Kalau ente salah makan... Ane sudah sedia obat... Kalau ente salah telan... Ane sudah dokter...
Kalau lalu ente jadi pingsan... Ane siap beli... 2010/1/19 S Rahardjo <[email protected]> > > Artikel menarik dari Dahlan Iskan yg saat ini sudah menjadi Dirut PLN dari > milist tetangga. SR > > http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=100828 > <http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=100828> > http://www1.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=100940 > <http://www1.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=100940> > > > [ Selasa, 17 November 2009 ] > Dahlan Iskan: Dampak Pembangkit Listrik yang "Salah Makan" (1) > Cari Payung yang Berhemat Rp 10 Triliun Per Tahun > > DIREKTUR utama PLN harus melakukan ini. > Terutama kalau semua orang menghendaki kelistrikan Indonesia > bisa baik. > Tapi, semua direktur utama PLN, baik yang lalu, yang sekarang, > maupun yang akan datang tidak akan bisa melakukan ini. > > Bayangkan. > PLN memiliki banyak sekali pembangkit listrik raksasa yang > mestinya dijalankan dengan gas, kini harus diberi makan solar. > PLTG "salah makan" ini meliputi sekitar 5.000 MW! > Yang 740 MW dua buah ada di dekat Jakarta. > Yang 1.000 MW ada di Gresik. > Yang 750 MW ada di Pasuruan. > Dan di beberapa tempat lagi di Jawa ini. > > PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) itu tentu didesain untuk > diberi "makan" gas. > Namun, PLN tidak bisa mendapatkan gas. > Bukankah negeri ini punya banyak gas? > Juga dikenal sebagai pengekspor gas? > Ya. Itu benar. > Tapi, untuk PLN terlalu banyak persoalannya. > Kalau saya uraikan di sini bisa menghabiskan seluruh halaman > surat kabar ini. > > Yang jelas, akibat tidak bisa mendapatkan gas, > PLTG-PLTG tersebut diberi makan solar. > Memang desain mesinnya memungkinkan untuk itu, > meski kapasitasnya berkurang sampai 15 persen. > Maka PLTG itu sudah sepantasnya kini disebut PLTS > (Pembangkit Listrik Tenaga Solar). > > PLTG "salah makan" inilah salah satu penyebab utama kesulitan > PLN dan sekaligus kesulitan menteri keuangan. > PLTG "salah makan" inilah yang menjadi salah satu penyebab > direksi PLN beserta seluruh staf dan karyawannya telah menjadi > bangsa pengemis. > Tiap bulan PLN harus mengemis ke menteri keuangan untuk bisa > mendapatkan subsidi. > Pada 2008 saja, subsidi itu mencapai Rp 60 triliun setahun. > Baca: Rp 60.000.000.000.000. > > Mengapa? > > Kalau saja PLN bisa mendapatkan gas, biaya produksi listriknya > bisa lebih murah. > Tinggal hampir separonya. > Harga gas kini sekitar USD 7 dolar/ton ekuivalen. > Padahal, harga solar USD 16 dolar/ton ekuivalen. > > Solar itulah "makanan" PLTG yang harganya lebih mahal, > tapi rasanya lebih pahit. > Kapasitas PLTG-nya turun 15 persen. > Dengan menggunakan solar itu, asapnya begitu hitam. > Kalau saja Anda melewati tol dari Bandara Cengkareng ke arah > Tanjung Priok (Jakarta), menengoklah ke utara. > Anda akan melihat di arah pantai dekat Ancol sana banyak > cerobong yang mengeluarkan asap hitam. > Itulah bukti nyata kasus PLTG "salah makan". > Cerobong yang mengeluarkan asap hitam itu pertanda PLTG > tersebut lagi diberi makanan yang salah dan karena itu kentutnya > yang mestinya tidak kelihatan menjadi jelas berwarna hitam. > > Kalau saja 5.000 MW PLTG "salah makan" tersebut diberi makanan > yang benar, PLN akan menghemat sedikitnya Rp 10 triliun. > Itu per tahun! > Pasti menteri keuangan yang cantik itu akan kelihatan semakin > cantik karena mulai bisa tersenyum. > Sang menteri barangkali selama ini kesal juga karena setiap bulan > harus melayani pengemis subsidi dengan nilai yang begitu > menggemaskan. > > Ada lagi yang lebih menggemaskan. > Sebagai orang swasta yang kalau melakukan investasi > menggunakan 10 kalkulator (agar bisa berhemat), > saya sangat gemas akan keputusan investasi seperti itu di > masa lalu. > Untuk investasi 5.000 MW PLTG "salah makan" tersebut, > menurut perkiraan saya, telah menghabiskan uang sekitar > Rp 100 triliun. > Mayoritas dilakukan waktu Orde Baru. > > Anehnya, masih juga diizinkan pembangunan PLTG baru > 740 MW di dekat Jakarta. > PLTG ini memang milik swasta. > Tidak memberatkan keuangan PLN. > Tapi, ketika mulai membangun dulu, si swasta minta jaminan > pemerintah bahwa pemerintah pasti bisa memberikan gas > kepadanya. > > PLTG baru itu akhirnya selesai dibangun. > Masih gres. > Baru sekitar dua bulan lalu selesai dan mulai beroperasi. > PLTG ini memerlukan gas kira-kira 230 MMBTU > (Million Metric British Thermal Unit). > Seperti sudah bisa diduga, pemerintah tidak bisa menyediakan gas > dari sumber yang baru untuk memenuhi janjinya itu. > > Akibatnya, sangat parah. > Baik secara fisik maupun secara akal sehat. > Pemerintah dengan mudah memutuskan mengalihkan gas yang > selama ini untuk jatah PLTG milik PLN ke PLTG baru milik > swasta itu. > Agar janjinya kepada swasta asing terpenuhi. > Saya tidak sampai hati menuliskan akibat fisik yang ditimbulkan > oleh kebijaksanaan ini. > > Lalu, bagaimana bisa mengatasi persoalan PLTG > "salah makan" ini? > Mengapa membangun PLTG kalau sudah tahu tidak akan bisa > mendapatkan gas? > Mengapa membangun PLTG kalau setelah dijalankan > mengakibatkan PLN/negara harus menderita kerugian > Rp 10 triliun/tahun? > > Dirut PLN harus mengubah itu semua. > Tapi, Dirut PLN, yang sekarang maupun yang akan datang, > tidak akan mampu mengubahnya. > Kecuali diberi payung hukum untuk boleh mengatasinya. > Inilah payung yang sekali diberikan bisa menghasilkan > penghematan Rp 10 triliun per tahun. > > Payung, begitu sederhana barangnya. > Puluhan triliun rupiah manfaatnya. (bersambung) > > Rabu, 18 November 2009 ] > Dahlan Iskan: Dampak Pembangkit Listrik yang "Salah Makan" (2-Habis) > Pilihan Realistis atau Yang Radikal > > PERTANYAAN: Indonesia begitu kaya gas. > Mengapa PLN sampai tidak bisa mendapatkan gas? > Sehingga sebagian pembangkitnya, sekitar 5.000 MW, > harus diberi "minum" solar yang dalam setahun menghabiskan > uang PLN Rp 80 triliun? > > Urusan ini rumitnya bukan main. > Memang yang berhak mengatur perdagangan gas > adalah pemerintah. > Mestinya pemerintah bisa mengaturnya lebih baik. > Tapi, saya masih belum tahu siapa yang disebut pemerintah itu. > Yang jelas, pemilik-pemilik ladang gas adalah perusahaan swasta. > Asing maupun domestik. > > Para pemilik ladang gas tentu ingin menjual gasnya dengan > harga terbaik. > Sebab, investasi untuk menemukan ladang gas tidak sedikit. > Maka, PLN harus bersaing dengan pembeli-pembeli lain: > pedagang luar negeri maupun pedagang dalam negeri, > seperti Perusahaan Gas Negara (PGN). > > Keinginan lain para pemilik ladang gas adalah ini: > pembeli harus mengambil semua gas yang dihasilkan suatu sumur, > berapa pun jumlahnya. > Di sini PLN ditakdirkan kurang bisa fleksibel. > Sebuah pembangkit listrik tentu sudah didesain memerlukan gas > sekian MMBTU (Million Metric British Thermal Unit). > Sedangkan produksi sebuah