Dear All, Sejujurnya saya justru sangat mengkhawatirkan asumsi bahwa pemindahan ibukota akan memecahkan masalah kemacetan.....apalagi hal ini disuarakan oleh seorang Presiden yg punya kekuatan politis.
Ada dua potensi kesalahan besar di sini Potensi kesalahan pertama adalah pemindahan ibukota pada saat ini (Mungkin OK saja di masa depan ketika kebutuhan dasar sebagian besar rakyat sudah terpenuhi, tapi tidak di saat ini). Dalam sejarah dunia pembangunan ibukota negara selalu jatuhnya JAUH LEBIH MAHAL daripada yang direncanakan, terutama karena selalu ada pertimbangan2 politis-simbolis di dalamnya. Padahal di saat ini kita sebenarnya sedang membutuhkan sangat banyak dana untuk infrastruktur niaga (pelabuhan, bandara, jalan2, subway, KA, fasilitas umum, bahkan perumahan rakyat di tengah kota dll). Hal2 ini jauh lebih bermanfaat bagi rakyat banyak daripada istana presiden baru, gedung DPR/MPR baru, kantor2 pemerintah baru, rumah2 baru utk pejabat, yang tentunya tidak bisa murahan.... Dan kalau pembangunan infrastruktur niaga itu dikonsentrasikan di 5-7 pusat pertumbuhan selain Jakarta (katakanlah Medan, Palembang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado dan mungkin Jayapura atau Kupang), maka kita akan memiliki lebih banyak "gula2 urbanisasi" daripada hanya punya Jakarta + ibukota baru itu. Sehingga jauh lebih berpotensi mengurangi tekanan penduduk ke Jakarta daripada kalau kita punya ibukota baru. Kota2 pusat pertumbuhan itupun bisa menjadi kota berdaya-saing internasional, sehingga berpotensi mewujudkan apa yang disebut "urban-led development"... Contoh negara yg menjalankan kebijakan ini adalah China (and to a lesser degree Korea), yang tidak memindahkan ibukota. -- studi Prof. Aprodicio Laquian dan Kyeongae Choe menunjukkan bahwa pertumbuhan. Ekonomi yg pesat serta pengurangan kemiskinan yg drastis di China antara lain disebabkan karena "urban-led development" ini...karena Deng Xiao Ping dengan tepat melihat bahwa nilai tambah sektor2 perkotaan per capita jauh lebih besar daripada nilai tambah sektor2 perdesaan/pertanian (hal ini jangan disalah artikan dengan mengabaikan perdesaan....sama sekali tidak! Karena dengan jumlah penduduk perdesaan yg lebih sedikit maka petani akan lebih sejahtera). Kembali ke soal pemindahan ibukota, faktor sensitifitas masyarakat pun perlu mendapat perhatian (apalagi di alam demokratis seperti sekarang ini). Alokasi dana yang cukup besar--berapapun pasti akan cukup besar--untuk membangun "fasilitas sendiri" (apalagi pasti "mewah") akan mengundang kritik bahwa pemerintah tidak sensitif... Kita bisa lihat pada kasus rencana pembangunan gedung baru DPR senilai 1,6 Triliun yang mengundang kritik yang sangat valid, terkait dengan prioritas pemerintah: membangun fasilitas sendiri atau membangun prasarana yg langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat???. Potensi kesalahan kedua adalah asumsi bahwa memindahkan ibukota akan otomatis memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. TIDAK! Masalah kemacetan harus dipecahkan pada akar masalahnya: buruknya angkutan umum, tidak terpadunya sistem transportasi-tata-ruang, tidak nyamannya berjalan-kaki di kota (terabaikannya "urban design"), penggunaan ruang publik yang tidak pada tempatnya, rendahnya disiplin dalam penggunaan jalan dan ruang publik lainnya, banyaknya "side-frictions" pada jalan2 raya kita, signage yang tidak membantu, dan masih banyak yang lain (termasuk aspek tata-kelola)... Kalaupun masalah kemacetan akhirnya teratasi, saya yakin itu karena hal2 di atas dipecahkan--baik dalam jangka pendek maupun panjang--dan BUKAN karena ibukota dipindahkan. Kalaupun pemindahan ibukota ditujukan untuk mengurangi "pressure" urbanisasi kepada Jakarta...memperkuat "gula2" di 5-7 kota di Indonesia akan punya dampak pengurangan "pressure" yang jauh lebih besar daripada satu ibukota. Berapa banyak sih orang yang datang ke Jakarta untuk bekerja sebagai karyawan pemerintah pusat dibanding mereka yang datang karena mencari lapangan pekerjaan lain (termasuk melalui sektor informal)? Kalaupun pemerintah mau menggunakan "kekuatan politik"...minta saja itu BUMN2 untuk memindahkan kantor pusatnya ke lokasi2 yang lebih sesuai dengan bisnisnya (dan memindahkan kantor2 BUMN tidak akan membebani APBN sebagaimana memindahkan ibukota...). Dan kalau ada persoalan tata-kelola yang secara urgent perlu dipecahkan adalah "kedekatan lobby" antara bisnis dan pemerintah yang menyebabkan para konglomerat cenderung "merapat" ke ibukota (serta membuka ruang KKN) Semoga SBY dan pemerintah tidak melakukan "big planning