JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kepala daerah, khususnya Bupati dan Walikota yang tidak menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan baik. SBY menilai, kepala daerah yang seperti ini, dinilai tidak bekerja benar untuk mengabdi pada rakyat. "Tahun lalu, saya dapat laporan dari Menko Kesra, ada kepala daerah, bupati, walikota, yang dengan segala macam alasan, menolak melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Yang seperti ini, sama artinya mereka tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat," kata SBY dalam rakernas PNPM di Jakarta, Rabu (24/3). SBY mengatakan, PNPM merupakan program yang diusung sejak tahun 2007. Memang terdapat beberapa kebijakan yang berjalan seiring dengan pemerintah daerah. Namun bukan berarti, kepala daerah harus khawatir saat menjalankan program pemerintah yang sudah jelas kebijakannya untuk rakyat. SBY pun meminta agar Kepala daerah, bupati/walikota, tidak hanya mengandalkan angka-angka statistik sebagai bahan laporan kepada Presiden. Kepala daerah pun diminta untuk lebih sering turun ke sudut-sudut kampung dan bertanya langsung kerumah tangga yang ada. "Bupati-walikota sesekali ajak dialog rumah tangga itu, tanya masalah mereka apa. Agar program yang dibuat nanti jelas. Jangan senang dengan laporan statistik, pengangguran, pertumbuhan sekian-sekian. Itu memang penting karna ilmiah,tapi sesekali tolonglah datang kerumah-rumah tangga, ke sudut-sudut kampung agar program pemerintah memang benar mereka rasakan di kehidupan pribadinya. Jadi yang dilaporkan pada saya riil bukan statistik," kata SBY. Agar tidak terjadi tumpang tindih, SBY pun meminta agar program-program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dijalankan oleh pemerintah daerah, mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota dengan garis koordinasi yang jelas. "APBD yang berkaitan langsung dengan kegiatan ini, tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tolong didaerah juga buat satu koordinasi yang baik agar tidak tumpang tindih. PNPM ini sudah berjalan baik, tapi saya masih belum puas. Ditahun mendatang, kita harus perhatikan lagi pada golongan yang lemah,berkeadilan secara sosial dan hukum, serta berkeadilan buat semua," katanya. Dalam Rakernas PNPM tersebut, peserta yang hadir mencapai 1.378 orang. Terdiri dari 32 Gubernur, 394 orang Bupati/Walikota, 426 orang ketua komisi/anggota DPRD Provinsi/kabupaten/kota, 426 orang kepala BPMD provinsi/kabupaten/kota, tim koordinasi PNPM mandiri pedesaan dan tim koordinasi PNPM mandiri pedesaan pusat. PNPM Sukses Sementara itu, dalam kegiatan sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Gamawan menjelaskan bahwa program ini dinilai sukses menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Pada tahun 2009, untuk PNPM Mandiri pedesaan, pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 6,4 triliun. Dengan komposisi APBN Rp 5,1 triliun dan APBD sebesar Rp 1,3 triliun. Alokasi anggaran itu tersebar di 32 Provinsi, 379 kabupaten, 4.334 kecamatan. Hasil evaluasi menunjukkan, dengan PNPM mandiri pedesaan ini penyerapan hari orang kerja (HOK) sebesar 45 juta dan tenaga kerja 18 juta orang. Di mana 73 persen di antaranya adalah kelompok miskin. Untuk tahun 2010, PNPM mandiri pedesaan dilaksanakan pada 4.791 kecamatan, 394 kabupaten di 32 provinsi. Dengan rata-rata alokasi dana BLM Rp1-3 miliar per kecamatan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh tim pengendali PNPM mandiri. Untuk itu, ditahun 2010 pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp9,6 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan dana urusan bersama BLM telah dialokasikan Rp8,5 triliun dan APBD Rp2,3 triliun dengan total BLM Rp10,8 triliun. "Diharapkan kepada seluruh Gubernur, bupati/walikota agar membantu program yang baik ini dengan menyediakan dana kerjasama pusat dan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dan keberpihakan pemerintah kepada daerah," kata Gamawan.(afz/jpnn)
http://icaexpo.coop
