---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 07/II/25 Februari-3 Maret 99 ------------------------------ HARTONO, ARY SIGIT DAN VCD BAJAKAN (EKONOMI): Bersama Ary Sigit, Jendral (Purn) R. Hartono terlibat peredaran VCD dan LD bajakan. Ary pengedarnya, Hartono yang melegalkannya. Negara dirugikan Rp51 miliar per tahun Jendral (Purn) Hartono memang "menantu" Soeharto yang baik. Buktinya, ketika mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang amat dekat dengan Siti Hardiyanti Rukmana, itu rela mengeluarkan surat keputusan yang melegalkan video compact disk (VCD) bajakan. Lewat SK Menpen No 21/1998, ketika Hartono jadi Menteri Penerangan di Kabinet Pembangunan VII, Ary Sigit, salah satu cucu Soeharto, bisa mengeduk untung besar dari peredaran VCD bajakan. Diperkirakan ada 17 juta keping VCD dan Laser Disk (LD) tiap tahunnya yang beredar di Indonesia. Dari jumlah itu, 85 persennya, bajakan. Ini temuan Indonesian Corruption Watch (ICW). Menurut Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja ICW. Karena kongkalikong antara Hartono dan Ary Sigit ini, negara dirugikan sedikitnya Rp51 miliar per tahun. Kongkalikong ini memang berlika-liku. Jadi, melalui SK yang ditandatangani Hartono Departemen Penerangan telah membentuk Tim PengendaliPeredaran Rekaman Video. Anggota tim itu: Direktur Jendral Radio, Televisi dan Film dan PT Cakramindo Inti Pradana (PT CIP). Anehnya, PT CIP yang seharusnya bertugas menerbitkan stiker tanda legal bagi VCD dan LD seharga Rp2 ribu per stiker itu ternyata fiktif. Kemudian, tiba-tiba saja Ary Sigit muncul dan menerbitkan stiker yang sama sebagai pengganti peran PT CIP. Ary masuk ke "bisnis stiker" ini melalui Asosiasi Pedagang Rekaman Video Indonesia (Asperindo). Anggota Asperindo ini sedikitnya ada 30 pedagang besar VCD dan LD. Ary masuk Asperindo dengan bendera PT Aji Wijaya Kusuma. Asperindo sendiri juga mengeluarkan stiker Pedagang Video Indonesia (Aspevidi). Selama ini, Aspevidi lah yang ditunjuk Deppen untuk menangani masalah itu. Nampaknya, Hartono dengan SK itu hendak memotong PT CIP dan memberikannya kepada Ary dan PT XYZ, perusahaan yang dimiliki Yayasan Anantakupa, yayasan di lingkungan Deppen dan Yayasan Bhayangkara, dari Polri. Stikerisasi itu nampaknya masih berlangsung hingga sekarang. SK Hartono itu jelas salah, karena dibuat, pertama untuk kepentingan bisnis perseorangan yakni Ary Sigit, dan kedua melegalkan VCD dan LD bajakan. Indonesia telah menandatangani Konvensi Bern tentang Hak Cipta Karya Intelektual (HAKI). Jadi setiap pelanggaran konvensi itu, pelakunya bisa dikenai hukum. SK Hartono itu menyalahi HAKI, sehingga Hartono telah melanggar hukum, begitu juga Ary Sigit dan PT XYZ. Jaksa Agung Andi Ghalib, sepantasnya menaruh perhatian pada kasus ini, jangan hanya mengerjakan order dari ICMI, KAHMI dan Habibie untuk mengejar-ngejar Arifin Panigoro dan Sofyan Wanandi yang tuduhannya ngaco itu. Hartono dan Ary Sigit pantas diajukan ke pengadilan, menyusul Tommy Soeharto yang dalam waktu dekat akan diadili dalam kasus tukar guling Pusat Perkulakan Goro, Kelapa Gading, Jakarta. Soal pelanggaran hukum Ary Sigit sendiri, sebenarnya setumpuk banyaknya. Masih soal stiker, Ary Sigit pernah terlibat dalam stikerisasi minuman berakhohol. Empat tahun lalu, Ary dengan PT Arbamass Multi Invesco menjalankan tata niaga minuman berakhphol dengan penjualan stiker. Setiap produsen Minuman berakhohol dan penyalurnya dikenakan pungutan Rp600 dan Rp750 per liter, masing-masing untuk minuman yang berkadar alkohol lima persen hingga 55 persen. Bisnis ini dijalankan bersama Emir Baramuli, anak Ketua DPA, A.A Baramuli. Dari bisnis yang hanya mengandalkan penjualan stiker sebagai bukti yang sah untuk distribusinya, Ary bisa mengantongi sedikitnya Rp20 miliar. Hitung saja, kalau peredaran minuman jenis ini mulai dari bir sampai yang kadar alkoholnya 55 persen, baik produksi lokal maupun impor, setiap tahunnya mencapai 28,9 juta liter. Padahal, modal untuk bisnis stiker miras, menurut pengakuan Emir Baramuli, hanya Rp2 miliar. Lagi-lagi bisnis Ary ini dibekingin negara. Menteri Dalam Negeri, Yogie SM, mendukungnya melalui Surat Edaran No. 535/563/PUOD, pada 19 Februari 1994. Instruksi itu langsung ditindak-lanjuti oleh Gubernur Bali, Ida Bagus Oka. Dari Bali inilah kemudian kontroversi mengenai tata niaga minuman berakhohol mencuat. Namun, stikerisasi ini, kecuali di Timor Timur di bawah bendera PT Arha Mas, pimpinan Gil Alves, ipar Gubernur Abilio, tak berlangsung lama karena produsen minuman berakhohol, seperti PT Multi Bintang mengancam akan memindahkan pabriknya ke Vietnam. Jika Hartono dan Ary bisa terseret ke muka pengadilan, begitu pun Yogie SM yang menandatanangi SK yang mendukung stikerisasi minuman berakhohol oleh perusahaan milik Ary Sigit. Ary, kalau perlu juga Emir Baramuli, anak AA Baramuli yang belakangan sangat anti Soeharto, di seret ke pengadilan. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 26 Feb 1999 jam 19:22:34 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
