At 10:07 10/05/2008, witarto wrote:
witarto adi <[EMAIL PROTECTED]> writes:
> On Thu, May 8, 2008 at 11:16 PM, Achmad Zaenal Abidin
> <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Mas Rovicky dan Rekans,
> Jadi kesimpulannya Blue Energy forget it ?
> Energy alternatif BBN tetap forget it atau justru mengambil hikmah dan
> menjadi masuk nilai keekonomiannya setelah harga BBM naik terus ? yang
> justru akan menaikkan harga bahan baku BBN ? yang pada gilirannya
> menaikkan kesejahteraan petani jika mau menanam tanaman BBN ?
>
> he.. he.. he.. Ini wilayah abu-abu kami.... Itulah sebabnya, kenapa Saudi
> bisa menjual bensin 3000 perak, sementara di sini berlipat-lipat kali dari
> harga produksinya.
> Blue Energy ? Bahan bakunya murah ? Apa Anda sanggup membentuk wilayah
> abu-abunya ? Kalau bisa, peluang bisnis itu akan menjadi prospek bisnis
> yang menarik.... Bagi para pemilik modal, ataupun bagi yang merasa kenal
> ke mana bisa minjem modal....Makanya, untuk bisa membentuk wilayah abu-
> abu, teknologi kuncinya ya, jangan di-ewer-ewer, nanti semua orang tahu,
> lalu wilayah abu-abunya bisa bubar....
Nal,
Ini contoh segment belum terbentuk wilayah abu-abu dalam rangkaian rantai
value.
salam,
wa
Biaya Pokok Produksi Tidak Pernah Transparan
Listrik Mikrohidro Murah
Sabtu, 10 Mei 2008 | 01:06 WIB
Jakarta, Kompas - Pemanfaatan energi alternatif mikrohidro sampai sekarang
tidak optimal.
Hal ini karena penjualan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik
ramah lingkungan ini ke PLN masih dihargai relatif murah sehingga tidak
pernah menguntungkan bagi setiap pengelolanya.
Kondisi ini berlawanan dengan subsidi yang diberikan pemerintah pada bahan
bakar minyak fosil untuk memproduksi listrik PLN. Subsidi ini dipandang
sudah tidak signifikan lagi.
Sudah saatnya subsidi itu diberikan untuk pengembangan listrik dari
energi alternatif yang sumbernya berlimpah di Indonesia.
Tolong ada bisa kasih pencerahan berapa total
subsidi Pemerintah kepada PLN untuk listrik ?
Bagaimana cara perhitungannya ?
Demikian dikemukakan Koordinator Tim Mekanisme Pembangunan Bersih atau
Clean Development Mechanism (CDM) Protokol Kyoto pada Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) Irhan Febijanto kepada Kompas, Jumat (9/5), di
Jakarta.
âPengelola pembangkit listrik dari energi alternatif oleh swasta ataupun
masyarakat sama sekali tidak pernah mendapat subsidi,â kata Irhan.
Dicontohkan, produk listrik dari pembangkit listrik mikrohidro yang
dikelola masyarakat di Jawa Barat dijual ke PLN dengan harga Rp 432 per
kilowatt (kW).
Harga jual Rp. 432/KWH tersebut adalah hasil
negosiasi antara PLN dengan Pembangkit Mikrohidro
atau ada peraturan/perundangan yang digunakan
sebagai dasar menentukan tarif harga jual energi alternatif kepada PLN ?
Harga itu amat murah jika dibandingkan dengan penjualan listrik tersebut
oleh PLN kepada konsumen di tingkat rumah tangga, yaitu Rp 650 per kilowatt.
âListrik untuk konsumen dari PLN itu pun masih
disubsidi pemerintah,â kata
Irhan.
Mengapa PLN tidak menggunakan pedoman harga beli
energi adalah 80% harga jual energi PLN kepada
masyarakat lokal ? yang tergantung daerahnya ?
yang berarti PLN amboil margin 20% ?
Soal transparansi
Komentar: transparansi bertentangan dengan konsep segment value chain
yang abu-abu. Jadi mana yang dipilih ? .... Hal ini setingkat
dengan alasan, kenapa pemegang merk mobil dari Jepang tidak
pernah memberikan pekerjaan pembuatan dan perakitan block
mesin kepada kita. Kita hanya diminta merakit body dan accessories
nya mobil saja. Itu masalah perebutan teknologi... yang menjadi
kunci segment abu-abu....
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal
Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Emy Perdanahari mengatakan, ada persoalan mengenai transparansi biaya pokok
produksi (BPP) listrik regional sehingga penjualan listrik dari energi
alternatif kepada PLN jadi murah.
âHarga listrik swasta dan masyarakat hasil energi alternatif kalau dijual
ke PLN ditetapkan harganya 80 persen BPP regional jika masuk jaringan
tegangan tinggi (di atas 20 kilovolt), dan 60 persen BPP jika masuk
jaringan tegangan menengah (di bawah 20 kilovolt),â ujar Emy.
Mengapa dibedakan antara jaringan 20 KV dan
dibawah 20 KV ? padahal seharusnya PLN lebih
untung tanpa jaringan 20 KV karena konsumen lebih
dekat dengan pembangkit listriknya ? sehingga
seharusnya PLN beli justru diatas 80% harga
jualnya kepada masyarakat karena ongkos distribusinya lebih murah ?
Salam,
Zaenal
Menurut Emy, nilai BPP regional di Jawa sekarang seharusnya mencapai
kisaran harga Rp 900 per kW.
Dengan harga listrik mikrohidro di Jawa Rp 432 per kW, asumsinya BPP
regional adalah Rp 540 per kW untuk masuk jaringan tegangan tinggi. Untuk
tegangan menengah, BPP terhitung Rp 720 per kW.
Irhan mengatakan, langkah lain untuk mengoptimalkan listrik dari mikrohidro
saat ini dengan memasukkan ke program CDM Protokol Kyoto. BPPT sekarang
membantu lima proyek mikrohidro agar masuk CDM, berlokasi di Cileunca, Jawa
Barat (1 megawatt/MW); Siteki dan Blumbungan di Banjarnegara, Jawa Tengah,
masing-masing 1,2 MW dan 1,6 MW, serta Ketenger di Purwokerto,
Jawa Tengah (0,5 MW); dan 2,4 MW di Rante Bala, Sulawesi Selatan. (NAW)
http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/10/01060510/listrik.mikrohidro.murah
