---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk INDONESIA TERANCAM SANKSI PBB JAKARTA (SiaR, 22/12/98), Indonesia terancam terkena sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusul laporan Radhika Coomaraswamy, seorang investigator yang bertindak sebagai rapporteur khusus PBB, yang membenarkan telah terjadinya perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam Kerusuhan 13-15 Mei 1998 lalu. Dalam laporan yang dikeluarkan di Kolombo, Srilanka, akhir pekan ini, Radhika Coomaraswamy bahkan menuduh militer Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto sebagai pihak yang melakukan perkosaan massal di berbagai wilayah di Indonesia, baik ketika kerusuhan Mei, maupun dalam berbagai tempat yang diberlakukan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Timor-Timur, maupun Irian Jaya. Untuk mendukung pernyataannya itu, Radhika mengaku telah menemui dan mewawancara para perempuan yang menjadi korban tindak perkosaan pada kerusuhan Mei itu. "Banyak korban yang kami temui tidak ingin melaporkan kasusnya ke polisi," ujarnya. Bertolak-belakang dengan sikap skeptis aparat pemerintah Indonesia terhadap laporan perkosaan massal perempuan etnis Tionghoa ynag disinyalir oleh sejumlah LSM sebagai dilakukan secara terpola, sistematis, dan terorganisir, rapporteur PBB yang secara diam-diam berkunjung ke Indonesia selama lebih sepekan itu, mengakui kebenaran hasil investigasi LSM yang menyebutkan perkosaaan dilakukan secara terorganisir, serta ada sebanyak 168 perempuan di perkosa ketika kerusuhan Mei. "Namun saya yakin jumlah korban jauh lebih besar dari angka itu," ucapnya. Entah karena adanya laporan Coomaraswamy yang diperkirakan akan dibahas di PBB pada Januari atau Februari mendatang, pemerintah Indonesia yang terbiasa bersikap hipokrit dan reaktif, secara tak terduga mengakui hasil-hasil Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah sehubungan kerusuhan Mei. Pengakuan tersebut ditegaskan Presiden Habibie, Senin (21/12) setelah sejumlah menteri, termasuk Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menemuinya.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 22 Dec 1998 jam 13:35:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