sumur gas kadang kurang dari > kebutuhan itu dan kadang sedikit kelebihan. > > Dalam hal produksi sebuah sumur gas kelebihan, > katakanlah 15 persen, dari kebutuhan sebuah pembangkit listrik, > dilema muncul: dibeli semua PLN rugi, tidak dibeli semua pemilik > sumur gas rugi. > > Maka, mestinya, tidak ada jalan lain kecuali ada kerja sama yang > sangat khusus antara PLN dan PGN. > Kalau PLN mendapatkan sumur gas yang produksinya kelebihan, > kelebihan itu bisa disalurkan ke PGN. > Sebaliknya, kalau produksi sebuah sumur gas kurang dari jumlah > yang diinginkan PLN, PGN yang harus menambahnya. > > Sampai sekarang kerja sama seperti itu rasanya belum ada. > Egoisme setiap perusahaan masih sangat menonjol. > Padahal, dua-duanya milik pemerintah. > > Memang itu saja belum cukup. > PGN juga sebuah perusahaan yang harus berlaba. > Apalagi, sekarang sudah menjadi perusahaan publik. > PGN sendiri kekurangan gas untuk melayani pelanggannya. > Baik pelanggan rumahan dan terutama pelanggan industri. > Maka, terjadilah persaingan ketat antara PLN dan PGN sebagai > sama-sama pembeli gas dari ladang migas. > Persaingan ini yang sampai sekarang belum mendapatkan > jalan keluar. > > Tentu ada yang berdoa agar kedua perusahaan itu > jangan cepat-cepat rukun. > Para pedagang solar (di dalam maupun di luar negeri) yang setiap > tahun mengeruk uang PLN sampai Rp 80 triliun akan kehilangan > bisnis yang mengilap dari pedagangan solar. > Bahwa itu membuat PLN dan pemerintah sulit, yang kurang pintar > kan PLN dan pemerintah sendiri. > > Tentu ide yang paling realistis adalah membangun > LNG-gasifikasi terminal. > PLN atau investor yang bekerja sama dengan PLN diminta > membangun terminal LNG-gasifikasi. > PLN atau investor bisa membeli LNG (Liquefied Natural Gas atau > gas alam cair) dari mana saja dalam jumlah yang pas untuk > kepentingan PLN. > Bisa dari Tangguh di Papua, bisa dari Senoro di Luwuk (Sulteng) > bisa juga dari Qatar atau Iran. > Atau dari tempat lainnya. > > LNG itulah yang kemudian diubah menjadi gas di sebuah terminal > LNG-gasifikasi. > Terminal ini bisa dibangun di sekitar Cilegon. > Bahkan, sudah pula ada teknolgi baru: terminalnya dibuat terapung > di lepas pantai Jakarta. > Agar dekat dengan "PLTG salah makan" yang sekarang membuat > masalah itu. > > Saya tidak melihat jalan lain. > Hanya dua itulah jalan keluarnya: kerja sama yang baik dengan > PGN atau membangun terminal LNG-gasifikasi. > Yang pertama harus difasilitasi pemerintah dan yang kedua harus > difasilitasi pemerintah. > > Memang masih ada jalan lain. > Tapi, terlalu radikal. > Lelang saja PLTG-PLTG itu! > Daripada bikin penyakit yang mengisap darah > keuangan pemerintah. > Hasil lelang barang bekas itu untuk dibelikan PLTU bekas yang > direkondisi seperti baru. > > Jalan "gila" itu bisa menyelamatkan uang negara setidak-tidaknya > Rp 10 triliun/setahun. > Baca: 10.000.000.000.000/setahun. > Kalau saja di swasta dan saya yang menjadi pemiliknya, saya akan > lakukan yang terakhir ini. > > Masih ada penghematan lain yang juga triliunan rupiah. > Tapi, dua seri tulisan ini saja sudah bisa menggambarkan mengapa > PLN mengalami kesulitan selama ini. > Dan mengapa sulit pula dipecahkan. (*) > > > > > > > > > -- > Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta > kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan > akhirat. > > Info pengelolaan milis Indonesia next better : > http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt >
