Rp. 300 miliar per hari. Mendapatkan uang tunai Rp.
369.000.000.000 per hari. Jadi masih surplus Rp. 69.000.000.000 per
hari atau Rp. 24,84 triliun.
Jadi dengan harga minyak mentah US$ 100/barel ekonomi Indonesia punya daya tahan.
Tetapi
kesemua angka dan perhitungan di atas didasarkan atas angka-angka yang
sepotong-sepotong dan belum tentu akurat. Juga tidak diperhitungkan
adanya berbagai jenis BBM. Tidak diperhitungkan adanya produk-produk
sampingan yang punya harga.
Tetapi kerangka dasar berpikirnya
menurut saya benar, dan kerangka dasar berpikir yang seperti inilah
yang menjelaskan mengapa Pemerintah mencla mencle. Kalau
sedang menguntungkan dirinya menerapkan metode kalkulasi harga pokok
standar yang normatif, metode ini yang digembar-gemborkan.
Kalau
situasi dan kondisi berubah sehingga menguntungkan menggunakan metode
kalkulasi yang murni didasarkan atas keluar masuknya uang tunai atau cash basis,
metode ini yang digembar-gemborkan. Semuanya mudah dilakukan, karena
lidah memang tidak bertulang, dan kertas yang ditulis tidak bisa
protes.
Namun bagian terbesar rakyat Indonesia
miskin dan sangat miskin. Mereka tidak berpendidikan, kekurangan gizi
dan tidak sehat, seperempat atau setengah sakit. Mereka hanya bisa
menerima nasib menerawang ke langit sambil menunggu nasib, sampai
kematian pun diterima dalam kondisi tidak berdaya seperti ini. Mereka
inilah yang setiap kali disengsarakan. Yang terakhir ketika harga BBM
dinaikkan dengan 126 %. Hari-hari berikutnya akan disengsarakan oleh
harga-harga kebutuhan pokoknya yang akan meningkat, karena dampak
kenaikan harga BBM yang datangnya dari luar Indonesia, mengingat bahwa kadar impor dari semua kebutuhan rakyat Indonesia sangat besar.
_____________
Kwik Kian Gie http://www.koraninternet.com/
|
|
|
|
|
|
|
