Dimana solidaritas wartawan yang lain? atau jangan2 karena sudah jadi
anak buah dari oknum polisi, lalu enggan ber-solidaritas pada sesama
wartawan, dan enggan melakukan liputan terhadap kasus korupsi, meski
kasusnya menarik & news (dalam kasus berita dibawah ini adalah
pembelian fiktif senilai Rp.14 Milyar).
Ini bisa menimbulkan
pemikiran di masyarakat, bahwa berita korupsi yang diberitakan wartawan
adalah hanya yang sudah disetujui (atau sesuai pesanan) atasan wartawan
di kantor polisi (sesuai dengan pernyataan oknum polisi Polda Jatim,
yang menyatakan bahwa yang boleh meliput dan konfirmasi berita adalah
hanya wartawan yang
anak buahnya saja)
Ini bisa jadi preseden buruk, masyarakat bisa
menganggap bahwa berita media massa bukanlah berita yang obyektif, tapi
penuh pesanan.
Salam
KMA (Kelompok Masyarakat Awam) - Nanang H
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:akbp-hartoyo-lecehkan-jurnalis-suaramandiricom-akan-surati-kapolri&catid=178:headline
AKBP Hartoyo Lecehkan Jurnalis, suaramandiri.com Akan Surati Kapolri
suaramandiri.com (Surabaya) - Meski sudah mendapat lampu hijau dari
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Hilman Thayib, Rabu (07/03/2012) atas
permintaan konfirmasi adanya kabar yang menurut Jarak (Jaringan Anti
Korupsi) menyebutkan dugaan korupsi pengadaan tahun 2010 mobil tangga
damkar 52 meter senilai Rp 13.999.898.000,- di dinas Damkar Kota
Surabaya sudah disidik Satpidkor Polda Jatim rupanya tidak digubris
bawahannya.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Hilman Thayib waktu itu dengan sikap
ramah dan terbuka mempersilahkan suaramandiri.com menemui Kasubbid
Penmas AKBP Hartoyo untuk cross check dan konfirmasi terkait kasus
dugaan korupsi mobil damkar tersebut. Ditemui di ruangannya, AKBP
Hartoyo menolak dikonfirmasi dengan alasan suaramandiri.com tidak
tercatat sebagai anggota wartawan di Polda Jatim.
"Kamu (maksudnya, suaramandiri.com) bukan anak buah saya, jadi saya
tidak mau memberikan keterangan kepada kamu. Pimpinan Redaksi kamu suruh
buat surat penugasan peliputan yang ditujukan kepada Kabid Humas Polda
Jatim bila mau liputan atau konfirmasi," ucapnya ketus dengan raut muka
sinis.
Padahal sebelumnya suaramandiri.com pernah meminta konfirmasi terkait
bahan pemberitaan dari AKBP Hartoyo dan yang bersangkutan tidak pernah
mempermasalahkan adanya surat ijin permohonan liputan di Polda Jatim.
Esoknya, Kamis (08/03/2012) Fajar Yudha Wardhana, Pimpinan Redaksi
(Pimred)i suaramandiri.com sudah membuat surat permintaan ijin liputan
di Polda Jatim yang ditujukan kepada Kabid Humas seperti yang diminta
AKBP Hartoyo.
Mengenai sikap menghambat dan melecehkan profesi jurnalistik seperti
diucapkan AKBP Hartoyo yang tidak mau memberikan keterangan sebelum
wartawan itu tercatat sebagai anak buahnya membuat Pimred
suaramandiri.com berniat menyurati Kapolri.
"Tujuannya agar kedepannya antara insan pers dan institusi kepolisian
bisa saling menghargai, menghormati dan dapat bekerja sama sesuai
dengan tugas dan tupoksinya masing - masing," jelasnya
Sedangkan Jarak yang selama ini getol menyoroti dugaan korupsi mobil
damkar ini ikut bereaksi atas tindakan dan ucapan AKBP Hartoyo yang
terkesan melecehkan dan menghambat tugas jurnalistik.
"Wartawan harus jadi anak buah polisi baru boleh liput kasus korupsi
??? kalau anak buah, berarti wartawan dapat bayaran dari polisi dong.
Bagaimana nih pak Kapolri serius ga berantas korupsi ??? ini bukan
negara ga bertuan khan ???. Kalau aparat hukum tidak serius berantas
korupsi, bisa - bisa kampanye bacok koruptor akan meluas, ini bisa
timbulkan anarkisme..!," tulis Jarak, Kamis (08/03/2012) melalui
situsnya jaringanantikorupsi.blogspot.com. (Yudha)
_______________________________________________
Indonesia mailing list
[email protected]
http://nextbetter.net/mailman/listinfo/indonesia
http://indonesia.nextbetter.net
