Nasib industri begitu nelangsaoleh :Lengkap sudah penderitaan sektor industri (manufaktur) di negeri ini, dan ironisnya justru pemerintahlah yang menjadi aktor utama penyebab tragedi tersebut. Betapa tidak. Setelah menghadapi ancaman akibat pasar bebas Asean-China, sektor industri bahkan tidak masuk dalam prioritas pembangunan tahun ini.
Berbagai seruan yang dialunkan selama bertahun-tahun dari praktisi di sektor industri agar pemerintah membenahi sektor manufaktur nasional untuk menghadapi pemberlakuan Perjanjian Pasar Bebas Asean-China (ACFTA) mulai awal 2010 nyaris tak digubris. Bahkan, masukan gencar agar pemerintah segera menempuh program fasilitasi agar berbagai hambatan yang menghadang sektor industri, ataupun bisnis pada umumnya, pun seakan membentur dinding tebing. Ketika tiba saatnya, tampak sekali ketidaksiapan industri domestik untuk bersaing. Jangankan pada era perdagangan bebas, ketika kesepakatan ACFTA belum diberlakukan pun, industri nasional sudah kewalahan menangkal serbuan produk murah asal China. Produk yang masuk secara legal ataupun haram itu menyelusup hingga pasar di ujung negeri kita, menganvaskan begitu banyak produk lokal. Memang sejarah ke arah ini cukup panjang, dimulai dari pertemuan para kepala negara Asean dan China pada 2001 di Brunei yang menyepakati kerangka pembentukan kerja sama ekonomi ACFTA. Bahkan, hingga kesepakatan itu diteken setahun kemudian, di Kamboja, pemerintah nyaris tidak melakukan upaya apa pun. Berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia yang cukup sibuk menyiapkan diri. Sebaliknya, Negeri Tirai Bambu justru sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya ketika mempersiapkan diri untuk bergabung sebagai anggota WTO. Hingga 2004, ketika pemerintah dengan sadar meratifikasi kerangka kerja sama ekonomi Asean-China, melalui PP No. 48/2004, masih saja belum terdapat tanda-tanda penguatan terhadap industri manufaktur domestik. Padahal, ketika itu, pelaku industri sudah berteriak-teriak mengingatkan bahwa konsekuensi dari diberlakukannya ACFTA akan sangat memengaruhi konstelasi kekuatan industri di dalam negeri. Seharusnya, pemerintah memiliki peluang emas untuk melakukan penguatan industri domestik itu, mengingat Indonesia termasuk pemain kunci dalam hal kelangsungan industri dunia. Namun, peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik, misalnya pemerintah terkesan melakukan pembiaran dalam menjual murah energi ataupun bahan baku. Lihat saja gas alam dijual dengan harga murah dalam termin berjangka panjang. Selain itu, puluhan komoditas hasil alam seperti minyak sawit, karet, kakao, bijih besi, bauksit, dan banyak lagi tetap dikapalkan ke luar negeri dengan harga relatif murah. Sebetulnya, nasi belum benar-benar menjadi bubur. Kalau saja pemerintah memiliki ketegasan untuk mengubah arah pergerakan kekayaan alam nasional itu, industri nasional kita masih menyiratkan daya saing. Sayangnya, sektor ini disinggung pun tidak dalam program pembangunan nasional tahun ini. Kesan yang muncul justru program tersebut sangat populis. bisnis.com http://ap2i.blogspot.com/
