Nasional = BUMN - Koperasi - SwastaPosted by Redaksi on April 19, 2010 · Leave a Comment Tampak Siring ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan 10 arahan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional hingga lima tahun mendatang, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang memiliki fondasi ekonomi yang kuat.“Lima tahun ke depan harus lebih baik dengan tema besar pertumbuhan tinggi dengan pemerataan. Itu bisa dicapai bila ekonomi di atas empat persen dengan ’size majority’ yang tinggi,” kata Presiden saat membuka rapat kerja nasional di Istana Tampak Siring, Bali, Senin [19/04] siang.Bila ekonomi bisa tumbuh di atas empat persen, kata Presiden, bisa dikatakan pertumbuhan tinggi, tapi itu bukan tujuan akhir. “Karena itu, pertumbuhan tinggi dengan pemerataan yang baik,” kata Presiden.Sepuluh arahan Kepala Negara tersebut, selanjutnya dibahas oleh peserta rapat kerja yang terbagi ke dalam tiga kelompok kerja yang masing-masing membahas mengenai pembangunan ekonomi, program pembangunan berkeadilan dan program prorakyat.“Permasalah internal seperti ekonomi biaya tinggi, hambatan birokrasi bila bisa di atasi maka capaian akan lebih baik lagi, peluang yang ada jangan disia-siakan,” katanya.Presiden kemudian menyampaikan sepuluh hal yang harus diperhatikan, yaitu pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita hingga 4.500 dolar AS perorang pada 2014 dan terjaganya stabilitas ekonomi.Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya pembiayaan dalam negeri yang semakin kuat, ketahanan pangan dan air yang semakin meningkat, ketahanan energi, daya saing ekonomi nasional dan memperkuat upaya pembangunan dengan pendekatan “green economy”.“Sepuluh hal itu silahkan didiskusikan, rumuskan arah kebijakan dan startegi. Saya ingin ada satu hasil, yaitu strategi Tampak Siring, sebagian dari itu kita tuangkan dalam Inpres, itu hasil yang ingin kita capai,” kata Presiden.Presiden Yudhoyono membuka rapat kerja nasional pukul 09:00 WITA didampingi Wakil Presiden Boediono. Rapat kerja berlangsung hingga Rabu (21/4) dan diharapkan menghasilkan strategi Tampak Siring yang akan diadopsi menjadi instruksi presiden.Empat hal yang dibahas dalam rapat tersebut, yaitu upaya untuk meningkatkan serta mempercepat pembanguanan ekonomi lima tahun mendatang, evaluasi komprehensif dan menyempurnakan program pro rakyat, menyempurnakan program keadilan bagi semua dan rencana pencapaian target millenium development goals.Usai dua rapat pleno masing-masing pleno pembangunan ekonomi dan kesra, maka peserta rapat dibagi ke dalam tiga kelompok kerja dan akan membahas materi yang telah digariskan. Kelompok-kelompok kerja itu kemudian masing-masing menempati sejumlah paviliun yang ada di Istana Tampak Siring, antara lain, Bima dan Yudhistira.Penting Stabilitas Politik Dan KetertibanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya stabilitas politik dan ketertiban dalam negeri untuk mendorong pencapaian pembangunan ekonomi hingga lima tahun mendatang.Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka rapat kerja nasional di Istana Tampak Siring, Bali Senin, yang diikuti oleh seluruh menteri kabinet, para gubernur, para ketua DPRD, pimpinan BUMN dan lembaga pemerintah. “Tidak pernah ada negara yang berhasil dalam pembangunannya bila tidak memiliki stabilitas politik,” kata Presiden.Selain stabilitas politik, Kepala Negara juga menekankan ketertiban dan keamanan turut mempengaruhi proses pembangunan ekonomi.“Dengan itu semua, saya ingin sampaikan bahwa Indonesia miliki peluang yang besar dan terbuka untuk lima tahun mendatang,” tegasnya.Presiden Yudhoyono menambahkan beberapa hal lain yang penting adalah ada kepastian hukum,kemudahan berusaha dan ekonomi yang efesien, pengembangan kebijakan dan peraturan yang tepat dan menjamin keperluan infrastruktur. “Bila kejadian seperti di Tanjung Priok berlangsung di berbagai tempat, para investor bisa merasa gamang,” kata Kepala Negara.Menanggapi paparan Menko Perekonomian Hatta Rajasa tentang perkembangan pembangunan ekonomi nasional sejak 1999 hingga 2009, Presiden mengatakan sejumlah angka menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan sebagai hasil dari kerja semua pihak namun demikian Kepala Negara meminta semua pihak tidak berpuas diri.“Bila kita dengarkan presentasi tadi banyak berita baik dan peningkatan namun secara jujur kita akui masih banyak permasalahan, ada juga kabar buruknya belum bisa kita tingkat secara signifikan. kita harus objektif lihat itu semua,” katanya.Presiden percaya, peluang perekonomian Indonesia lima tahun mendatang dapat lebih baik dari pencapaian saat ini mengingat kawasan Asia Timur diprediksi memiliki kapasitas pembangunan ekonomi yang kuat.Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi SIlalahi, membuka rapat kerja tersebut.Suasana Istana Tampak Siring yang biasanya sepi, dalam tiga hari mendatang dipastikan semarak dengan kehadiran para peserta rapat. Sejumlah ruangan dan paviliun di Istana yang dibangun sejak masa Presiden Soekarno tersebut disiapkan untuk kegiatan diskusi kelompok.Sejumlah tenda didirikan di sekitar lingkungan Istana termasuk tenda untuk keperluan para wartawan yang meliput kegiatan tersebut.Sementara paviliun Nakula, Sadewa dan Yudhistira disiapkan untuk keperluan penyelenggaraan rapat tersebut.Sempurnakan Program KesraPemerintah akan terus menyempurnakan program sosial dan kesejahteraan masyarakat agar lima tahun mendatang tidak ada lagi ketimpangan sosial, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.“Dengan begitu Indonesia mampu memenuhi target millenium development goals yang telah disepakati bersama,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kerja nasional di Istana Tampak Siring, Bali, Senin..Menurut dia, tujuan rapat itu adalah untuk menyempurnakan dan memperbaiki dan memastikan program yang dirancang telah tepat.“Jangan lihat rakyat dari segi jumlah, atau ‘income’ per kapita atau dari pengurangan pengangguran. Tapi bila kita potret lebih tajam dan mendalam ternyata ada kelompok yang semacam itu,” kata Presiden dihadapan seluruh menteri kabinet, para gubernur, para ketua DPRD, pimpinan BUMN dan lembaga pemerintah.Dalam salah satu sesi di rapat kerja pleno membahas kesejahteraan rakyat dan program pro rakyat, Menko Kesra Agung Laksono menyampaikan paparan mengenai program sosial dan kesra yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.“Kondisi saat ini angka kemiskinan mencapai 14,1 persen, pengangguran 7,9 persen. Namun sebaran penduduk miskin tidak merata, sebagai contoh di pulau Jawa mencapai 57,8 persen dan di Papua 4,2 persen,” kata Agung Laksono.Agung menjelaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2010-2014 maka pembangunan nasional harus dilaksanakan di seluruh Indonesia secara adil dan merata.“Juga harus dilakukan upaya untuk menghilangkan kesenjangan di berbagai wilayah, pembangunan harus bersifat inklusif dan memperluas kesempatan kerja sehingga bisa mengurangi kemiskinan,” kata Agung.Ia menambahkan pembangunan berkeadilan mencakup program prorakyat, program penanganan kelompok marginal, program pencapaian tujuan MDG’s dan program pembangunan karakter bangsa.Terkait pembangunan sosial yang berkeadilan bagi kelompok marginal, Menko Kesra mengatakan terdapat 22 kelompok masyarakat yang mendapat prioritas untuk segera mendapat penanganan.KBPresiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingya melanjutkan dan mengembangkan gerakan Keluarga Berencana yang bukan hanya sekedar upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk namun juga memastikan terciptanya keluarga dan pendidikan bagi anak yang berkualitas.Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam rapat kerja nasional di Istana Tampak Siring, Bali, Senin siang saat membahas pembangunan sosial secara adil dan juga pencapaian target tujuan pembangunan millenium.“Sisi pencegahan, juga sangat penting, pendidikan kita harus sampai ke rumah tangga, bukan hanya di pusat pendidikan semata, pastikan keluarga dapatkan materi pendidikan agar mengubah gaya hidup dan nilai di keluarga seperti itu, juga perlu menyukseskan keluarga berencana,” kata Presiden.Kepala Negara mengatakan cukup banyak persoalan yang terjadi dan muncul dari kalangan masyarakat karena ada pra kondisi yang terjadi yaitu kemiskinan, keterbelakangan di beberapa kantong, lingkungan yang jauh dari sehat. Maka yang harus digarap adalah sisi hulu.“Program keluarga berencana tidak semata hanya pengendalian kelahiran tapi satu totalitas kehidupan keluarga yang baik yang tidak produksi anak terlantar dan kejahatan narkotika dan anak yang melanggar hukum, seraya tingkatkan penghasilan rumah tangga dan miliki cara pandang, pengetahuan dan gaya hidup yang benar,” tegasnya.Sementara itu dari hilir, kata Presiden, harus dilakukan langkah efektif, evaluasi program pro rakyat dan penganggaran yang dikelola negara.“Anggaran yang dikeluarkan harus pas, diperlukan alokasi dan distribusi anggaran yang tepat sasaran, tujuan dan manfaat. Pembangunan ekonomi sampai ke desa untuk memperbaiki kondisi awal masyarakat kita, program charity (amal) semua upaya untuk tangani langsung di hilir kita perlukan,” kata Presiden.Dalam salah satu sesi di rapat kerja, pleno membahas kesejahteraan rakyat dan program pro rakyat, Menko Kesra Agung Laksono menyampaikan paparan mengenai program sosial dan kesra yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.“Kondisi saat ini angka kemiskinan mencapai 14,1 persen, pengangguran 7,9 persen. Namun sebaran penduduk miskin tidak merata, sebagai contoh di pulau Jawa mencapai 57,8 persen dan di Papua 4,2 persen,” kata Agung Laksono.Agung menjelaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2010-2014 maka pembangunan nasional harus dilaksanakan di seluruh Indonesia secara adil dan merata.“Juga harus dilakukan upaya untuk menghilangkan kesenjangan di berbagai wilayah, pembangunan harus bersifat inklusif dan memperluas kesempatan kerja sehingga bisa mengurangi kemiskinan,” kata Agung.Ia menambahkan pembangunan berkeadilan cakup program pro rakyat, program penanganan kelompok marginal, program pencapaian tujuan pembangunan millenium dan program pembangunan karakter bangsa.Terkait pembangunan sosial yang berkeadilan bagi kelompok marginal, Menko Kesra mengatakan terdapat 22 kelompok masyarakat yang mendapat prioritas untuk segera mendapat penanganan.Kelompok masyarakat itu untuk penanganannya dibagi ke dalam tiga skala prioritas masing-masing untuk prioritas pertama anak terlantar, anak balita terlantar, anak jalanan, anak bermasalah hukum, anak cacat, lansia, mereka yang menyalahgunakan Napza, komunitas adat terpencil dan kelompok pekerja migran.Untuk prioritas kedua terdiri atas pengemis, gelandangan, korban kekerasan, eks narapidana, keluarga bermasalah sosial dan tuna susila.Sementara prioritas ketiga adalah warga miskin, wanita rawan ekonomi, korban bencana alam, korban bencana sosial, keluarga dengan tempat tinggal tidak layak, pengidap HIV/AIDS dan keluarga rentan. (ant ) http://icaexpo.coop