blunder" sebagaimana diulas oleh Sir Peter Hall dalam "the Great Planning Disasters".... Salam, Wicak Sarosa Sent from iCon's-mobile® -----Original Message----- From: Mohammad Andri Budiman <[email protected]> Sender: [email protected]: Fri, 3 Sep 2010 21:54:53 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: [indonesia] Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan Ibukota Arah menuju perbaikan ketataruangan Indonesia semakin tampak. Dengan pindahnya sebagian fungsi "pusat negara" ke daerah-daerah lain, maka insya Allah Jakarta tidak macet lagi dan daerah-daerah lain pun akan berkembang tanpa perlu "Kementerian Pemercepat Pembangunan" segala. Sudah lama Jakarta maju sendiri dan daerah lain semakin tertinggal. Demi keadilan dan pemerataan, ayo kita follow-up bersama! Salam, CA Source: http://bit.ly/9vhxih --begins-- Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan Ibukota Anwar Khumaini : detikNews detikcom - Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka suara soal wacana pemindahan Ibukota Jakarta yang akhir-akhir ini mengemuka. Menurut SBY, Pemindahan ibukota memang merupakan salah satu dari tiga opsi untuk mengatasi kemacetan yang makin menggila di Jakarta. "Kalau solusinya pertahankan Jakarta baik sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta, ini one option," kata SBY. Hal tersebut dia katakan saat memberikan sambutan dalam buka puasa bersama dengan pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Convention Center, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (3/9/2010). Opsi kedua, menurut SBY, Indonesia bisa membandingkan dengan apa yang dilakukan Malaysia. Ibukota Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahan berada di Putrajaya. "Dipisahkan, cut off. Tetapi tentu ada komunikasi yang baik. Berkembanglah PutraJaya," ujar SBY. "Ketiga, sama sekali membangun ibu kota yang baru, the real capital, the real govement center. Seperti Canberra, Brasilia, Ankara dan tempat-tempat yang lain," sambung SBY. Ketiga opsi tersebut, menurut SBY ada plus minusnya. Tapi harus diputuskan. Kalau diputuskan, misalnya opsi kedua dan tiga, maka mau tidak mau harus membangun pusat pemerintahan baru. Maka 10 tahun dari sekarang baru bisa dilakukan berdirinya pusat pemerintahan yang baru yang sudah terencana dengan desain yang bagus dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemerintahan yang baik. "Saya sudah berpikir diam-diam, meskipun tidak setiap saat berbicara di hadapn pers, karena ini fundamental itu diperlukan kesepakatan bersama baik itu pemerintah, parlemen dan semua kalangan masyarakat, mana yang kita pilih." terang dia. Jika opsi kedua dipilih, misalnya menurut SBY, biarkan Jakarta dipertahankan sebagai ibu kota, ekonomi, perdagangan dan semua dibangun tempat yang baru sebagai pusat pemerintahan. "Nah kalau kita membangun baru tentu well plan, well design, kemudian kita hitung keindahan aspek lingkungan dan lain-lain. Kita barangkali butuh waktu 5-7 tahun untuk membangunnya, itu by project," ungkap SBY. SBY mencontohkan, pusat pemerintahan di Malaysia, Putra Jaya, menghabiskan uang sekitar Rp 80 triliun. Jika Indonesia ingin membangun seperti itu dengan cakupan yang lebih luas, bisa saja. Dananya bisa diambil dari APBN sebagian, sebagian partnership, govement dengan publik, sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah yang ada di Jakarta. "Kemudian kita bangun yang baru. banyak opsi yang tersedia, tetapi yang jelas. Kalau menjadi pilihan kita nanti saya akan mendengar masukan, rekomendasi dari semua pihak," papar SBY. SBY berandai-andai, jika pemindahan ibukota benar-benar dilaksanakan, tentunya 90 persen dibangun oleh pengusaha dalam negeri. Material yang diimpor dibatasi tidak lebih 10 persen, selebihnya di dalam negeri. "Oleh karena itu, ini masalah besar, masalah fundamental, jangan berteriak tiap hari kemacetan-kemacetan tapi tidak berpikir besar. Kita harus think big, kemudian melakukan sesuatu dengan seksama," harapnya. "Saya mendengar sebulan ini silang pendapat entah kemana kita. Kemananya nanti, yang penting konsepnya benar, idenya benar, desainnya benar kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan solusi untuk Jakarta ke depan," tutup SBY disambut tepuk tangan hadirin. --ends-- -- Sent from my mobile device -- Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Info pengelolaan milis Indonesia next better : http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt ���fڕ�]jV����i���)ޮ�z�����j'Z�)f��^�z%��z�Z��"�Ʋjx jy��������K �Ț���zh�y��j�jwn�&�jv��*ڴ�ߢ����h����)b��ݢw��������i��nnw�������z�ߊW��h���b��'zȚ�w��
