MAKASSAR,UPEKS--Sebagai organisasi besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama menjadi pelopor membangun peradaban yang berbasis keislaman. NU juga memiliki nilai dan jati diri yang harus tetap dijaga dan dipertahankan. Disamping itu NU memiliki budaya dan tradisi yang mulia sehingga diharapkan tidak tergoda dan larut dalam politik praktis. Hal itu dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudiono (SBY) dalam sambutannya saat membuka Muktamar NU ke 32 di Gedung Celebes Convention Centre (CCC), Selasa (23/3). "Aktifitas NU tetap pada nilai-nilai kearifan lokal, Islam Universal, dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Atas nama negara, berterimah kasih atas peran dan jasa yang telah dilakukan NU kepada bangsa," tambahnya. Nu juga tetap ikut mengembangkan wawasan kebangsaan dan membangun kehidupan yang religius. Keluarga besar NU ikut membangun konsensus kebangsaan yakni pancasila dan UUD. "Saya juga berharap para nahdliyin bisa tampil di depan dan menjadi pelopor yang menjadi teladan sehingga masyarakat Indonesia pandai bersyukur dan tidak hanya menonton teman yang bekerja keras," jelasnya. SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengatakan kaum nahdliyin tidak hanya berada dalam satu partai politik. "Ini menunjukkan kemajemukan NU," katanya. SBY berharap NU terus mengembangkan tradisi politik yang adiluhung, jauh dari politik yang tidak beretika. Menurut SBY, NU telah berhasil mendorong terciptanya budaya demokrasi yang menjunjung tinggi etika dan akhlakul karimah. NU selalu terlibat aktif dalam perjuangan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus mengawalnya hingga saat ini."Sangat tepat kiranya jika saat ini dan ke depan NU dapat menjadi jembatan dan perekat berbagai komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang aman, rukun dan bersatu," ucapnya. Presiden berharap Nahdlatul Ulama dapat tetap istiqomah, menjaga komitmen dalam menebarkan syiar Islam yang penuh dengan kedamaian, kearifan dan keteladanan sehingga benar-benar membuktikan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam. "Saya ingin NU tetap tampil di depan seperti dilakukan pada masa-masa lalu," kata SBY. Menurut SBY, NU telah menjadi pelopor pembangunan bangsa semenjak masa kemerdekaan. "Atas nama bangsa dan negara saya sampaikan penghargaan atas jasa besar NU pada negara ini sejak sebelum masa kemerdekaan," katanya. NU memegang peranan penting dalam membimbing umat dan mewujudkan masyarakat yang berakhlaq dan bermoral. Di hadapan sekitar 10.000 warga yang menghadiri pembukaan Muktamar ke-32 SBY menyampaikan rasa bangganya kepada NU yang telah melampaui perbedaan dan senantiasa mengembangkan toleransi dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Dalam kesempatan itu Presiden berharap NU tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan program pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan. Sementara itu Rois Am PBNU, AM Sahal Mahfudz dalam sambutannya mengharapkan agar para ulama kembali ke khittahnya yakni untuk membangun bangsa sebagai berfungsi sebagai motivator, sumber inspirasi, sekaligus sebagai pelopor di dalam menumbuhkan dinamika yang tinggi di dalam masyarakat. “Peran penting para ulama tak bisa dilupakan dalam meraih loyalitas masyarakat dalam upaya membangun keutuhan bangsa ini. Ciri dan peran utama di dalam membangun bangsa ialah kehadirannya sebagai faqih fi mashalih al-khalqi (memahami dan mengenal dengan baik kemaslahatan makhluk termasuk manusia). Mereka berfungsi sebagai motivator, sumber inspirasi, sekaligus sebagai pelopor di dalam menumbuhkan dinamika yang tinggi di dalam masyarakat,” ujarnya. Dia mengingatkan agar para ulama memahami sejarah para pendahulu. “Konsekwensi kembali ke khittah 1928, maka para ulama tidak selayaknya lagi menyeret atau melibatkan atribut-atribut NU ke dalam wilayah politik praktis. Jika hal itu dilakukan, maka akibatnya bukan hanya akan mencabik-cabik sesama warga NU tetapi juga wibawa organisasi akan kehilangan pamor,” ujarnya. Menurutnya, corak keagamaan dan watak kebangsaan NU belakangan ini kembali terusik dengan banyaknya godaan para ulama NU yang terlibat dalam politik praktis, baik dalam memperebutkan kursi DPR maupun Pilkada. “Padahal peran ulama sebagai faqih fi mashalih al-khalqi seharusnya menjadi pendorong dan memberi semangat dan arah bagi dinamika perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya. Ulama akan lebih terhormat manakala tampil sebagai sumber inspirasi dalam menjawab tantangan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan, namun demikian, komitmen ulama juga harus diikuti dengan komitmen umara atau pemerintah. Umara tidak selayaknya menjadikan ulama hanya sebagai ”pemadam kebakaran”, yang hanya diperlukan pada saat munculnya masalah. Akan tetapi ulama selayaknya juga diikutkan di dalam merumuskan perencanaan pembangunan masa depan bangsa. “Idealnya para ulama tidak hanya diundang oleh Kementerian Sosial tetapi juga oleh perencana pembangunan seperti Bappenas. Dengan demikian, ulama dan umara sama-sama terlibat dan bertanggungjawab penuh untuk kelangsungan bangsa dan negara tercinta ini,” ujarnya. SBY Saksikan Tandatangan MoU Kereta Api Setelah memberikan sambutan, Presiden SBY melanjutkan acara di halaman Gedung CCC untuk menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sulsel dengan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan jaringan kereta api Makassar-Parepare. Selain itu, juga akan ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemkot/pemkab yang wilayahnya dilalui jaringan kereta api, yaitu Pemkot Makassar, Pemkab Maros, Pemkab Pangkajene Kepulauan, Pemkab Barru dan Pemkot Parepare. Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sulsel dan Group Lippo tentang reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia (COI), serta antara Pemprov Sulawesi Selatan dan PT Bank Sulsel, PT BRI Kantor Wilayah Makassar, Bank BNI Wilayah 07 Makassar, dan Bank Mandiri Wilayah Makassar. Disamping itu Presiden juga menyaksikan penyerahan sertifikat Museum Rekor Indonesia (MURI) dari senior manager MURI kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tentang kerja bakti penanaman pohon pada 1.100 desa/kelurahan, 191 kecamatan, dan 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, transplantasi karang pada 101 pulau di provinsi Sulsel, penebaran benih ikan sebanyak dua juta ekor di perairan darat pada 12 kabupaten/kota di Prov Sulsel. 13 Menteri Turut Hadir Pada pembukaan Muktamar NU ke-32 itu turut dihadiri 12 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Enam menteri ikut rombongan Presiden Susilo Bambang Yudiono (SBY) dan enam menteri lainnya berasal dari PBNU. Menteri yang hadir Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI Manuel Kasiepo, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menkoinfo Tifatul Sembiring dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Tidak hanya itu, turut hadir Wakil Gubernur Jabar, Dedy Yusuf, Dubes Indonesia untuk Malaysia, Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, Kepala BIN, Jenderal (Purn) Sutanto, dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.
http://icaexpo.coop
